Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi di Luar Pengadilan bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi di Jawa Barat Sidik, Jafar; Kania, Bayu; Naufal, Rizli
Jurnal Pengabdian Tri Bhakti Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Pengabdian Tri Bhakti
Publisher : Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36555/tribhakti.v2i1.1428

Abstract

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Pihak-pihak yang terkait, yaitu Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi. Hubungan kontraktual antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa tidak selamnya harmonis. Dalam hal terjadi sengketa antar para pihak, Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengedepankan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Dalam hal musyawarah para pihak tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud, meliputi: mediasi; konsiliasi;dan arbitrase. Dalam praktek Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa belum memahami dengan baik mengenai bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi tersebut. Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan tentang prosedur atau tahapan dalam mengajukan penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan, dengan menggunakan metode kajian yuridis normatif dan analisis kualitatif serta studi kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil kajian dapat dikemukakan bahwa penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat dilakukan di luar pengadilan, yaitu melalui tahapan upaya musyawarah, mediasi, konsiliasii dan arbitrase, sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Identifikasi Kebutuhan Penanganan Jalan Berdasarkan Nilai IRI (International Roughness Index) dan PCI (Pavement Condition Index) Santosa, Sapta; Siegfried, Siegfried; Kania, Bayu
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 11 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1920.017 KB) | DOI: 10.59141/jist.v3i11.532

Abstract

Identification of road handling needs is an activity of searching, collecting, researching, and recording data and information on road needs that emphasize the comfort factor in driving, where these factors can occur from road geometric conditions, unevenness or hardness of the road surface. The identification of road handling needs that I will do in this research is a case study of national road conditions in the Sorong region of West Papua Province, which aims to provide input for the proposed road handling needs program for an area traversed by the national road network so as to achieve an optimal, effective and efficient road handling program. The data used in this analysis are IRI value data and PCI values, from these data can produce a road stability and road conditions, which will then be analyzed for the proposed handling needs program. The proposed national road handling needs program in the Sorong region, West Papua Province from the results of the analysis carried out on asphalt pavement there is 82.71% handling on the length of the road and there are 17.34% of the length of the road on the type of concrete pavement.