Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK) Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik
Achmad, .
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENGARUH SUPERVISI AKADEMIK, KEPEMIMPINAN SITUASIONAL KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU DALAM MENGELOLA PEMBELAJARAN DI SEKOLAH Achmad, .
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa Vol 6, No 5 (2017): Mei 2017
Publisher : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (640.217 KB)

Abstract

Abstract The aim of this research was describe (1) the influence of the academic supervision of the school head teacher Against boarding costs in primary schools in the district of Pontianak City, (2)  the influence of the principal effect of situational Leadership Against boarding costs at primary school teachers in the district of Pontianak City, (3) the influence of academic supervision and situational leadership principals simultaneously influential on teacher performance District of Pontianak City Elementary School Teacher. The method used was a survey method with the type of explanatory research. The sample in this study amounted to 171 teachers. Data measurement techniques using a likert scale. The data analysis techniques used are descriptive statistics and inferential statistical of multiple regression. The result showed that : (1) there is the influence of Academic Supervision on teacher performance SDN District of Pontianak City by 57.90 percent; (2) there is the influence of situational leadership to the school head teacher performance SDN District of Pontianak City by 55.10 percent; (3) Academic supervision, Situational Leadership Principal simultaneously to variable performance District of Pontianak City Elementary School Teacher of 53.10 percent, amounting to 53.10 percent. Key word: academic supervision, situational Leadership, teacher performance
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA UNTUK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN Febrianti, Hasna Tsani; Achmad, .
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 2: Agustus
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v7i2.51549

Abstract

Penelitian ini menganalisis dan mengkaji tentang pengelolaan keuangan desa sebagai wujud pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan desa. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif yang  menghasilkan data deskriptif analisis pada  Desa  Adirejakulon  di  Kabupaten  Cilacap.  Sumber  data  yang  diperoleh adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan observasi. Penelitian ini menunjukkan hasil yang diperoleh bahwa dalam pengelolaan keuangan desa untuk pembiayaan pembangunan  telah  melaksanakan  tahap  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dalam pengelolaan keuangan aparat desa Adirejakulon dibantu oleh pihak ketiga yaitu pendamping desa serta adanya pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dispermades, Camat dan  BPD.  Hambatan  yang  dihadapi  adalah:  1)  sumber  daya  manusia;  2) keterlambatan realisasi turunnya dana desa; 3) perubahan secara terus menerus peraturan menteri keuangan tentang pengelolaan dana desa; 4) keadaan luar biasa yang menyebabkan perubahan anggaran belanja dan pendapatan desa mengalami perubahan akibat pandemi Coronavirus Disease that was discovered in 2019 atau disebut COVID-19; dan 5) kurangnya pengawasan dana desa dari lembaga tinggi negara.
ANALISIS DAMPAK RENCANA PEMEKARAN KELURAHAN JEBRES KOTA SURAKARTA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DAN APARATUR PEMERINTAHAN Utami, Ayu Tri; Achmad, .
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 2: Agustus
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v7i2.52901

Abstract

Pembentukan, pengahapusan, dan penggabungan kelurahan terkait dengan rencana pemekaran Kelurahan Jebres Kota Surakarta yang sedang berjalan. Selanjutnya mengkaji tentang dampak positif dan negatif yang akan terjadi atas rencana pemekaran Kelurahan Jebres Kota Surakarta pada aspek pelayanan publik dan aparatur pemerintahan.Penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif, Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Teknik  pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan cara mempelajari literatur dari buku, jurnal, artikel, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkitan dengan masalah yang diteliti serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa rencana pemekaran Kelurahan Jebres Kota Surakarta ditinjau dengan pengaturan pembentukan kelurahan baru yang terdapat dalam Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan, belum memenuhi salah satu persyaratan pemekaran kelurahan yaitu syarat minimal luas wilayah dari kelurahan yang dimekarkan yaitu minimal 3 km2 dimana Kelurahan Jebres memiliki wilayah seluas 3,17 km2  yang akan dimekarkan menjadi 2 (dua) wilayah  kelurahan  yakni  Kelurahan  Jebres  dan  Kelurahan  Kentingan  dimana ketika pemekaran terjadi luas wilayah masing-masing kelurahan tersebut adalah kurang dari 3 km2. Dampak positif dari rencana pemekaran Kelurahan Jebres Kota Surakarta terhadap pelayanan publik dan aparatur pemerintahan antara lain;. Pertama, pelayanan publik menjadi lebih berkualitas dan memuaskan masyarakat; Kedua, meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat; Ketiga, meningkatkan pengelolaan potensi daerah; Keempat, Penambahan sumber daya manusia aparatur pemerintah kelurahan yang berkualitas. Dampak negatif dari rencana pemekaran Kelurahan Jebres  antara lain;  Pertama, besarnya anggaran biaya pengadaan personel aparatur pemerintah dan sarana prasarana baru; Kedua, perubahan data administrasi kependudukan dan administrasi lainnya yang rumit; Ketiga, aparatur pemerintah yang baru cenderung belum terlalu menguasai dapat kewalahan untuk melayani masyarakat.
PELAKSANAAN PERAN PARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA NGAGLIK KECAMATAN SAMBI KABUPATEN BOYOLALI farhan, iqbal; Achmad, .
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 3: Desember
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v7i3.53494

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan hambatan peran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ngaglik Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pengambilan informasi studi tekstual untuk mengkaji data sekunder. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data dengan model analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Peran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa berjalan dengan baik dan maksimal, dilihat dari (1) Voice (suara/aspirasi) masyarakat dalam pengelolaan ADD, (2) Acces (akses) masyarakat dalam pengelolaan ADD, dan (3) Control (kontrol/pengawasan) masyarakat dalam pengelolaan ADD, dimana mulai dari tahapan perencanaan dibuat secara musyawarah antara  pemerintah desa dengan masyarakat mengenai besaran  penetapan  anggaran  hingga pelaksanaan hingga pelaporan  sehinggan masyarakat dengan baik dan maksimal berperan dalam setiap tahapan  ADD. Lalu, Hambatan Peran Partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan ADD di Desa Ngaglik Kecamatan Sambi Kabupaten  Boyolali  meliputi  berbagai  hal.  Pertama,  Hambatan  Internal  (1)  Tingkat Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) (2) Minimnya rasa saling percaya diantara para pelaku. (3) Perbedaan kepentingan yang tidak dapat dikompromikan setiap pelaku. Kedua, Hambatan Eksternal (1) Faktor Pekerjaan (2) Masalah Ekonomi Masyarakat.
Co-Authors farhan, iqbal Febrianti, Hasna Tsani Utami, Ayu Tri