Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Wirijadinata, Jat Jat
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Peranana Manajemen Aset Dalam Meningkatkan Vitalitas Pemerintahan Daerah Otonom Wirijadinata, Jat Jat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 1 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i1.414

Abstract

Most of the local official more concerned with the financial aspects than the assets of the organization, even one rupiah than the million worth of one asset. Lannd, buildings and islands stay ian peace until they get lost or damaged. The procurements do not always backed up by the maintenance and repair budget sufficiently. Most of the new officials who are posted in new regions have difficulties in housing problems. Are pointed out by NAO (National Audit Office), the main problems faced by public institutions in assets management are: weakness in assets management, poor commercial sense in the existing assets and poor project management.
Strategi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Menyongsong Otonomi Daerah yang Luas Wirijadinata, Jat Jat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 1 (1999)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i1.648

Abstract

Keberdayaan dimana kualitas dan kapabilitas yang dimiliki masyarakat dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan otonomi daerah. Tanpa dukungan keberdayaan masyarakat konsep otonomi hanya ada dalam kertas dan dokumen tidak dalam kenyataan dilapangan. Masyarakat Indonesia belum memiliki kualitas keberdayaan yang cukup memadai untuk itu dibutuhkan strategi pemberdayaan yang efektif dan efisien agar UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 dapat secepatnya bisa direalisasikan.
Penggunaan The Balance Scorecard Untuk menilai Kinerja Organisasi (Contoh Kasus Di Unit Kelompok Fungsuinal Perwakilan LAN Jawa Barat) Wirijadinata, Jat Jat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (1999)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i2.639

Abstract

Untuk mendorong tercapainya tujuan organisasi, berbagai alat manajemen atau instrumen diciptakan, yang salah satunya yang banyak dipergunakan dewasa ini adalah the balance scorecard (BSC).BSC adalah suatu alat yang dapat dipergunakan untuk menjabarkan visi/misi dan strategi suatu organisasi kedalam tujuan dan ukuran kinerja yang tangible serta untuk membantu organiasasi tersebut dalam melaksanakan strateginya demi tercapainya visi dan misinya. BSC organiasasi dapat mengukur kinerjanya dengan melihat 4 perspektif secara seimbang, yaitu: Aspek Finansial, aspek Pengguna/konsumen, aspek proses internal serta aspek learning and growth yang masing-masing memiliki sasaran (Objectives), ukuran (Measure), Target (Targets) dan Inisiatif(Intiatives).
Pelayanan Perizinan sebagai Salah Satu Instrumen Fungsi Pengaturan Pemerintah Dalam Reformasi Sosial Ekonomi Masyarakat Wirijadinata, Jat Jat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (1998)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v1i1.662

Abstract

Masalah perijinan dalam era reformasi dan transparansi saat ini makin relevan untuk dikaji karena mengandung potensi yang makin sensitif. Oleh karena itu, sistem pelayanan perlu diperbaiki dalam berbagai aspeknya, baik sumber daya manusia, kelembagaan, ketatalaksanaan, data base, koordinasi, sarana prasarana, dan sebagainya. Salah satu jenis pelayanan yang perlu “direvitalisasikan” disini misalnya pelayanan pembangunan dan investasi.
Evaluasi dan Antisipasi Kebijakan Penanggulangan Kelangkaan BBM Wirijadinata, Jat Jat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 9, No 2 (2006)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v9i2.435

Abstract

The problem of proverty and energy crisis has created the withdrawl oil energy subsidies policy, and resulted the unintended policy impact, such as the deterioration of economic life of the people, the destruction of public investment climate and demoralitation. Nowadays the government has issued the bio energy alternatives policy. The question is, how the seriousity of the government to implement this policy? How far the proffesionality of the policy actors, all are depend on most of the policy system.
Budaya Korupsi dan Perubahan Bagaimana Sebaiknya Kita Menanganinya Wirijadinata, Jat Jat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 4 (2003)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v6i4.513

Abstract

Banyak pihak melihat bahwa untuk mengatasinya perlu ada perubahan budaya, kerja keras, komitmen yang tinggi dari semua jajaran baik pemerintah masyarakat sipil dan dunia usaha untuk memberantas korupsi. Saudara- saudara kita di belahan dunia lain dan negara tetangga kita, telah berhasil mengatsinya karena sadar-sesadarnya bahwa korupsi yang merajalela akan menghancurkan segalanya. Warga hongkong misalnya tidak akan membiarkan korupsi melanda kemabli negaranya, karena mereka sadar akan bahaya korupsi dan mereka telah membuktikan betapa besarnya manfaat yang diperoleh dari suatu kehidupan yang bebas dari korupsi.
Standar Pelayanan Publik Dalam Merealisasikan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Wirijadinata, Jat Jat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 4 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i4.391

Abstract

Perhatian pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, melalui perbaikan kualitaspelayanan publik telah dilakukan dengan penerbitan pelbagai peraturan perundangundangan. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan misalnya Keputusan MENPAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah No. 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan Peraturan Menteri PAN No. 20/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik. Selanjutnya Tahun 2003, dikeluarkan Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Republik Indonesia.
Studi Tentang Modernisasi Birokrasi dalam Mengantisipasi Tantangan Global terhadap Pelaksanaan tugas Pemerintah (Studi Kasus :Asoa-Afrika-Eropa-Amerika- dan Australia) Wirijadinata, Jat Jat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 3, No 3 (2000)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v3i3.608

Abstract

Istilah modern digunakan untuk menggambarkan keterbukaan terhadap perubahan dan mampu beradaptasi dengan nilai-nilai baru yang lebih memberikan dampak positif terhadap kehidupan baik individual dan/atau masyarakat. Di Indonesia modernisasi birokrasi sangat mendesak, akan tetapi dalam pelaksaannya hanya diwadahi dengan organisasi tunggal, padahal telah dikemukakan bahwa modernisasi adalah perubahan kekuasaan patrimonial yang otoriter secara politik, dan paternalistik. Secara kultural, menjadi kekuasaan nasional, legal dan rasional yang dikendalikan oleh mesin birokrasi yang modern, dimana birokrasi merupakan mesin teknis administratif untuk menangani kompleksitas masyarakat modern, akibat modernisasi itu sendiri.
Co-Authors