Articles
<![CDATA[Analisis Efektmtas Biaya Stimulus Fiskal Sektor Perhubungan (Studi Kasus Propinsi Sulawesi Selatan) ]]>
<![CDATA[Siswanto, Adrianus Dwi]]>
<![CDATA[ Warta Penelitian Perhubungan Vol. 22 No. 3 (2010): Warta Penelitian Perhubungan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (5230.971 KB)
|
DOI: 10.25104/warlit.v22i3.1072
<![CDATA[Infrastructure in the transport sector plm;s an important role in the dynamics of economic development.Infrastructure does not just praui.de support for the mobilihJ of goads and senlices but also thefirst to luwe an impact on employment creation as infrastructure projects are implemented. Thisstudy analyz.ed the effectiveness of job creation policies of fisazl stimulus in the conzmuniaztions sectar.17iis study uses the metlwdology Effectiuiness Cost Analysis (CEA), which describes how far thelevel of effectllx?ness of budget allocations that are m1ai.lnble to job creation directly. Furthermore, theexisting data obtained from indices tluzt portray the effecti'ueness of the budget/ cost required to createan emplm;ment. 11ie data used are secondnn; dntn.The suniei; results re-vealed that tlie project on the fiscal stimulus communications sector has arelatively law level of effectirieness. 17zis is shown by the indicators of financinl performance, andactual physical labor absorption is relntiziely inconsistent. 71ie percentage of emplm;ment is reflectedin tlie reiuization of tlze plan that tlie use of labor absorption is relnti1iely low compared to tlie realizationof financial and physical absorption. 71iis means that emplm;ment is expected for fiscal stimulusproject in South Sulawesi Province, is not commensurate with its financial absorption.Keywords: Infrastructure, Cost Analysis Effectiviness, tlie transportation sector, financial performance,plrysiazl performance and lnbor.]]>
<![CDATA[Peranan Dan Kontribusi Jasa Angkutan Kereta Api Terhadap Perekonomian Indonesia (Studi Penerapan Analisis 1-0 2005) ]]>
<![CDATA[Siswanto, Adrianus Dwi]]>
<![CDATA[ Warta Penelitian Perhubungan Vol. 22 No. 4 (2010): Warta Penelitian Perhubungan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4547.545 KB)
|
DOI: 10.25104/warlit.v22i4.1083
<![CDATA[As a developing countn;, transport sector, particulnrly road transport plm;s an important role. Ihisstudy examines the role of the railwm; senrices to the Indonesian econorm;. I11e metlwdologtj used isinput - output analysis using Input - Output Tnble 2005.Tire study shows that tire railway seruices occupi; the last place that contributed to the Indonesianeconomy, which is 0.05 percent. This mlue is tire lowest compared with otlrer transport sectors.While contributions from the output of railway· transport senrices were occupijng last place in theoutput contribution to the econorm; in Indonesia, 11rith 0.08 perrent.Tire value of final demand sectors of the railwm; senrices are higher than tire intermediate demandcaused ln.j the sector is the sen1ices sector. f 11 tenns of linknges, tlie milwm; senrices sector 11£15 a highbackward linkages. Tizis indiaztes tluzt this sector is i111portmzt for actizrities in the upstream.From the value of railwm; transportation senrices output multiplier has tire highest value comparedto other sectors. Mining sector, many use the train senrices to transport and distribute the results oftire mine. Furtliermore, multiplier value of reuenue from railwm; transport sennces shows that forevery increase in final demand for railwm; senrices amounted to USO 1 million 11rill increase tire totalrevenue of tire entire economy of 0.8363 million tinies before or 0.8363 million rezrnue.]]>
<![CDATA[Analisa Kerjasama Pemerintah Swasta di Bidang Perkeretaapian (Studi Deskriptif 6 KPS Perkeretaapian di Indonesia) ]]>
<![CDATA[Siswanto, Adrianus Dwi]]>
<![CDATA[ Warta Penelitian Perhubungan Vol. 25 No. 6 (2013): Warta Penelitian Perhubungan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2652.959 KB)
|
DOI: 10.25104/warlit.v25i6.744
<![CDATA[Studi tentang Public Private Partnership (PPP) di sektor perkeretaapian merupakan bagian dari studiinfrastruktur. Ada kebutuhan untuk melibatkan sektor swasta dalam penyelenggaraan kereta api. Ini adalahterobosan penting untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan berbagai data yang berasal darikegiatan focus group discussion yang menyajikan informasi ten tang kemajuan dan kegiatan termasuk berbagaikebijakan yang telah dikeluarkan. Pengamatan terhadap proses pembangunan proyek kerjasama denganmemperhatikan perkembangan peraturan dimaksud.Temuan menunjukkan bahwa proyek-proyek public private partnership di sektor perkeretaapian menghasilkankemajuan yang relatif baik. Kendala pembebasan lahan telah menjadi masalah dalam investasi infrastrukturdi Indonesia, khususnya di berbagai daerah, namun ada kecenderungan berkurang. Dukungan pemerintahdaerah, khususnya pemerintah provinsi sangat penting. Meskipun dukungan dari kabupaten juga penting.Dari hasil penelitian mencatat bahwa kendala proyek skala besar, tidak terletak pada pendanaan. Beberapaperusahaan besar, baik secara individu atau konsorsium, tertarik pada proyek-proyek yang operasi keretaapi yang ditandai dengan dana yang cukup besar. Jadi dana itu bukan hambatan untuk masuk bagi investoryang ingin berinvestasi sejak awal.]]>
<![CDATA[Peranan Terminal Bubulak dan Terminal Laladon Sebagai Terminal di Perbatasan Kota dan Kabupaten Bogor ]]>
<![CDATA[Siswanto, Adrianus Dwi]]>;
<![CDATA[Falatehan, A Faroby]]>;
<![CDATA[Oktaria, Andi]]>
<![CDATA[ Warta Penelitian Perhubungan Vol. 22 No. 1 (2010): Warta Penelitian Perhubungan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (6820.071 KB)
|
DOI: 10.25104/warlit.v22i1.994
<![CDATA[Regional autononn; has created considerable authority fur each autonomous region. MunicipalihJ ofBogar and Bogar district government take advantage of regional autonomy to provide the bestservice to its communities. The Jdnds of these services is to develop Terminal Bubulak Ialadon. Bothterminals have a close distance so many problems arise. This study uses three analysis (analysis oflocations, the analysis of perception and analysis of the role linkages. In addition this study alsoidentifiJ (identify the role of the terminal). This research examined the application of KeputusanMenteri Perhubungan No. 31 Tahun 1995 Tentang Terminal Transportasi Jalan.The results showed the existence of violations of the Minister of Transportation regulations. Bubulakterminal development in accordance with the regulations. However, the construction of the terminalI.aladon break the rules. People still feel the non optimal function of these two terminals. On the otherhand the presence of adjacent terminal 2 is problematical. Serious problem is crowded that createdand low service. For that poliaj recommendation is to combine the two terminals into one node asmandated m; the Decree of the Minister of Transportation.Keywords: Terminal, location, function terminal.]]>
<![CDATA[Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Transportasi Rumah Tangga Indonesia ]]>
<![CDATA[Siswanto, Adrianus Dwi]]>
<![CDATA[ Warta Penelitian Perhubungan Vol. 25 No. 7 (2013): Warta Penelitian Perhubungan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25104/warlit.v25i7.743
<![CDATA[Transportasi merupakan bagian yang integrasi dengan kegiatan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran rumah tangga transportasi Indonesia. Faktor-faktor yang termasuk dalam penelitian ini adalah pengeluaran rumah tangga, pengeluaran pajak kendaraan, roda dua kepemilikan kendaraan bermotor, dan kapal motor. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang dikembangkan dengan membangun sebuah model persamaan matematika. Data yang digunakan adalah Susenas 2010. Data kemudian diolah dengan menggunakan program pengolahan data SPSS. Dalam penelitian ini ditetapkan empat variabel independen, yaitu pengeluaran rumah tangga, pajak kendaraan bermotor, kepemilikan aset roda dua dan perahu motor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ini telah memenuhi syarat Best Linear Unbiased Estimate. Dari hasil model yang dibangun, pengeluaran transportasi rumah tangga dipengaruhi oleh belanja rumah tangga, pajak kendaraan bermotor, dan kepemilikan aset. Untuk belanja rumah tangga dan pajak kendaraan bermotor memiliki hubungan yang positif. Berarti perubahan kedua variabel tersebut searah. Ta pi untuk kepemilikan kendaraan roda dua, aset dan kapal motor, memiliki hubungan yang berlawanan. Ini berarti bahwa jika ada perubahan dari dua variabel akan berdampak berbeda. Jika rumah tangga tidak memiliki aset akan menyebabkan kenaikan dalam pengeluaran biaya transportasi dan sebaliknya.]]>
<![CDATA[Nilai Ekonomi Penegakkan Disiplin Lalu Lintas Di Lampu Merah Bubulak, Kota Bogor Terhadap Pendapatan Daerah (Benchmarking Kasus Di Malaysia) ]]>
<![CDATA[Falatehan, A. Faroby]]>;
<![CDATA[Siswanto, Adrianus Dwi]]>
<![CDATA[ Warta Penelitian Perhubungan Vol. 24 No. 1 (2012): Warta Penelitian Perhubungan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25104/warlit.v24i1.984
<![CDATA[ABSTRACTTraffic violations is still not taken seriously in Indonesia, 111~for hmately gafe a big impact 011 regional income. This study discused about the impact tl1e implementation of traffic discipline on local income based on Law No. 21 of 2009. This study approaches the number of violations associated witli the penalties for violations. Observations was conducted in the morning, afternoon and evening for 2 hours which is a solid hour passengers. While the observations made to the vehicle who commits an offense within that period. Further estimated the average per day of violation for the incident and then calculated the amount of the fine revenue in certain periods. The results of the study found that the estimate of receipts relatively large fines which indicates the first violation ever occurred that indicate the presence of non-compliance of traffic regulations. The second penalty is the appropriate option to create a deterrent effect on the offense. Fines provide benefits to local government as a source of income as well as educate tire publictransportation drivers to obey the rules. In Malaysia, a fine policy can be effective because the workers are very disciplined and a beingof the rules. On the other hand it is designed with a simple mechanism in which fines violators will pay the fine at the time of extending the driver's license. This approach is effective for improving adherence offenders while keeping the fine revenue obviously go into the treasuryaccount.Key Words: traffic violations, discipline, Law No. 21 of 2009, revenues]]>
<![CDATA[Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Transportasi Rumah Tangga Indonesia ]]>
<![CDATA[Siswanto, Adrianus Dwi]]>
<![CDATA[ Warta Penelitian Perhubungan Vol. 25 No. 7 (2013): Warta Penelitian Perhubungan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25104/warlit.v25i7.743
<![CDATA[Transportasi merupakan bagian yang integrasi dengan kegiatan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran rumah tangga transportasi Indonesia. Faktor-faktor yang termasuk dalam penelitian ini adalah pengeluaran rumah tangga, pengeluaran pajak kendaraan, roda dua kepemilikan kendaraan bermotor, dan kapal motor. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang dikembangkan dengan membangun sebuah model persamaan matematika. Data yang digunakan adalah Susenas 2010. Data kemudian diolah dengan menggunakan program pengolahan data SPSS. Dalam penelitian ini ditetapkan empat variabel independen, yaitu pengeluaran rumah tangga, pajak kendaraan bermotor, kepemilikan aset roda dua dan perahu motor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ini telah memenuhi syarat Best Linear Unbiased Estimate. Dari hasil model yang dibangun, pengeluaran transportasi rumah tangga dipengaruhi oleh belanja rumah tangga, pajak kendaraan bermotor, dan kepemilikan aset. Untuk belanja rumah tangga dan pajak kendaraan bermotor memiliki hubungan yang positif. Berarti perubahan kedua variabel tersebut searah. Ta pi untuk kepemilikan kendaraan roda dua, aset dan kapal motor, memiliki hubungan yang berlawanan. Ini berarti bahwa jika ada perubahan dari dua variabel akan berdampak berbeda. Jika rumah tangga tidak memiliki aset akan menyebabkan kenaikan dalam pengeluaran biaya transportasi dan sebaliknya.]]>
<![CDATA[Analisa Kerjasama Pemerintah Swasta di Bidang Perkeretaapian (Studi Deskriptif 6 KPS Perkeretaapian di Indonesia) ]]>
<![CDATA[Siswanto, Adrianus Dwi]]>
<![CDATA[ Warta Penelitian Perhubungan Vol. 25 No. 6 (2013): Warta Penelitian Perhubungan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25104/warlit.v25i6.744
<![CDATA[Studi tentang Public Private Partnership (PPP) di sektor perkeretaapian merupakan bagian dari studiinfrastruktur. Ada kebutuhan untuk melibatkan sektor swasta dalam penyelenggaraan kereta api. Ini adalahterobosan penting untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan berbagai data yang berasal darikegiatan focus group discussion yang menyajikan informasi ten tang kemajuan dan kegiatan termasuk berbagaikebijakan yang telah dikeluarkan. Pengamatan terhadap proses pembangunan proyek kerjasama denganmemperhatikan perkembangan peraturan dimaksud.Temuan menunjukkan bahwa proyek-proyek public private partnership di sektor perkeretaapian menghasilkankemajuan yang relatif baik. Kendala pembebasan lahan telah menjadi masalah dalam investasi infrastrukturdi Indonesia, khususnya di berbagai daerah, namun ada kecenderungan berkurang. Dukungan pemerintahdaerah, khususnya pemerintah provinsi sangat penting. Meskipun dukungan dari kabupaten juga penting.Dari hasil penelitian mencatat bahwa kendala proyek skala besar, tidak terletak pada pendanaan. Beberapaperusahaan besar, baik secara individu atau konsorsium, tertarik pada proyek-proyek yang operasi keretaapi yang ditandai dengan dana yang cukup besar. Jadi dana itu bukan hambatan untuk masuk bagi investoryang ingin berinvestasi sejak awal.]]>
<![CDATA[Nilai Ekonomi Penegakkan Disiplin Lalu Lintas Di Lampu Merah Bubulak, Kota Bogor Terhadap Pendapatan Daerah (Benchmarking Kasus Di Malaysia) ]]>
<![CDATA[Falatehan, A. Faroby]]>;
<![CDATA[Siswanto, Adrianus Dwi]]>
<![CDATA[ Warta Penelitian Perhubungan Vol. 24 No. 1 (2012): Warta Penelitian Perhubungan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25104/warlit.v24i1.984
<![CDATA[ABSTRACTTraffic violations is still not taken seriously in Indonesia, 111~for hmately gafe a big impact 011 regional income. This study discused about the impact tl1e implementation of traffic discipline on local income based on Law No. 21 of 2009. This study approaches the number of violations associated witli the penalties for violations. Observations was conducted in the morning, afternoon and evening for 2 hours which is a solid hour passengers. While the observations made to the vehicle who commits an offense within that period. Further estimated the average per day of violation for the incident and then calculated the amount of the fine revenue in certain periods. The results of the study found that the estimate of receipts relatively large fines which indicates the first violation ever occurred that indicate the presence of non-compliance of traffic regulations. The second penalty is the appropriate option to create a deterrent effect on the offense. Fines provide benefits to local government as a source of income as well as educate tire publictransportation drivers to obey the rules. In Malaysia, a fine policy can be effective because the workers are very disciplined and a beingof the rules. On the other hand it is designed with a simple mechanism in which fines violators will pay the fine at the time of extending the driver's license. This approach is effective for improving adherence offenders while keeping the fine revenue obviously go into the treasuryaccount.Key Words: traffic violations, discipline, Law No. 21 of 2009, revenues]]>
<![CDATA[Peranan Terminal Bubulak dan Terminal Laladon Sebagai Terminal di Perbatasan Kota dan Kabupaten Bogor ]]>
<![CDATA[Siswanto, Adrianus Dwi]]>;
<![CDATA[Falatehan, A Faroby]]>;
<![CDATA[Oktaria, Andi]]>
<![CDATA[ Warta Penelitian Perhubungan Vol. 22 No. 1 (2010): Warta Penelitian Perhubungan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25104/warlit.v22i1.994
<![CDATA[Regional autononn; has created considerable authority fur each autonomous region. MunicipalihJ ofBogar and Bogar district government take advantage of regional autonomy to provide the bestservice to its communities. The Jdnds of these services is to develop Terminal Bubulak Ialadon. Bothterminals have a close distance so many problems arise. This study uses three analysis (analysis oflocations, the analysis of perception and analysis of the role linkages. In addition this study alsoidentifiJ (identify the role of the terminal). This research examined the application of KeputusanMenteri Perhubungan No. 31 Tahun 1995 Tentang Terminal Transportasi Jalan.The results showed the existence of violations of the Minister of Transportation regulations. Bubulakterminal development in accordance with the regulations. However, the construction of the terminalI.aladon break the rules. People still feel the non optimal function of these two terminals. On the otherhand the presence of adjacent terminal 2 is problematical. Serious problem is crowded that createdand low service. For that poliaj recommendation is to combine the two terminals into one node asmandated m; the Decree of the Minister of Transportation.Keywords: Terminal, location, function terminal.]]>
