Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Social Science and Business Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek (JASINTEK) Jurnal Hukum Saraswati International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD) Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai JUMAHA CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Jurnal Abdi Dharma Masyarakat Bioculture Journal
A. A. Ketut Sudiana
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : JUMAHA

 1 
PENERAPAN PARAREM TERHADAP KRAMA TAMIU YANG MEMBELI TANAH WAJIB MASUK BANJAR DI DESA ADAT KAPAL, KABUPATEN BADUNG Ni Ketut Kristina Dewi A.A.KT. Sudiana
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (546.908 KB) | DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2570

Abstract

Pararem merupakan bukti hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan-putusan dalam sebuah paruman/rapat adat. Hasil keputusan inilah kemudian yang dikenal dengan istilah pararem. Penerapan pararem terhadap krama tamiu di Desa Adat Kapal menggunakan pararem pengele yang didalamnya menyebutkan bahwa Krama Tamiu yang membeli tanah di Desa Adat Kapal wajib masuk banjar. Kraya ilmiah ini akan membahas tentang bagaimana efektifitas penerapan pararem dan kendala apa saja yang mempengaruhi efektifitas penerapan pengalihan hak kepada krama tamiu yang membeli tanah wajib masuk banjar di Desa Adat Kapal.
PERAN DESA ADAT KAPAL DALAM KEWENANGAN PENGELOLAAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA I Putu Gede Bandhura Yasa; A.A. KT. Sudiana Sudiana
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.97 KB)

Abstract

Abstrak Desa Adat merupakan kumpulan Masyarakat Hukum Adat yang hak-hak Tradisioanalnya diakui oleh Negara berdasaarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 18B Ayat(2). Desa Adat juga mempunyai Kewenagan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (Otonomi) termasuk mendirikan sumber-sumber Ekonomi seperti LPD. LPD merupakan sebuah Lembaga Keuangan (Non Bank) yang berkedudukan di Desa dan LPD merupakan salah satu kekayaan milik Desa. Tetapi Desa di Bali memiliki dua Pemerintahan yaitu Desa Denas dan Desa Adat, Permasalahan yang diangkat adalah apakah Desa mempunyai Kewenangan Otonomi dalam Mengelola LPD. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif, dengan pendekatan Perundang-Undangan yang bersifat kepustakaan karena mengacu kepada bahan Hukum Primer dan Skunder. Hasil dari pembahasan pada study ini adalah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang LPD BAB I Pasal 1 Angka (9) ditegaskan bahwa LPD adalah sebagai suatu Badan simpan pinjam yang dimiliki Desa Adat, dan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Bali Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Desa Adat BAB V Pasal 24 Tentang tugas dan Wewenang Desa Adat yaitu membuat Awig-Awig.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN PENJUALAN MINUMAN FERMENTASI DAN DESTILASI KHAS BALI (KAJIAN PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2020) A.A. Dirgayu Kristaloka Wijaya; A.A. KT. Sudiana
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Minuman fermentasi dan destilasi khas Bali, merupakan minumanberalkohol tradisional meliputi Arak, Tuak dan Brem Untuk itu sangat pentinguntuk memperhatikan betapa kearifan lokal sangat bijak dalam menyikapi minumanalkohol, sebab bagaimanapun minuman alkohol tetap fungsi dalam kontruksiksitradisi, seperti dalam upacara adat. Untuk tetap menjaga, melestarikan danmelindungi minuman lokal Bali Pemerintah Daerah Bali menetapkan suatuPeraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola MinumanFermentasi Dan Destilasi khas Bali. Namun dalam menjaga dan melestarikanminuman khas Bali terajdi pelanggran penjualan yang mengakibatkan minuman ini dapat ditemukan dimana-mana dan dapat diperoleh oleh semua usia. Berbagai jenisminuman tradisional khas Bali yang ditawarkan pelaku usaha mempermudahkonsumen untuk memilih minuman khas Bali yang disukai. Tujuan penelitian iniuntuk mengkaji efektivitas pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 tahun2020 terhadap larangan penjualan minuman fermentasi dan destilasi khas Bali.Untuk menggali dan mengkaji kendala-kendala yang menghambat pelaksanaanPeraturan Gubernur Bali Nomor 1 tahun 2020 terhadap larangan penjualanminuman fermentasi dan destilasi khas Bali. Dalam membahas permasalahan yangterjadi menggunakan penelitian secara hukum empiris yang bersifat deskriptif.Peneliti menganalisis kendala-kendala yang mendukung dan menghambatkeefektivitasan peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap laranganpenjulan minuman fermentasi dan destilasi khas Bali.
Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali Ni Kadek Riska Ariani; A.A. Kt. Sudiana
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum mengenai waris telah diatur dengan jelas pada KUHPerdata, sistem hukum waris adat, dan sistem hukum waris Islam. Dimana, sistem pewarisan dalam hukum adat dikenal tiga bentuk yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Adat Denpasar. Dalam Hukum Adat Bali menganut asas patrilineal. Hukum Adat Bali dalam hal harta (Objek Warisan) dapat dibedakan menjadi dua yaitu, harta pusaka (bernilai magis-religius) dan harta benda (yang bernilai ekonomis). Sedangkan dalam ahli waris (subjek warisan) juga dibedakan menjadi dua ahli waris yaitu ahli waris predana dan ahli waris purusa. Ahli waris memperoleh hak milik (swadikara) atas tanah warisan berdasarkan kedudukan sebagai purusa , yaitu dengan menjalankan kewajibannya (swadharma) sebagai anak. Berdasarkan penelitian tersebut maka tertarik untuk dikaji mengenai ketentuan Umum Mengenai Pengaturan Kedudukan Ahli Waris dan Prosedur Pembagian Hak Milik Atas Tanah Warisan kepada Ahli Waris. Dalam penulisan penelitian ini, metode yang di gunakan yaitu penelitian Hukum Empiris.
PENANGANAN KASUS NAMA PENANGGUNG PEMINJAMAN KREDIT PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT SEMANA, KABUPATEN BADUNG I Kadek Doni Erry Gunawan; Anak Agung Kt Sudiana
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Village Credit Institution is a financial institution under the auspices of the Traditional Village. Lending is a strategic function of the Village Credit Institution. In the credit loan agreement at the Semana Traditional Village Credit Institution, Badung Regency, it is mandatory to use the name of the guarantor where the name of the guarantor comes from 1 family registered on the Family Card. The use of the name of the guarantor in applying for credit aims to prevent bad credit, in its implementation in several cases cases of bad credit are still found. This study uses empirical legal research methods. Based on the research that has been carried out, it can be explained that the use of the name of the guarantor in lending credit to the Semana Traditional Village Credit Institution, Badung Regency has not been effective. There are legal factors and factorsnon law that affects the effectiveness of using the name of the guarantor in lending credit to the Semana Traditional Village Credit Institution, Badung Regency so that efforts need to be implemented to overcome these factors.
Co-Authors A.A. Dirgayu Kristaloka Wijaya Anik Yuesti Antari, Ni Komang Rahayu Dewi, Ni Nyoman Santi I Kadek Doni Erry Gunawan I Ketut Sumantra I Ketut Widnyana I Made Adiwidya Yowana I Made Gede Ray Misno I Made Tamba I Made Wahyu Wijaya I Nengah Suriata I Putu Gede Bandhura Yasa Mei Indrawati, Mei Moch. Noor Ni Kadek Riska Ariani Ni Komang Sutrisni Ni Wayan Rustiarini Putra, I Putu Mega Juli Semara Putu Suantara Putu Tania Dewi Yanti Suantara, Putu Sugiantiningsih, Anak Agung Putu Sumantra, I.K