Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Reformasi Birokrasi Pemerintah Perwujudan Good Govermance Melalui Pemerintahan Yang Efisien, Efektif dan Produktif Rivai, Veithzal
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 4 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i4.388

Abstract

Kata ”reform” adalah make or become better by removing or putting right what is bad or wrong. Rumusan tersebut menggambarkan bahwa pada dasarnya reformasi adalah mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada yang telah ada (Oxford Advance Leaner’s Dictionary (1978). Sedangkan, birokrasi berasal dari kata “bureau” yang berarti meja tulis di mana para pejabat (saat itu) bekerja di belakangnya (Albrow: 1970). Keadaan di Perancis ketika itu, abad ke -18, para pejabat mempunyai kinerja sangat buruk, mengeksploitasi rakyat secara berlebihan sehingga pejabat tersebut sering disebut dengan istilah “bureaumania” yang kemudian muncul varian kata “bureucratie” (bahasa Perancis), “burocratie” (Jerman), “burocrazia” (Italia), dan “bureaucracy” (Inggris). Ketika itu terdapat dua pemikiran tentang birokrasi. Pertama, birokrasi lahir sebagai alat kekuasaan. Pemikiran ini menyebutkan penguasa harus dilayani oleh para pembantu (aparat) yang cerdas, dan dapat dipercaya (loyal). Tampaknya prinsip ini banyak diilhami oleh pemikiran politik Machiavelli. Kedua, birokrasi lahir dan dibentuk karena kebutuhan masyarakat untuk dilayani. Dengan demikian yang menentukan ada tidaknya birokrasi dalam kehidupan masyarakat ialah adanya kebutuhan masyarakat akan lembaga yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik.
Sertifikasi Halal sebagai Standar Kualitas Global dalam Perdagangan Internasional: Harmonisasi Prinsip Ekonomi Syariah dan Regulasi World Trade Organization Gustyangga Oetomo, R. Muhammad Prabu; Rivai, Veithzal; Sunaryo; Waskito, Meindro
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 2 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Februari - Maret 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i2.7710

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan sertifikasi halal sebagai standar kualitas global dalam arus perdagangan internasional melalui harmonisasi prinsip ekonomi syariah dan regulasi World Trade Organization (WTO). Di tengah dinamika pasar bebas, sertifikasi halal bertransformasi dari sekadar kewajiban religius menjadi instrumen penjamin mutu, keamanan, dan kesehatan produk. Metode penelitian yang digunakan adalah riset kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, serta mengintegrasikan pemikiran Prof. Dr. Veithzal Rivai mengenai ekonomi syariah sebagai solusi. Data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen regulasi, literatur ekonomi Islam klasik dan kontemporer, serta perjanjian internasional terkait perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif ekonomi syariah, sertifikasi halal adalah manifestasi prinsip halalan thayyiban yang memberikan kepastian hukum dan transparansi bagi konsumen. Secara internasional, regulasi WTO mengakomodasi standar halal sebagai bagian dari perlindungan moralitas publik dan kesehatan melalui perjanjian Technical Barriers to Trade (TBT). Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi standar halal nasional dengan aturan global tidak hanya mematuhi hukum internasional, tetapi juga meningkatkan daya saing komoditas di pasar global melalui penguatan integritas produk.