Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.756
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Jurnal Yudisial Jurnal Legal Reasoning Indonesia Law Review (ILREV) Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Fajar: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat
Luh Rina Apriani
Universitas Pancasila, Indonesia
Religion Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Konsultasi Hukum Massal mengenai Sengketa Hukum Pertanahan di Kelurahan Sukahati, Bogor, Jawa Barat Wijaya, Endra; Oedoyo, Wibisono; Bachri, Rifkiyati; Apriani, Luh Rina; Jannati, Fira Nurul; Annisa, Shifa
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i2.37351

Abstract

Persoalan hukum tanah merupakan problem yang sering dihadapi oleh masyarakat, tidak terkecuali masyarakat Kelurahan Sukahati. Merekapun sejak tahun 1992 sudah mengalami sengketa tanah. Oleh karena itulah, maka persoalan proses pembuktian kepemilikan tanah melalui penerbitan sertifikat tanah menjadi hal yang penting untuk diupayakan untuk meminimalisasi timbulnya sengketa. Untuk merespons keadaan tersebut, Fakultas Hukum Universitas Pancasila bekerja sama dengan Kantor Kelurahan Sukahati, Bogor, Jawa Barat, mengadakan konsultasi hukum massal bagi masyarakat. Konsultasi hukum itu bertujuan untuk membuka peluang pendampingan bagi warga masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan terkait hukum tanah. (Land dispute is one of the problem experienced by many people in Indonesia, including people who live in Sukahati Village. Since 1992, they have been facing several land disputes, especially related to the ownership of the land. Because of that, proofing process through the land certificate is important to be done in order to minimalize the rise of dispute. To respond such condition, Faculty of Law Pancasila University in cooperation with the Office of Sukahati Village, Bogor, West Java, held public legal consultation. The aim of the consultation is to assist people in Sukahati Village to settle their legal problem relating to land law).
Konsultasi Hukum Massal mengenai Sengketa Hukum Pertanahan di Kelurahan Sukahati, Bogor, Jawa Barat Wijaya, Endra; Oedoyo, Wibisono; Bachri, Rifkiyati; Apriani, Luh Rina; Jannati, Fira Nurul; Annisa, Shifa
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i2.37351

Abstract

Persoalan hukum tanah merupakan problem yang sering dihadapi oleh masyarakat, tidak terkecuali masyarakat Kelurahan Sukahati. Merekapun sejak tahun 1992 sudah mengalami sengketa tanah. Oleh karena itulah, maka persoalan proses pembuktian kepemilikan tanah melalui penerbitan sertifikat tanah menjadi hal yang penting untuk diupayakan untuk meminimalisasi timbulnya sengketa. Untuk merespons keadaan tersebut, Fakultas Hukum Universitas Pancasila bekerja sama dengan Kantor Kelurahan Sukahati, Bogor, Jawa Barat, mengadakan konsultasi hukum massal bagi masyarakat. Konsultasi hukum itu bertujuan untuk membuka peluang pendampingan bagi warga masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan terkait hukum tanah. (Land dispute is one of the problem experienced by many people in Indonesia, including people who live in Sukahati Village. Since 1992, they have been facing several land disputes, especially related to the ownership of the land. Because of that, proofing process through the land certificate is important to be done in order to minimalize the rise of dispute. To respond such condition, Faculty of Law Pancasila University in cooperation with the Office of Sukahati Village, Bogor, West Java, held public legal consultation. The aim of the consultation is to assist people in Sukahati Village to settle their legal problem relating to land law).
RELEVANSI FAKTA HUKUM DALAM PENGGUNAAN SIFAT MELAWAN HUKUM NEGATIF Luh Rina Apriani
Jurnal Yudisial Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i1.199

Abstract

ABSTRACTThis paper examines the relevance of the term 'nature against the law in negative sense' as the reason for the suppression of criminal law to the facts revealed at trial. The relevance is important because proving the existence of nature against the law in a negative sense associated with the values of decency and living habits in society. The judges in this case seems to disregard to assess the facts of existing law as a unity, and value it as something that is partial and stand alone. Logical thinking is also not used when assembling the facts to one another when it is impossible that the defendant's actions are assumed to serve the public interest when the public interest that wants to be served has been completed long before the defendant's caught redhanded transporting timber without legal documentation. When the judges missed in assessing the facts that are based on a reasonable interpretation and logical thought patterns, the decision therein therefore is a decision that denies the values of justice, expediency, and legal certainty as seen in this decision.Keywords: nature against the law in negative sense, relevance, legal facts ABSTRAKTulisan ini menguji relevansi definisi "sifat melawan hukum" sebagai alasan menyembunyikan hukum pidana sebagai fakta dalam persidangan. Relevansi ini penting disebabkan sifat melawan hukum dikaitkan dengan nilai-nilai kesusialaan dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam kasus ini sepertinya luput untuk melihat hukum yang berlaku sebagai fakta satu kesatuan yang bukan berdiri sendiri dan terpisah. Logika berfikir juga tidak mengunakan dasar kepentingan umum sebagaimana fakta terdakwa tidak membawa dokumen hukum dalam menjalankan aksi pengangkutan kayu. Dokumen tersebut dapat disebut sebagai fakta reasonable, sehingga pengabaikan hal itu juga berarti mengabaikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.Kata kunci: sifat melawan hukum, relevansi, fakta hukum
PENERAPAN FILSAFAT PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Luh Rina Apriani
Jurnal Yudisial Vol 3, No 1 (2010): KORUPSI DAN LEGISLASI
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v3i1.11

Abstract

ABSTRACTWhen the judges tried to understand a certain text, he was influenced by an existing perperception associated with the text. The philosophy of punishment applied by the judges in this court decision could be viewed from this context. With this background, the author believed that even though the judge have tried to accommodate the value and merit of legal certainty in the decision, but the value of justice that they tried to bring forth was still not ideal yet, mainly in considerationof the fact that corruption has been categorized a serious crime in this country.Keywords: philosophy of punishment, corruption, serious crimeABSTRAKApabila hakim senantiasa terpaku untuk memahami teks yang sudah pasti (aturan hukum), maka dapat dipastikan pandangannya akan terpengaruh oleh teks tersebut. Hakim dalam memutuskan perkara juga didasarkan pada falsafah pemidanaannya. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis percaya bahwa hakim dalam putusan ini mencoba mengakomodir nilai dan manfaat kepastian hukum dalam memutuskan perkara, sementara nilai keadilan masih belum mendapatkan porsi yang tepat. Padahal, nilai keadilan masih menjadi tataran ideal terutama dalam mempertimbangkan fakta kasus korupsi yang dikategorikan kejahatan serius di negara ini justru terbaikan.Kata kunci: filosofi hukuman, korupsi, kejahatan berat
DESA ADAT PROVINCIAL LAW: EXISTENCE STRENGTENING OR POWER FLEXING? Apriani, Luh Rina; Erliyana, Anna
Indonesia Law Review Vol. 10, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Desa Law gave rise to a discussion about the legitimacy of Desa Adat in Indonesia. Along with the main objective of the Desa Law to empower villages, some regions thought the normalization of Article 5 of the Desa Law would go hand in hand with the strengthening of the Desa Adat. The Siak Regency Government issued the Siak Regency Regulation No. 2 of 2018 concerning the Establishment of Desa Adat in Siak Regency, to compel the villages in their area to meet the criteria as Indigenous Villages as mandated by the Desa Law. The Regional Regulation of the Province of West Sumatra Number 7 of 2018 concerning Nagari shows political debate to fulfill the mandate of the Village Law, which is criticized as large among the minimal nuances of custom and culture. Bali, which has been living in a circle of the existence of Desa Adat and Desa Dinas, has also examined the responses to the existence of the Desa Law drawn from discussions and discourses on village integration and/or village elections. In the midst of this process, the Provincial Law of Bali Province No. 4 of 2019 was published in the Adat Law (Perda Desa Adat). This paper will show that the Desa Adat Law, which is rich in nuances of customs and culture, was not published to fulfill the mandate of the Desa Law, but instead strengthened the existence of Desa Adat in Bali. This Perda has revised traditional and official relations in Bali by giving more space to the Customary Villages to work together with the Dinas Desa in synergy to empower the community within the philosophical framework of the Balinese people. The effectiveness of this regional regulation needs to be tested to prove the authority of the Desa Adat and Desa Dinas in Bali.
Advokasi Hak Pekerja Migran Di Sanggar Bimbingan (Sb) Madrasatul Al-Mahmudiah Kuala Lumpur Malaysia Apriani, Luh Rina; Budiarti, Sabrina; Wolters, Maria Michelle Yuriichi; Putri, Annisa Eka; Dwipangestu, Timotius; Syamsumardian , Lisda
Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4 No 2 (2024): November
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/abdi.v4i2.7131

Abstract

Permasalahan pencatatan sipil dan pendataan Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Pendataan WNI di Malaysia sangat sulit dilakukan, terutama karena banyak dari mereka yang datang tanpa paspor atau memiliki paspor yang sudah kadaluwarsa. Penyuluhan hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu WNI di Malaysia dalam memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melibatkan interaksi langsung dengan WNI, diskusi, serta sesi tanya jawab untuk memahami permasalahan yang mereka hadapi dan memberikan solusi yang tepat. Para WNI diberikan pemahaman tentang hak-hak mereka, prosedur hukum yang harus diikuti dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan dokumen dan perlindungan hukum. Dengan pendekatan yang langsung dan interaktif, penyuluhan hukum ini berhasil meningkatkan pemahaman WNI terkait hak-hak mereka. Antusiasme WNI terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan selama sesi tanya jawab, menunjukkan tingginya minat dan kebutuhan mereka terhadap informasi hukum yang diberikan. Hal ini menunjukkan pentingnya penyuluhan hukum bagi WNI di luar negeri untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi.
PERLINDUNGAN HUKUM SEBAGAI TANGGUNG JAWAB NEGARA KEPADA PARA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HAM Apriani, Luh Rina; Budiarti, Sabrina; Michelle Yuriichi Wolters, Maria; Eka Putri, Annisa; Dwipangestu, Timotius
Jurnal Legal Reasoning Vol 7 No 1 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v7i1.7758

Abstract

Setiap manusia pasti memiliki hak yang melekat pada dirinya sejak lahir dan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak prerogatif yang dimiliki manusia tersebut dikenal juga dengan istilah Hak Asasi Manusia. Hak ini mencakup berbagai hal yang tidak terbatas seperti pada hak pendidikan, hak kesehatan, hak pekerjaan, dan sebagainya. Persaingan yang ketat, terbatasnya lapangan kerja, penghasilan yang tidak sesuai dengan harapan serta adanya penambahan kebutuhan hidup sehari-hari merupakan dampak dari padatnya populasi manusia di Indonesia. Berdasarkan hal itu, masyarakat mempunyai opsi menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tentunya akan bekerja di luar negeri. Negara mempunyai kewajiban untuk melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia sebagai bentuk kepeduliannya. Penggunaan metode yuridis normatif dalam kajian perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku dan implementasinya sesuai dengan kondisi nyata.
Advokasi Hak Pekerja Migran Di Sanggar Bimbingan (Sb) Madrasatul Al-Mahmudiah Kuala Lumpur Malaysia Apriani, Luh Rina; Budiarti, Sabrina; Wolters, Maria Michelle Yuriichi; Putri, Annisa Eka; Dwipangestu, Timotius; Syamsumardian , Lisda
Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4 No 2 (2024): November
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/abdi.v4i2.7131

Abstract

Permasalahan pencatatan sipil dan pendataan Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Pendataan WNI di Malaysia sangat sulit dilakukan, terutama karena banyak dari mereka yang datang tanpa paspor atau memiliki paspor yang sudah kadaluwarsa. Penyuluhan hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu WNI di Malaysia dalam memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melibatkan interaksi langsung dengan WNI, diskusi, serta sesi tanya jawab untuk memahami permasalahan yang mereka hadapi dan memberikan solusi yang tepat. Para WNI diberikan pemahaman tentang hak-hak mereka, prosedur hukum yang harus diikuti dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan dokumen dan perlindungan hukum. Dengan pendekatan yang langsung dan interaktif, penyuluhan hukum ini berhasil meningkatkan pemahaman WNI terkait hak-hak mereka. Antusiasme WNI terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan selama sesi tanya jawab, menunjukkan tingginya minat dan kebutuhan mereka terhadap informasi hukum yang diberikan. Hal ini menunjukkan pentingnya penyuluhan hukum bagi WNI di luar negeri untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi.
PERLINDUNGAN HUKUM SEBAGAI TANGGUNG JAWAB NEGARA KEPADA PARA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HAM Apriani, Luh Rina; Budiarti, Sabrina; Michelle Yuriichi Wolters, Maria; Eka Putri, Annisa; Dwipangestu, Timotius
Jurnal Legal Reasoning Vol. 7 No. 1 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v7i1.7758

Abstract

Setiap manusia pasti memiliki hak yang melekat pada dirinya sejak lahir dan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak prerogatif yang dimiliki manusia tersebut dikenal juga dengan istilah Hak Asasi Manusia. Hak ini mencakup berbagai hal yang tidak terbatas seperti pada hak pendidikan, hak kesehatan, hak pekerjaan, dan sebagainya. Persaingan yang ketat, terbatasnya lapangan kerja, penghasilan yang tidak sesuai dengan harapan serta adanya penambahan kebutuhan hidup sehari-hari merupakan dampak dari padatnya populasi manusia di Indonesia. Berdasarkan hal itu, masyarakat mempunyai opsi menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tentunya akan bekerja di luar negeri. Negara mempunyai kewajiban untuk melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia sebagai bentuk kepeduliannya. Penggunaan metode yuridis normatif dalam kajian perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku dan implementasinya sesuai dengan kondisi nyata.
LEGAL STANDING KAWIN SIRI DAN AKIBAT HUKUM PADA STATUS ANAK HASIL KAWIN SIRI (Studi Kasus Enung Di Serang) Abdullah, Zaitun; Apriani, Luh Rina; Arletta, Carla
Jurnal Legal Reasoning Vol. 7 No. 2 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v7i2.8664

Abstract

Pemerintah melalui Undang-undang perkawinan Undang-Undang Perkawinan mengatur keabsahan perkawinan harus dilaksanakan sesuai hukum agama atau kepercayaannya dan harus dicatatkan kepada negara. Hal ini bertujuan agar negara dapat melindungi hak para pihak yang terlibat dalam sebuah perkawinan. Pada kenyataanya masih banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan kepada negara (dikenal “kawin siri”). Penulis disini tertarik untuk melakukan studi hukum kasus perkawinan siri antara Bapak Trisna dengan Ibu Enung, yang kemudian dicerai/talak secara sepihak oleh Trisna melalui surat dalam keadaan Enung hamil. Ternyata Bapak Trisna telah memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan istri pertamanya. Kasus ini menjadi menarik Bagaimanakah legal standing perkawinan antara Ibu Enung dan Bapak Trisna?,dan bagaimana status anak yang dihasilkan dari perkawinan siri tersebut?. Menjawab pertanyaan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum kualitatif. Menariknya hasil penelitian ini adalah tidak terlepas dari sikap progresif Hakim Mahfud MD dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan maslahah pada masyarakat. Walaupun perkawinan tidak sah menurut hukum negara tapi Putusan Mahkamah Konstitusi dapat melindungi hak anak ats kedua orang tuanya dengan alasan anak tidak menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan orang tuanya yang melanggar peraturan.
Co-Authors Anna Erliyana Annisa Eka Putri Annisa, Shifa Arletta, Carla Budiarti, Sabrina Dwipangestu, Timotius Eka Putri, Annisa Endra Wijaya Jannati, Fira Nurul Lisda Syamsumardian Michelle Yuriichi Wolters, Maria Oedoyo, Wibisono Padayanti, Kris Rifkiyati Bachri Rosida, Nina Wardani, Aprilia Wolters, Maria Michelle Yuriichi Zaitun Abdullah