Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Utomo, Tri Widodo W
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Fenomena dan Dinamika Otonomi Daerah Pasca Restrukturasi Kelembagaan (Kasus Dinas Pasar-BP Parkir Kota Bandung, dan Dinas Olahraga Propinsi Jawa Barat) Utomo, Tri Widodo W
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (2002)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i2.559

Abstract

Hanya dalam satu tahun semenjak berlakunya UU Nomor 22 tahun 1999 secara efektif dan sejak ditetapkannya Perda SOTK di berbagai daerah, telah muncul ide yang bermuara pada peninjauan ulang program restrukturisasi kelembagaan. Disatu sisi, upaya ini positif sebagai satu bentuk treatment dan penyerangan organisasi. Namun disisi lain, frekuensi yang terlalu sering dalam penataan organisasi juga mengindikasikan adanya ketidakmatangan dalam formulasi kebijakan publik. Untuk itu, terhadap kasus Dinas Pasar-BP Kota Bandung dan Dinas Olahraga Jawa Barat, lebih baik dipikirkan alternatif kebijaka yang lebih moderat, dalam arti tidak perlu merubah format kelembagaan yang sudah eksis namun dapat mendorong kinerja yang lebih tinggi.
Pengembangan Kemampuan (Capacity Building ) Pemerintah Daerah: Strategi Antisipasi Kegagalan Desentralisasi di Indonesia Utomo, Tri Widodo W
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 1 (2002)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i1.564

Abstract

Walaupun pelaksanaan UU Nomor 22 tahun 1999 telah berjalan efektif lebih dari satu tahun, namun tujuan fundamental yang diinginkan yakni kemandirian daerah dan penigkatan pelayanan masyarakat belum terlihat jelas. Justru pemerintah daerah leboh disibukkan oleh urusan-urusan kedalam (internal affairs), misalnya pembentukan SOTK yang baru. Meskipun strategi ini diyakini selaras dengan semangat desentralisasi, namun masih sangat diragukan efetivitasnya untuk membangun kemampuan Pemda dalam menjalankan fungsi-fungsi atau kewenangan otonom yang sangat besar. Oleh karena ketidakmampuan Pemda merupakan kegagalan kebijakan desentralisasi, maka program capacity building merupakan strategi yang tidak dapat ditunda lagi oleh seluruh pemerintah di Indonesia.
Potret Birokrasi di Era Otonomi Utomo, Tri Widodo W
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 4 (2002)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i4.546

Abstract

Semenjak bergulirnya kebijakan desentralisasi yang baru, sosok birokrasi menunjukan dinamika yang cukup kontras. Di satu sisi terdapat kemajuan yang signifikan, namun di sisi lain masih menyisakan persoalan yang dapat menghambat pencapaian kinerja secara optimal. Tulisan ini memfokuskan kepada dua danjalan pokok yang menyangkut kebiasaan birokrasi untuk meniru segala sesuatu (budaya imitasi) dan kepribadian birokrat yang cenderung bingung dan frustasi. Kedua hak ini memiliki kemiripan, dimana maslah pertama akan berdampak pada kegagalan implementasi otonomi, sedangkan masalah kedua mencerminkan kegagalan kebijakan yang lampau dan ketidakyakinan efektivitas kebijakan baru dirumuskan.
Konflik Antar Pemerintahan dan Prospek Penerapan lembaga Aerbitrasi di Sektor Publik Utomo, Tri Widodo W
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 3 (2002)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i3.551

Abstract

Salah satu bentuk kewenangan pemerintahan menurut UU No.22 1999 adalah kewenangan lintas daerah seperti sungai, perikanan, jalan, tambang, hutan, dsb. Kewenangan jenis ini sangat potensial memunculkan konflik antar daerah. Pada masa ordr baru, konflik antar daerah ini tidak menonjol karena peran pemerintah pusat yang sangat dominan sebagai penentu kebijakan dan sekaligus sebagai mediator konflik. Namun dengan berlakunya UU Pemda yang baru, maka Pusat tidak dapat lagi memainkan peran lamanya, sehingga daerah dituntut untuk membangun konsensus dengan daerah lain dalam penyelenggaraan kewenagan lintas daerah. Sayangnya, hingga saat ini tidak ada aturan tentang lembaga dan mekanisme penyelesaian konflik. Tulisan ini mencoba mengkaji kemungkinan penerapan lembaga arbitrasi untuk penyelesaian konflik yang terjadi di sektor publik.
Myths Of Decentralization and obstacles in Implementing Reguinal Autonomy Law Utomo, Tri Widodo W
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 3 (2004)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i3.490

Abstract

Banyak pihak berharap secara berlebihan terhadap kemampuan UU Nomor 22 Tahun 1999 dalam membentuk figur pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi, efektif, dan efesien, bersih, sekaligus demokratis. Kenyataannya, hingga memasuki tahun ke 4 implementasinya secara penuh, banyak permasalahan ditemukan ditingkat lokal. Hal ini mengantarkan pada pemikiran perlunya revisi UU Nomor 22 Tahun 1999 secara total. Namun perlu disadari bahwa sebagai produk hukum di era reformasi, UU pengganti UU Nomor 5 Tahun 1974 ini cukup radikal dan berani untuk mengganti tatanan pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik. Dengan kata lain, munculnya banyak persoalan pada tataran empiris bukan semata-mata disebabkan oleh buruknya pengaturan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999.
The Flux of Decentralization in Indonesia and The Role of Law 22/1999 in Promoting Democratic Local Governance Utomo, Tri Widodo W
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 2 (2004)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i2.500

Abstract

Indonesia bisa disebut sebagai negara yang unik dalam konteks hubungan Pusat-Daerah. Tradisi sentralisasi sangat kuat dalam sejarah Indonesia, namun paket desentralisasi 1999 sering dikatakan sebagai kebijakan desentralisasi yang paling berani diantara negara-negara berkembang lainnya. Dengan kata lain, pendulu kebijakan sering bergerak sangat ekstrem kearah sentralisasi pada suatu saat, dan kearah sentralisasi pada saat yang lain. Makalah ini mencoba melihat dinamika pergerakan pendulum tadi, dan memetakan peran UU Nomor 22 tahun 1999 dalam mendorong tumbuhnya kehidupan demokratis di tingkat akar rumput.
Desentralisasi Kewenangan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Kajian tentang Implementasi UU Nomor 22 Tahun 1999 dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Struktur Pembiayaan Pemerintahan Daerah Utomo, Tri Widodo W
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 2 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i2.587

Abstract

Secara normatif, pemberlakuan UU No 20 tahun 1999 dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun dalam prakteknya, asumsi tadi diragukan dapat berjlan sesuai harapan. Keraguan ini terutama disebabkan oleh disoreintasi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran. Desentarlisasi fiskal yang tercermin pada UU Nomor 34 tahun 2000, serta PP Nomor 16, 104, 105, dan 107 tahun 2000, ternyata lebih diarahkan untuk membiayai kebutuhan rutin daripada pembanguan. Implikasinya, kepentingan masyarakat menjadi terabaikan , dan ini berarti menyimpang dari filosofi dasarnya. Tulisan ini memberi gambaran tentang cita-cita yang ingin dicapai, instrumen yang disediakan untuk mencapai cita-cita (yaitu melaui desentarlisai fiskal), serta fakta empirik yang menghambat pencapaian cita-cita).
Does Moving Capital Matter For Reducing Development Complexities In A State Capital:Jakarta Utomo, Tri Widodo W
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 4 (2003)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v6i4.514

Abstract

Dibandingkan sampai 3 dekade, Jakarta lebih berubah secara signifikan. Disamping perubahan positif, harus diakui bahwa saat ini muncul banyak sekali kompleksitas permasalahan yang tidak terjadi pada masa-masa sebelumnya. Diantara berbagai persoalan tadi, kondisi lalu lintas yang makin smerawut dan arus urbanisasi yang tidak terkendali, bisa ditunjuk sebagai masalah kronis yang dihadapi Jakarta. Itulah sebabnya tulisan iini memfokuskan pada kedua permasalahan tadi, kemudian mengajukan satu solusi dengan cara memindahkan ibukota ke wilayah lain. Perpindahan ibukota ini secara teoritis akan memnguragi beban Jakarta sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan fisik ibukota yang baru, asal dilakukan dengan cermat dan bertahap.
Migrant Workers And The Protection Of Their Human Rights Utomo, Tri Widodo W
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 4 (2004)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i4.484

Abstract

Isu hak asasi manusia bagi para pekerja TKI dewasa ini sangat mengemuka. Berbagai kasus nunukan penganiyaan dan pemerkosan serta pemulangan TKI menunjukan bahwa perlindungan terhadap nasib dan hak-hak dasar mereka kurang mendapay perhatian secara instrumen hukum perlindungan pekerja asing dan berbagai kesulitan dalam tataran implementasiny. Kegagalan kebijakan perlindungan HAM bagi pekerja ini bersumber dari aspek institusional, sosial serta dimensi ekonomi. Atas dasar berbagai kegagalan tadi. Tulisan ini menawarkan beberapa langkah konkrit yang diharapkan dapat memperbaiki nasib dan kondisi para pekerja (TKI).
Pembaharuan. Produk Hukum Daerah Dlaam Rangka Penataan Sistem Manajemen Pemerinta Daerah Utomo, Tri Widodo W
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 1 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i1.596

Abstract

Secara substansioanal UU Nomor 22 tahun 1999, tentang pemerintahan daerah memilki semangat baru yang berorientasi kepada pemberdayaan daerah dalam rangak peningkatan mutu pelayanan umum di daerah yang bersangkutan. Dengan berlakunya UU yang baru tersebut, harus dipahami akan menimbulkan impliksi-implikasi tertentu, baik secara politis, administratif, maupun yuridis. Dari ketiga implikasi dari berlakunya UU Nomor 22 tahun 1999 tersebut, terhadap aspek politis maupun administratif telah dilakukan banyak pengkajian maupun pembahasan, sedang aspek hukumnya relatif belum dikaji secara lengkap. Oleh karena itu, aspek hukum inilah yang akan diuraikan dalam kajian ini, dalm kaitannnya dengan upaya menciptakan tertib administrasi pemerintahan di daerah dan efisiensi penyelenggaraan otonomi.
Co-Authors