Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal VOK@SINDO
Sukmawati, Anisya
Unknown Affiliation
Humanities Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA BANDING PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI PENGADILAN PAJAK (STUDI KASUS PADA PT. MPFI) Sukmawati, Anisya; Bukhori, Aan
VOK@SINDO : Jurnal Ilmu-Ilmu Terapan dan Hasil Karya Nyata Vol. 9 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.vokasindo.2021.009.1.2

Abstract

Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Banding Pajak Pertambahan Nilai di Pengadilan Pajak (Studi Kasus pada PT. MPFI). Penelitian ini membahas pelaksanaan penyelesaian sengketa banding Pajak Pertambahan Nilai studi kasus pada PT. MPFI di Pengadilan Pajak. Sengketa banding ini diawali dengan keberatan wajib pajak atas terbitnya SKPKB oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Banding dalam penyelesaian sengketa Pajaki  Pertambahan Nilai di Pengadilan Pajak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan banding dari PT. MPFI telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Putusan Majelis Hakim yang mengabulkan sebagian permohonan banding tidak berpengaruh pada terhadap PPN yang masih harus dibayar, karena tarif PPN atas Penjualan Ekspor adalah 0% dan tidak terdapat sanksi administrasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada Wajib Pajak diharapkan dapat mengkaji lebih dalam tentang Undang-Undang atau peraturan tentang penggunaan tanggal kurs yang digunakan dalam mengonversi kedalam mata uang rupiah pada pelaporan PPN, sehingga tidak terjadi koreksi lagi pada masa pajak berikutnya, kemudian dalam melakukan koreksi seharusnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan dengan komprehensif, yaitu dengan memadukan beberapa dasar peraturan terkait pokok koreksi. Selain itu, Direktur Jenderal Pajak diharapkan untuk lebih meningkatkan penyuluhan, dan koordinasi dengan mitra Bank Persepsi serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi yang terintegrasi. 
PERENCANAAN PERSEDIAAN PADA APOTEK X MENGGUNAKAN METODE EOQ Sukmawati, Anisya; Ramadhan, Auditya Raihan
VOK@SINDO : Jurnal Ilmu-Ilmu Terapan dan Hasil Karya Nyata Vol. 9 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.vokasindo.2021.009.1.3

Abstract

Persediaan barang dagang merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan dagang. Persediaan diperlukan untuk menciptakan penjualan dengan tujuan mendapatkan laba. Persediaan merupakan aktiva lancar yang memiliki resiko cukup tinggi dalam kegiatan perusahaan jika tidak perhatikan dengan benar maka resiko yang ditimbulkan dapat berupa resiko fisik dan resiko keuangan, misalnya dari segi fisik yaitu apabila terdapat kecurangan yang ada digudang karna kurangnya pengawasan dan adanya obat yang masuk ke masa expired mengakibatkan kerugiaan material karena harus membuang obat yang kadaluarsa dan mengakibatkan konsumen kecewa karena ketidak adaan barang yang dibutuhkan. Dan dari segi keuangan yaitu apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan yang mengakibatkan kerugian perusahaan pada periode akuntansi.
PENERAPAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PT. X SEBAGAI PKP BERESIKO RENDAH Sukmawati, Anisya; Yuniardi, Vira Ayu
VOK@SINDO : Jurnal Ilmu-Ilmu Terapan dan Hasil Karya Nyata Vol. 9 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.vokasindo.2021.009.2.2

Abstract

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang sebagian besar penjualannya adalah penjualan ekspor maka akan lebih sering mengalami lebih bayar PPN. Menurut Undang-Undang PPN Pasal 9 ayat (4b) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan ekspor dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan PPN pada setiap masa pajak. Dan perusahaandapat melakukan Pengembalian Pendahuluan bagi Pengusaha Kena Pajak Beresiko Rendah atas PPN yang lebih bayar dikarenakan memiliki kriteria sebagai PKP Beresiko Rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan dan mekanisme pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada PT. X sebagai PKP Beresiko Rendah serta mengetahui apakah sudah sesuai dengan PMK Nomor 117/PMK.03/2019. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan data sekunder dan melalui metode pengumpulan data dokumentasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. X memenuhi syarat untuk melakukan pengembalian pendahuluan bagi PKP Beresiko Rendah dan dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019. Namun dikarenakan terdapat koreksi perhitungan pajak masukan sehingga menyebabkan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang dicairkan belum maksimal sesuai dengan perhitungan Wajib Pajak.
ACCOUNTING TREATMENT ATAS SELISIH KURS PADA PT X MENGACU PADA PSAK NO. 10 Sukmawati, Anisya; Afifah, Aisyatul
VOK@SINDO : Jurnal Ilmu-Ilmu Terapan dan Hasil Karya Nyata Vol. 12 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Accounting Treatment Atas Selisih Kurs Pada PT X Mengacu Pada PSAK No. 10, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi PSAK No. 10 (Revisi 2014) tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing pada PT X sebagai perusahaan multinasional. Analisis ini penting karena nilai tukar mata uang dapat berubah setiap waktu, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya selisih kurs yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, perlakuan akuntansi selisih kurs yang diterapkan oleh PT X belum sesuai dengan PSAK No. 10 (Revisi 2014) pada pengakuan keuntungan atas selisih kursnya. PT X mencatat keuntungan selisih kurs di Laporan Laba Rugi, sedangkan keuntungan selisih kurs harusnya di catat pada akun Other Comprehensive Income di Laporan Posisi keuangan. 
ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG PPH PASAL 21 BAGI KARYAWAN YANG TIDAK MEMILIKI NPWP DI PT.XYZ Risnawati, Risnawati; Sukmawati, Anisya
VOK@SINDO : Jurnal Ilmu-Ilmu Terapan dan Hasil Karya Nyata Vol. 10 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PPh Pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, dan pembayarn lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam Negeri. Undang-undang yang dipakai untuk mengatur tarif pajak, tata cara pajak, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yaitu undang-undang No. 36 Tahun 2008. PT.XYZ sebagai pemotong pajak penghasilan karyawan dan juga menanggung beban pajak yang harus dibayarkan kepada Negara melalui instansi perpajakan dimana salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 21 yang diwajibkan kepada karyawan untuk membayar pajak tersebut berdasarkan penghasilan yang diperoleh. Dalam laporan ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dan menarik kesimpulan yang terdapat pada perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan di PT.XYZ, apakah sudah sesuai berdasarkan aturan undang-undang perpajakan dan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini berbentuk kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian di PT.XYZ, karyawan yang memiliki NPWP, lima belas karyawan, menyetorkan PPh Pasal 21 terutang selama satu tahun sebesar Rp 19.673.850. karyawan yang tidak memiliki NPWP, delapan karyawan, menyetorkan PPh Pasal 21 terutang selama satu tahun sebesar Rp 11.218.100. PT.XYZ belum melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
Co-Authors Afifah, Aisyatul Bukhori, Aan Ramadhan, Auditya Raihan Risnawati Risnawati Yuniardi, Vira Ayu