Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penegakan Hukum Penguasaan Tanah Tanpa Hak Di Wilayah Jakarta Utara Elvlyn, Elvlyn; Agista, Chatarina Dwi; Oktavina, Margaretha Andini
Syntax Idea Vol 2 No 4 (2020): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-idea.v2i4.191

Abstract

Penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini masih belum berjalan sebagaimana semestinya, sangat memprihatinkan dan masih membutuhkan banyak perhatian, salah satunya adalah penegakkan hukum atas kejahatan terhadap tanah. Setiap Warga Negara Indonesia, masing-masing memiliki hak-hak atas tanah. Hak atas tanah diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Diantara tujuan pokok dibentuknya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yakni menempatkan asas-asas untuk memberikan kepastian hukum terkai hak atas tanah. Guna mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah serta memperkecil kemungkinan terjadinya tindak kejahatan terhadap tanah, pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan yaitu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Namun, nyatanya masih banyak warga Indonesia yang tidak peduli dengan peraturan itu. Dalam penelitian yang dilakukan di wilayah Jakarta Utara, penguasaan tanah tanpa hak yang sudah terbukti akan ditindaklanjuti dengan sebuah penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dengan merujuk pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian atau Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak. Tujuan dari penertiban yang dilakukan untuk mengajak masyarakat agar lebih tertib dan bijak, sehingga terciptanya tatanan kota yang sebagaimana mestinya.
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Anak Di Bawah Umur Dengan Menggunakan Media Sosisal Elektronik Oktavina, Margaretha Andini; Firmansyah, Hery
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1309

Abstract

The criminal act of defamation by minors via electronic social media is an important issue in criminal law. This research aims to determine the threat of punishment for criminal acts of defamation using electronic social media and criminal liability for minors who commit ITE criminal offenses. The research method used is the normative juridical method. The results of the research show that there is a threat of strict sanctions against perpetrators of criminal acts of defamation using electronic social media, where the perpetrator can be punished with a maximum imprisonment of 4 years and/or a maximum fine of IDR 750,000,000.00. Criminal liability for minors who commit criminal acts of defamation through social media can be implemented by paying attention to the special provisions regarding children's rights in Law Number 11 of 2021 concerning the Juvenile Justice System. This responsibility is imposed in accordance with the criminal elements which have been reviewed from the terms of criminal liability, so that perpetrators of criminal acts of defamation through social media can be held accountable for their actions as decided in court. Thus, the protection of children's rights and the application of criminal sanctions need to be harmonized with applicable legal provisions and pay attention to the special implementation of children's rights in the juvenile justice system.