Garuda - Garba Rujukan Digital

WORK AND LIVES IN MAKASSAR COASTAL COMMUNITY: ASSESSING THE LOCAL GOVERNMENT POLICY Sakharina, Iin Karita; Daud, Aidir Amin; Hasrul, Muh.; Kadarudin, Kadarudin; Assidiq, Hasbi
Hasanuddin Law Review VOLUME 6 ISSUE 1, APRIL 2020
Publisher : Hasanuddin University

The Makassar City Regional Government formulated a policy that previously carried out Mapping conducted on the less prosperous Coastal community, so departing from the mapping results obtained then formulated a policy as in the development of human resources will be carried out in areas that most need to become a poverty pouch. Local government is the most relevant party to be responsible for increasing the budget. All components, which are responsible for improvement, for the Coastal community, and of course for all parties, who are responsible for improving the welfare of the Coastal community, each related agency provides a budget that is appropriate to the community's needs and the duties and functions of each of the relevant agencies. . In addition, it is in the interests of government policies that harm the Coastal community. The implementation of the reclamation policy which is detrimental to fisheries is of course counterproductive to other policies aimed at the welfare of the Coastal community.

PORTRAITS IN INDONESIA: INTERNATIONAL REFUGEES FACE UNCERTAIN FUTURE (A STUDY OF INTERNATIONAL REFUGEE LAW) Kadarudin, Kadarudin
Veritas et Justitia Vol. 4 No. 1 (2018): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v4i1.2920

This paper discusses the issue of refugees from an international law perspective. It is known that Indonesia is not a party to either the 151 Refugee Convention as well as the 1967 Protocol, but mostly as transit country house a number of refugees running away from conflict areas in Myanmar, the Middle East and Afghanistan. This legal research employs a juridical normative method. By tracking down and analyzing all relevant legal sources it is revealed that Indonesia’s treatment of refuges is based on the general obligation to protect and honor human rights (on the basis of international minimum standard). It is further recommended that Indonesia should actively support the global compact on refugees.

Menilai Kinerja Dewan Keamanan PBB dalam Kasus Kejahatan Genosida Warga Minoritas Yazidi oleh Tentara ISIS Kadarudin, Kadarudin
Khairun Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Volume 1 Issue 1, September 2017
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v1i1.429

Genosida merupakan salah satu dari empat bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM), tiga bentuk lainnya yakni kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Keempat bentuk pelanggaran berat HAM tersebut mulai menjadi norma yang mengikat dan bersifat hard law ketika Rome Statute on International Criminal Court 1998 mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2002 setelah 66 negara meratifikasinya. Berbagai kasus pelanggaran berat HAM telah diadili oleh International Criminal Court (ICC), namun sebelum ICC mengadili pelaku pelanggar berat HAM, selain harus memenuhi prinsip-prinsip yang melekat pada proses beracara di ICC, Dewan Keamanan juga terlebih dahulu harus memulai penyelidikan sebagai salah satu opsi untuk menilai bahwa kasus tersebut mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Warga minoritas Yazidi di Iraq menjadi saksi ketika kelompoknya dibantai oleh tentara Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), BBC melaporkan bahwa tidak kurang dari 10.000 orang warga Yazidi menjadi korban dari tindakan tidak manusiawi kelompok ISIS. Dewan Keamanan PBB menjadi aktor penting dalam penegakan hukum internasional bagi para pencari keadilan, khususnya warga Yazidi dalam kasus Genosida yang dilakukan oleh kelompok ISIS. Oleh karena itu, kesolidan dalam tubuh Dewan Keamanan PBB dipertaruhkan dalam kasus ini, walaupun dalam pengambilan keputusannya selalu dipengaruhi oleh kondisi politik negara anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan Veto dari negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Menilai Kinerja Dewan Keamanan PBB dalam Kasus Kejahatan Genosida Warga Minoritas Yazidi oleh Tentara ISIS Kadarudin, Kadarudin
Khairun Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Volume 1 Issue 1, September 2017
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v1i1.429

Genosida merupakan salah satu dari empat bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM), tiga bentuk lainnya yakni kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Keempat bentuk pelanggaran berat HAM tersebut mulai menjadi norma yang mengikat dan bersifat hard law ketika Rome Statute on International Criminal Court 1998 mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2002 setelah 66 negara meratifikasinya. Berbagai kasus pelanggaran berat HAM telah diadili oleh International Criminal Court (ICC), namun sebelum ICC mengadili pelaku pelanggar berat HAM, selain harus memenuhi prinsip-prinsip yang melekat pada proses beracara di ICC, Dewan Keamanan juga terlebih dahulu harus memulai penyelidikan sebagai salah satu opsi untuk menilai bahwa kasus tersebut mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Warga minoritas Yazidi di Iraq menjadi saksi ketika kelompoknya dibantai oleh tentara Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), BBC melaporkan bahwa tidak kurang dari 10.000 orang warga Yazidi menjadi korban dari tindakan tidak manusiawi kelompok ISIS. Dewan Keamanan PBB menjadi aktor penting dalam penegakan hukum internasional bagi para pencari keadilan, khususnya warga Yazidi dalam kasus Genosida yang dilakukan oleh kelompok ISIS. Oleh karena itu, kesolidan dalam tubuh Dewan Keamanan PBB dipertaruhkan dalam kasus ini, walaupun dalam pengambilan keputusannya selalu dipengaruhi oleh kondisi politik negara anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan Veto dari negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search