Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

MERESPONS KEBUTUHAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM MELALUI PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT DI KELURAHAN JATIMULYA, DEPOK Wijaya, Endra; Bachri, Rifkiyati; Wardani, Aprilia; Padayanti, Kris
Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (627.419 KB) | DOI: 10.12928/jp.v3i3.999

Abstract

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat, dapat dicermati bahwa sebagian warga masyarakat masih belum bisa mengakses dan memahami hukum dengan baik. Dampak dari keadaan itu ialah sebagian warga masyarakat belum bisa menyelesaikan problem hukum yang mereka hadapi. Fokus kajian ini ialah mengenai persoalan adanya kesenjangan antara hukum yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat terhadap hukum, dan bagaimana institusi fakultas hukum dapat merespons persoalan itu. Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan hukum secara langsung kepada masyarakat. Kajian ini disusun berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan penyuluhan tersebut, dan dengan menggunakan metode kajian hukum nondoktrinal. Kajian ini menyimpulkan bahwa kesenjangan antara hukum dan kebutuhan masyarakat akan hukum masih terjadi. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Depok sudah menyediakan beberapa sistem, seperti Depok Single Window. Namun demikian, sinergi dengan pihak perguruan tinggi, terutama fakultas hukum, masih diperlukan untuk terwujudnya akses kepada hukum serta keadilan yang maksimal bagi masyarakat. (There are still a gap between the existing law and the society?s need to the law indeed. Some people in the society still could not access to the law easily. That condition was captured when a community service activity held at Jatimulya Village, Cilodong, Depok, West Java. The aims of this study are to explain a gap between the law and the society?s need to it, and also how the higher education institution, especially the faculty of law, responds to such problem. This study is based on information collected by the researchers from a community service activity, which is held in the form of public legal consultation. This study uses non-doctrinal legal research method. This study concludes that there is a gap between the law and the society?s need to the law. Regarding to that, in Depok City, The Local Government has been establishing systems, such as Depok Single Window, to help its citizen in doing and solving their certain legal problems. Although the system has been established, but that system still need to be synergized with the faculty of law institution to extend and provide such kind of better access to justice mechanism for the society.)
Menjembatani Kesenjangan Antara Hukum dan Kebutuhan Masyarakat Terhadap Hukum di Kelurahan Jatimulya, Depok, Jawa Barat Wijaya, Endra; Bachri, Rifkiyati; Wardani, Aprilia; Padayanti, Kris
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 11, No 4 (2020): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v11i4.3994

Abstract

Dari sisi kuantitas, peraturan perundang-undangan, sebagai salah satu wujud dari hukum, jumlahnya sudah sangat banyak. Namun secara faktual, keberadaan hukum tersebut masih dirasakan belum bisa dijangkau dan digunakan oleh sebagian masyarakat yang membutuhkan bagi persoalan yang mereka hadapi. Kajian ini membahas permasalahan kesenjangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat mereka kesulitan menjangkau dan menggunakan hukum. Kajian ini bersandar utamanya pada informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat saat berlangsungnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Informasi tersebut lalu dianalisis dengan menghubungkannya dengan konsep maupun norma yuridis yang berlaku. Kajian ini menyimpulkan bahwa memang masih terjadi kesenjangan antara hukum dan kebutuhan hukum masyarakat. Masyarakat masih belum bisa memahami dan mengakses hukum secara mudah.
Mewujudkan Akses Terhadap Hukum Bagi Masyarakat Melalui Penyuluhan Serta Konsultasi Hukum Di Kelurahan Jatimulya, Depok Wijaya, Endra; Bachri, Rifkiyati; Apriani, Luh Rina; Rosida, Nina; Wardani, Aprilia; Padayanti, Kris
Fajar: Media Komunikasi Dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 20 No. 1 (2020)
Publisher : Center of Community Service (PPM), Institute for Research and Community Services (LP2M) UI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jf.v20i1.20326

Abstract

Some people of Jatimulya Village, Cilodong, Depok, West Java, still could not understand clearly and faced difficulty in accessing law or legal instrument. Regarding to that, university through its faculty of law could take a part to overcome such condition. The faculty of law is able to conduct a kind of community service activity, namely socialization and public legal consultation. This study is based on information collected during the socialization and public legal consultation was held by Faculty of Law Pancasila University in Jatimulya Village. This study concludes that through the socialization and public legal consultation, the synergy between society, local government, and higher education institution could be tightened and also it would help the realization of better access to justice for all. Keywords: access to justice; public legal consultation; socialization Abstrak:Sebagian warga masyarakat Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat, masih kesulitan dalam memahami hukum dan mengakses hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut, perguruan tinggi, terutama melalui fakultas hukumnya, bisa melakukan kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum massal bagi warga masyarakat. Hal seperti inilah yang telah dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Kajian ini menyimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum massal ternyata bisa membawa dampak yang positif bagi pihak masyarakat yang masih belum begitu paham terhadap hukum, pihak pemerintah daerah sebagai otoritas penyedia layanan publik, dan juga bagi pihak institusi perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum. Sinergi ketiga pihak tersebut dalam mewujudkan akses hukum yang baik pun dapat dibantu melalui kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum massal. Kata kunci: akses terhadap hukum; konsultasi hukum massal; penyuluhan hukum