Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Batulis Civil Law Review Legal Studies Journal Jurnal Keadaban: Jurnal Sosial dan Humaniora
Faridy, Faridy
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Prosedur Pelaksanan Peralihan Hak Hak Atas Tanah Berdasarkan Hak Waris Faridy, Faridy
KEADABAN: Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/adab.v1i1.912

Abstract

Seperangkat aturan hukum yang berlaku disuatu negara merupakan suatu sistim, dimana ketentuan hukum yang satu akan memiliki keterkaitan dengan ketentuan hukum yang lainnya, termasuk ketentuan hukum waris sebagai ketentuan hukum materiil (substansial) yang menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian yang akan diperoleh dari harta warisan disatu sisi,disisi yang lain pewarisan atas barang barang tidak bergerak ini memiliki keterkaitan dengan ketentuan hukum agraria (UUPA) beserta aturan pelaksana dibawahnya, terutama mengenai pendaftan hak atas tanah,agar beralihnya hak atas tanah dan benda benda yang berada diatasnya memiliki legalitas dan untuk menghindari timbulnya perselisihan hak dikemudian hari.
URGENSI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DALAM DUNIA INDUSTRI Faridy, Faridy; Hindriyani, Lilin
Legal Studies Journal Vol 3, No 2 (2023): September
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v3i2.10609

Abstract

A dispute must be resolved peacefully and through negotiations between the two parties to the dispute. Settlement of Industrial Relations Disputes can be done through litigation or non-litigation. There are 4 ways to resolve industrial relations disputes that can be used using non-litigation channels, including bipartite, conciliation, arbitration and mediation. The dispute resolution process is not carried out before the court, however there are some who need the assistance of a neutral third person so that an agreement can be quickly reached between the worker/laborer and the entrepreneur and so that it does not harm either of them. The Industrial Relations Court is a dispute resolution model that must be resolved when a dispute is discovered between workers/laborers and employers. The Industrial Relations Court plays an important role in resolving labor disputes in Indonesia. Based on Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes, PHI has the authority to examine, adjudicate and decide cases related to labor disputes. PHI's role in resolving labor disputes includes resolving disputes regarding rights, resolving interest disputes, resolving employment termination (PHK) disputes and resolving disputes between worker/labor unions within a company. The Industrial Relations Court (PHI) is expected to be able to resolve labor disputes in Indonesia fairly, quickly and cheaply so as to create harmonious industrial relations between workers/laborers and employers
TINJAUAN HUKUM TERHADAP STATUS DAN PERLINDUNGAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN Faridy, Faridy; Hasanah, Muflahatul; Wulandari, Fitria
Legal Studies Journal Vol 1, No 2 (2021): September
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v1i2.2894

Abstract

Artikel ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap status dan perlindungan anak hasil perkawinan campuran. Sebab, hal ini menyangkut status kewarganegaraan sang anak yang lahir dari perkawinan campuran berikut perlindungan pada hak-haknya. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran, akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, menetapkan asas-asas kewarganegaraan universal, yaitu asas Ius Sanguinis, Iusoli dan Campuran. Berdasarkan ketentuan ini, anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Akan tetapi hak ini, hanya bisa diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun. Selanjutnya, ketentuan yang mengatur untuk memilih kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran diberikan hanya pada anak yang tercatat atau didaftarkan di Kantor Imigrasi. Sedangkan yang tidak terdaftar tidak mendapatkan hak-hak seperti yang dinyatakan dalan UU No.12 Tahun 2006 Tentang KewarganegaraanKata kunci : Hukum, Perlindungan Anak dan Perkawinan Campuran
Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai Mushafi, Mushafi; Faridy, Faridy
Batulis Civil Law Review Vol. 2 No. 1 (2021): VOLUME 2 NOMOR 1, MEI 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v2i1.473

Abstract

This article discusses the legal provisions for the distribution of gono gini assets to divorced married couples. The research objective is to reveal the legal aspects and juridical provisions regarding the distribution of gono gini assets for divorced married couples. The research method used in writing this article is normative juridical. Based on the results of the research that the distribution of Gono gini assets in divorce cases and divorce cases, each husband and wife gets an equal half of the share. The gono gini distribution of assets refers to al-Quran Surat an-Nisa ayat 32, where it is stated that for all men there is a part of what they earn and all women have a share of what they earn as well.
Co-Authors Fitria Wulandari Hasanah, Muflahatul Hindriyani, Lilin Mushafi, Mushafi