Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PKM Penyuluhan Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) bagi Santriwati Pondok Pesantren Al-Mashduqiah Probolinggo Al Zahra, Fatimah; Hasanah, Muflahatul; Hasanah, Nur; Wijayanti, Ika; Wulandari, Fitria; Barillah, Zaybi Tsabti; Mufidah, Muinatul
GUYUB: Journal of Community Engagement Vol 2, No 3 (2021): Pendampingan Sektor Pendidikan, Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/guyub.v2i3.2887

Abstract

Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan perkawinan di bawah tangan (sirri) telah lama diundangkan, namun tidak banyak diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat di lingkungan pesantren yang menganggap praktik perkawinan di bawah tangan (sirri)  itu sah karena tidak dilarang dalam syariat Islam. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan di bawah tangan (sirri) tidak hanya berdampak negatif bagi istri, namun juga bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan (sirri). Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang dampak negatif bagi istri dan anak dari perkawinan di bawah tangan (sirri). Tujuan kegiatan ini adalah mengedukasi dan memberikan penyuluhan hukum bagi santriwati senior Pondok Pesantren Al-Mashduqiah yang terletak di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo agar muncul kesadaran dan perubahan cara pandang yang selama ini salah karena menganggap perkawinan di bawah tangan (sirri) sebagai sesuatu yang sah di mata hukum. Secara umum, metode yang digunakan adalah penyuluhan dan diskusi interaktif, dengan menggunakan berbagai perlalatan dan bahan untuk memudahkan dalam penyampaian dan penerimaan materi penyuluhan dan sosialisasi. Kegiatan dari program ini adalah menjelaskan akibat hukum yang akan terjadi dari perkawinan di bawah tangan (sirri), sehingga bisa menambah pemahaman hukum para santriwati senior dan menjadi bahan pertimbangan sebelum melakukan perkawinan di kemudian hari.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP STATUS DAN PERLINDUNGAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN Faridy, Faridy; Hasanah, Muflahatul; Wulandari, Fitria
Legal Studies Journal Vol 1, No 2 (2021): September
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v1i2.2894

Abstract

Artikel ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap status dan perlindungan anak hasil perkawinan campuran. Sebab, hal ini menyangkut status kewarganegaraan sang anak yang lahir dari perkawinan campuran berikut perlindungan pada hak-haknya. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran, akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, menetapkan asas-asas kewarganegaraan universal, yaitu asas Ius Sanguinis, Iusoli dan Campuran. Berdasarkan ketentuan ini, anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Akan tetapi hak ini, hanya bisa diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun. Selanjutnya, ketentuan yang mengatur untuk memilih kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran diberikan hanya pada anak yang tercatat atau didaftarkan di Kantor Imigrasi. Sedangkan yang tidak terdaftar tidak mendapatkan hak-hak seperti yang dinyatakan dalan UU No.12 Tahun 2006 Tentang KewarganegaraanKata kunci : Hukum, Perlindungan Anak dan Perkawinan Campuran
Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Probolinggo terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Pengembangan Bank Sampah Al Zahra, Fatimah; Wulandari, Fitria; Hasanah, Muflahatul; Hasanah, Nur
TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora Vol 2, No 3 (2021): Pengembangan Teknologi dan Kesehatan di Lembaga Keagamaan
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.429 KB) | DOI: 10.33650/trilogi.v2i3.3170

Abstract

The increasing population lead to an increase in the volume, type, and characteristics of waste. Waste has become a global problem so that its management needs to be carried out in a comprehensive and integrated manner from upstream to downstream. A little mistakes in waste management will have an impact on environmental pollution and even lead to natural disasters. This research is a study related to its special environmental management regarding community empowerment through the development of waste bank in Probolinggo city. This research uses normative emphirical research. The normative emphirical research is a combination of normative legal approach with the addition of various empirical elements. Due to this research is related to community empowerment in developing garbage bank in managing environment. Subjects in this study are regulatory regulations relating to environmental management, especially the management of waste bank in the Probolinggo city. In this study, the object is the Local Regulation number 03 of 2013 on Waste Management. From the results of the study concluded that Regional Regulation number 03 of 2013 on waste management in the Probolinggo city has provided fresh wind to the development of waste bank in Probolinggo city which is also warmly welcomed by the Probolinggo city society to be aware of hygiene by changing the paradigm of society by gathering, transport, waste. Now the paradigm is transformed into saving innovation through waste bank by reusing existing waste with 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Program.