Garuda - Garba Rujukan Digital

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V melalui Pendekatan PAKEM di SD Negeri 006 Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi Marhendi, Marhendi
GERAM: Gerakan Aktif Menulis Vol. 5 No. 2 (2017): GERAM: Gerakan Aktif Menulis
Publisher : Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Islam Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Low learning activity on Math in SDN 006 Pangkalan Indarung Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing caused the low learning result, which meant the students could not pass the minimum score decided by the school. To improve Math learning activity and the result, Classroom Action Activity research was done by using PAKEM learning. This research was done in two cycles. Every cycle had two meetings with four steps of each meeting, there were planning, proceeding, observing, and reflecting. The data was analyzed by deciding the number and percentage of participated students in every meeting. The result showed that the learning activity and result improved where at the beginning data there were only 7 out of 32 students passed. After the treatment was done, in cycle I the learning result has significant improvement with 21 students (66%) passed, the mean score was 74,4 and in cycle II there were 28 students passed with the mean score was 89,7. In the end of cycle II, there were 30 students brave to ask, 29 students were active to find the learning material, 29 students were creative in giving the idea, 28 students finished the task in time, and 30 students showed their spirit of learning. So, it can be concluded that PAKEM approach can be used to improve students’ learning activity and the result.

Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Marhendi, Marhendi; Garmayu, Perliana
FOCUS: Jurnal of Law Vol 2 No 1 (2021): Focus: March Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

The position of Civil Servants (PNS) is vital and determines the success of the government's mission. One of the factors considered important is creating a clean and authoritative state apparatus, namely the discipline of civil servants. To discipline Civil Servants, the government issued Government Regulation No. 53/2010 concerning Civil Servant Discipline. The purpose of this study was to determine and study: (1) the implementation of the Discipline of the State Civil Apparatus at the Cakrabhuwana Airport Office in Cirebon, and (2) the inhibiting factors for the implementation of the Discipline of the State Civil Apparatus at the Cakrabhuwana Airport Office in Cirebon. This research approach is a combination of normative legal research with empirical legal research,.Namely, this research examines data based on existing norms regarding the implementation of Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline. All data obtained from the research results were analyzed qualitatively, then presented descriptively based on the existing problem formulations, and finally, a conclusion was drawn. The results showed that: (1) in implementing the work discipline enforcement of employees at the Cirebon Cakrabhuwana Airport Office refers to Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant Work Discipline. When there are civil servants who violate disciplinary rules, they will be subject to disciplinary sanctions or penalties according to the type of violation committed. The imposition of sanctions or disciplinary penalties for civil servants who violate discipline is carried out by direct superiors as long as they are under their authority, and (2) factors that affect the implementation of discipline enforcement of Civil Servants at the Cirebon Cakrabhuwana Airport Office are divided into 2 (two). First, the supporting factors are the factors of rules (law), facilities and infrastructure, and respect for Civil Servants. Second, the inhibiting factor is the self-awareness of Civil Servants and the budget factor.

Analisis Yuridis Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Dan Permasalahannya Di Kabupaten Cirebon Marhendi, Marhendi
FOCUS: Jurnal of Law Vol 2 No 2 (2021): Focus: October Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Tanah bagi masyarakat kita memiliki makna yang dimensional dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan, secara politis sebagai budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya dan tanah bermakna sakral karena berurusan dengan waris. Maka UUPA menetapkan bahwa pemilik tanah pertanian secara absentee dilarang kecuali yang berbatasan kecamatan antara kecamatan tempat tinggal pemilik tanah dengan kecamatan letak tanah. Tanah absentee dan tanah kelebihan dari batas maksimum diambil oleh pemerintah dengan ganti rugi untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan, sebagai pelaksanaan dari pada ketentuan tersebut telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 56 PRP. Tahun 1960 tentang penetapan Luas Tanah Pertanian. Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi, yang diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964. Berdasarkan latar belakang penelitian yang ada dirumuskan identifikasi seperti apakah penerapan peraturan yang mengatur tanah absentee di Kabupaten Cirebon dapat dilaksanakan; Apa yang menjadi hambatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam melaksanakan peraturan yang mengatur tanah absentee. Dengan metode penelitian yuridis normatif dan dianalisis secara deskriptif analitis, melalui teknik pengumpulan data Kepustakaan (Library Research), dan teknik lapangan (Field Research), dan disajikan dalam sistematika pembahasan bab per bab, Dengan kesimpulan; Penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepemilikan tanah pertanian secara absentee atau disebut juga dengan istilah tanah guntai, pada implementasinya di Kabupaten Cirebon, mengalami banyak hambatan, karena banyaknya faktor penyebab yang menghambat pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee. Ada revisi terhadap peraturan perundang-undangan bidang pertanahan dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pertanahan tidak dijalankan, baik sebelum maupun sesudah diundangkannya peraturan perundang-undangan dimaksud. Penulis akan menyimpulkan permasalahan adalah tanah batas maksimum yang dikuasai oleh pemerintah dan dibagi kepada masyarakat setempat untuk kepentingan kesejahteraan para petani sehingga tanah mempunyai fungsi sosial dan dapat dimiliki oleh pejabat pegawai apabila sebelum pemilikan tanah tersebut sudah ada pada tanggal 24 September 1961 tetapi sesudah tanggal tersebut dilarang untuk dimiliki atau memindahkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 b Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964.

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PELAJAR Marhendi, Marhendi
FOCUS: Jurnal of Law Vol 3 No 2 (2022): Focus: October Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Pelajar termasuk dalam kelompok usia remaja yang masih labil. Pada tahap ini mereka sedang mencari jati dirinya masing-masing, dan berusaha diakui keberadaannya di dalam lingkungannya, sehingga banyak pelajar melakukan tindakan yang melawan hukum. Dilihat dari sudut pelajar, maka mereka menganggap bahwa tindakan yang telah mereka lakukan hanyalah suatu pandangan dari ungkapan ekspresi sebagai konsekuensi dari yang dirasakan tidak adil terhadapnya. Aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas keamanan dan masyarakat, termasuk tindak pidana kekerasan pelajar. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas keamanan dan masyarakat, termasuk tindak pidana kekerasan pelajar. Upaya-upaya tersebut meliputi, upaya preventif untuk meminalisir kesempatan para pelajar melakukan tindak kekerasan dengan cara penyuluhan atau bimbingan melalui keluarga, sekolah, lembaga kemasya-rakatan dan upaya represif untuk menindak pelajar-pelajar yang telah melakukan kekerasan dengan melaksanakan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku .

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search