<![CDATA[This research aims to discuss democratic values and democratic interactions in customary law in Wajo Regency. This research uses a qualitative approach with normative juridical methods as stated in the constitution of the Republic of Indonesia. The results and discussion of this research show that democratic values cannot be separated from positive law, including customary law. As part of the Unitary State of the Republic of Indonesia, Wajo Regency also applies democratic values both in leadership in the district area and in customary areas. This can also be seen in the realization of the protection of people's constitutional rights in the field of customary law. This research tries to conclude that in Wajo Regency, the government of the Republic of Indonesia guarantees constitutional rights which originate from basic norms such as democratic values which are also implemented in local customary law. This research recommends that healthy democracy can occur in Wajo Regency regardless of collaboration between government and community elements.Keywords: Democracy; Customary Law; Wajo RegencyAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk membahas nilai-nilai demokrasi dan interaksi demokrasi dalam hukum adat di Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif yang tertera dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukan bahwa nilai demokrasi tidak dapat dipisahkan dari hukum positif termasuk juga hukum adat. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Wajo juga menerapkan nilai-nilai demokrasi baik dalam kepemimpinan di wilayah kabupaten dan juga di wilayah adat. Hal ini juga dapat dilihat dalam perwujudan perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat di bidang hukum adat. Penelitian ini mencoba menyimpulkan bahwa di Kabupaten Wajo, pemerintah Republik Indonesia menjamin hak konstitusi yang bersumber dari norma-norma dasar seperti nilai-nilai demokrasi juga diterapkan dalam hukum adat setempat. Penelitian ini merekomendasikan agar terjadi demokrasi yang sehat di Kabupaten Wajo terlepas dari kolaborasi elemen pemerintah maupun masyarakat.Kata Kunci: Demokrasi; Hukum Adat; Kabupaten Wajo]]>
