<![CDATA[Permasalahan mengenai pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 belum juga berakhir. Sampai pada diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian masih banyak Guru Honorer yang belum diangkat menjadi CPNS, padahal tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 bahwa tenaga guru adalah bagian dari tenaga honorer yang pengangkatannya diprioritaskan. Dalam UU ASN tidak memuat adanya ketentuan mengenai Tenaga Honorer. Meskipun Tenaga Honorer sudah dihapuskan dalam UU ASN, namun masih banyak Guru Honorer yang tetap bekerja, mereka bekerja dalam ketidakjelasan status, mereka bekerja hanya berdasarkan pada Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Guru Honorer yang dimiliki. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui status Guru Honorer setelah berlakunya UU ASN dan keabsahan SK pengangkatan Guru Honorer. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan dan analisis bahan hukum menggunakan teknik preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, setelah dilakukan interpretasi hukum terhadap konsep Tenaga Honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerta (PPPK) ditemukan jawaban bahwa Tenaga Honorer berbeda dengan PPPK. Dengan demikian maka ketentuan mengenai PPPK tidak dapat diterapkan pada Tenaga Honorer. Guru Honorer tidak mendapat kejelasan dan pengakuan dalam UU ASN. Berdasarkan asas presumptio justae causa SK Pengangkatan yang dimiliki Guru Honorer masih dianggap sah.Kata Kunci: Guru Honorer, UU ASN, SK Guru HonorerAbstractThe problem concerning about the appointment of Honorary Staff to become Civil Servant Candidate, as regulated in Government Regulation Number 48, year 2005, is not yet over. By the time the Law Number 5, year 2014, about Civilian State Apparatus (will be mentioned as “ASN Law” afterward), which is as the replacement of Law Number. 43, year 1999, about the Principal Personnel, is issued; there are many Honorary Teachers who have not yet been appointed to become Civil Servant Candidate. Whereas, it is clearly stated in the Government Regulation Number. 48 , year 2005, article 3, that teachers are part of Honorary Staff whose appointment should be prioritized. The fact is ASN Law does not contain the provision about Honorary Staff. However, although Honorary Staff is no longer mentioned in ASN Law, there are many Honorary Teachers who are still woking despite the obscurity of their status. Thus, they work based on the decree of Honorary Teacher Appointment that they have. The purpose of this research is to find out the status of Honorary Teachers after the application of ASN Law as well as the validity of their status. This research uses normatve juridical as research method. Then, this reseach aslo uses statute approach and conceptual approach. Next, the legal material used are primary legal material, secondary legal material and non-legal material. Later on, this research uses literature review as the the data collection technique and prescriptive as the analysis techique. Based on the result of the research, from the legal interpretation toward the concept of Honorary Staff and PPPK; it is revealed that Honorary Staff is different from PPPK. As a consequence, the provision referred to PPPK cannot be applied to Honorary Staff. Thus, Honorary Teachers are not being clarified and recognized within ASN Law. Based on the presumtio justae cause principle, the decree of appointment that is owned by Honorary Teachers is valid.Keywords : Honorary Teacher, ASN Law, Decree of Honorary Teacher]]>
