Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA PENJUALAN TERHADAP PHK YANG DILAKUKAN PT.UMCAKIBAT TARGET PENJUALAN YANG TIDAK TERPENUHI PRIAMBODO, DIDIT
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.6568

Abstract

Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yangmengakibatkan berakhirnya hak-hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Salah satucontoh kasus yang terjadi adalah tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. UnitedMotors Centre (UMC) dikarenakan tenaga penjualan tidak dapat memenuhi target penjualan yangditetapkan oleh PT.UMC. PHK dilakukan sebelum habisnya masa kontrak, tanpa adanya penetapan darilembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan tanpa pemberian kompensasi kepada tenagapenjualan. PT.UMC melakukan PHK dengan menggunakan dasar pengaturan yang dijelaskan dalamperjanjian kerja waktu tertentu yang telah disepakati oleh PT.UMC dan tenaga penjualan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PHK yang dilakukan oleh PT.UMC padatenaga penjualan dengan kategori PKWT yang belum selesai jangka waktunya karena target penjualanyang tidak terpenuhi melanggar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuankedua adalah untuk mengetahui upaya hukum secara non litigasi maupun secara litigasi yang dapatdilakukan oleh tenaga penjualan dengan kategori PKWT yang belum selesai jangka waktunya yang di-PHK oleh PT.UMC karena target penjualan yang tidak dipenuhi. Penelitian ini adalah penelitian hukumnormatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (statute approach) danpendekatan analisis (analytical approach).Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHK yang dilakukan oleh PT.UMC melanggar Undang-undangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kerja wajibmemenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tenaga penjualanberhak mendapatkan perlindungan hukum sejauh telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.Tenaga penjualan dapat memperjuangkan haknya melalui upaya hukum secara non litigasi maupun secaralitigasi yang diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihanhubungan industrial.Kata Kunci: Pemutusan hubungan kerja, hukum ketenagakerjaan.
Analysis of Runoff Curve Number Distribution into Surface Runoff of Lesti Watershed Priambodo, Didit; Suhartanto, Ery; Sumiadi, Sumiadi
Civil and Environmental Science Journal (CIVENSE) Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Teknik UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.civense.2021.00401.6

Abstract

Lesti watershed is a sub basin of Brantas River located in Malang Regency, which is the main source of inflow and sediment loads for the Sengguruh Dam. Human activities change the type of land cover by deforestation for the expansion of agricultural and residential areas. It makes a rapid increasing of runoff and discharges that were potentially carrying sediment into Lesti River. To measure surface runoff in a watershed can be held by modeling rather than directly in the field, it is cheaper and more effective with accurate results. This study is based on Soil Conservation Service (SCS) formula to illustrate surface runoff level by knowing curve number distribution. Using models based on land use changes in 2010, 2012 and 2017, generated by AV SWAT software, shows that increasing CN value each year affects the surface runoff, so there is a relationship between land use and runoff. The average CN value in 2010 is 63.644, 2012 is 63.942, 2017 is 65.49, while the average surface runoff in 2010 is 800.28, 2012 is 823.26, 2017 is 828.009. Conservation treatment on the area with a high CN value can reduce the surface runoff. It shows that watershed performance is getting better.