Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Utomo, Tri Widodo W
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
The Role Of Agriculture and Rural Development in Proverty Alleviation Utomo, Tri Widodo W
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 3 (2003)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v6i3.521

Abstract

Masalah kemiskinan di Negara Berkembang agaknya akan menjadi masalah yang abadi. Meskipun bank dunia telah mencangkan program pengurangan separo jumlah penduduk miskin di dunia hingga 2015. Namun berbagai kesulitan di lapangan membuat pesimis akan keberhasilan program tersebut. Salah asatu masalah utama yang dibahs dalam tulisan ini adalah fakta terjadinya kesenjangan atau ketidakmerataan, terutama antar negara dan antar daerah. Untuk itu disarnkan agar kebijakan pengentasan kemiskinan lebih difokuskan ke desa dengan membangun pertanian yang lebih maju. Di samping itu, program pengembangan SDM dan atau pemberdayaan masyarakat hendaknya juga mendapat prioritas.
Prospek Restrukturisasi Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Kemitrausahaan Dengan Sektor Swasta Utomo, Tri Widodo W
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 3, No 1 (2000)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v3i1.624

Abstract

Mekanisme penyelenggaraan pemerintahan selama ini cenderung lebih didominasi oleh sektor publik. Hasilnya, untuk kinerja yang ditunjukan masih relatif rendah sebagai akibat besarnya kesenjangan antara kemampuan dan ketersediaan sumber daya aparatur dengan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya pemenuhan kebutuhan terhadap pelayanan umum, diperlukan langkah-langkah restrukturisasi dengan memberdayakan potensi sektor privat/ swasta. Prinsipnya, praktek berpemerintahan harus diarahkan kepada terwujudnya konspesi self-reliance dan self-helf bagi masyarakat sendiri.
Prospek Kebijakan Otonomi Daerah Bagi Daerah Istemewa dan Desa Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 Utomo, Tri Widodo W
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 1 (1999)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i1.647

Abstract

Lahirnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya telah memberi keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan secara otonom. Bahkan, desa yang menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 lebih merupakan wilayah administrasi akan dikembalikan kepada otonom aslinya. Demikian pula dengan keberadaan suatu daerah istimewa (cq. Yogyakarta). Dengan adanya perubahan kebijakan ini, tentu akan membawa implikasi-implikasi tertentu baik pada desa maupun pada daerah istimewa. Secara prediktif dapat disimpulkan bahwa prosfek pengembangan daerah istimewa dan desa menurut UU Nomor 22 tahun 1999 sangat baik, karena secara historis memiliki hak asal-usul yang melekat padanya sejak sebelum terbentuknya Negara Indonesia. Dan kenyataan inilah yang sedang berkembang dalam wacana publik saat ini.
Hubungan Kewenangan dan Konsekuensinya Terhadap Penataan Sumber Daya Pemerintah Daerah Utomo, Tri Widodo W
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 3, No 2 (2000)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v3i2.615

Abstract

Pengalihan sumber daya kepada daerah yang secara normatif merupakan faktorkunci keberhasilan otonomi daerah, ternayata menyimpan sisi-sisi tersenbunyi yang justru dapat menghambat proses pemandirian dan demokratisasi di daerah. Itulah sebabnya, agar kebijakan pengalihan sumber daya dapat mencapai hasil sesuai yang diinginkan, daerah propinsi maupun kabupateb.kota perlu melakukan upaya-upaya persiapan secara matang. Adapun persiapn yang selayaknya ditempuh adalah melakukan evaluasi terhadap potensi keuangan dan aset daerah, yang meliputi sumber-sumber dan besarnya pendapatan daerah saat padaini maupun aset Pusat serta sumber-sumber dan besarnya pendapatan daerah yang akan diserahkan kepada daerah.
Evaluasi Terhadao Sistem Penilaian Prestasi Kerja Menurut Sistem DP3 Utomo, Tri Widodo W
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (1999)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i2.640

Abstract

Keberadaan PNS sangat dibutuhakan dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Untuk itu, terhadap PNS perlu dilakukan pembinaan yang sistematis melalui berbagai kebijaksanaan dan instrumen pembinaannya. Salah satu instrumen untuk dapat mengarahkan PNS pada tingkat kompetensi yang diinginkan adalah penerapan sistem penilaian kinerja (prestasi kerja), yang secara formal tertuang pada PP No. 10 tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan Pekerjaan PNS , atau lebih dikenal dengan DP3. Dalam prakteknya, implementasi kebijakan tersebut mengandung banyak bias dalam berbagai variasi, anatara lain: hallo effect; liniency and severity effect;central tendency;assimilation and differential effect;first impression error; serta recency effect. Mengingat hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan penyempuranaan atas sistem penilaian tersebut, sehingga kompetensi PNS diharapkan dapat lebih meningkat lagi.
Co-Authors