Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Social Science and Business Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek (JASINTEK) Jurnal Hukum Saraswati International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD) Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai JUMAHA CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Jurnal Abdi Dharma Masyarakat Bioculture Journal
A. A. Ketut Sudiana
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
LEGITIMASI SERTA UPAYA HUKUM ANGGOTA DPR YANG DI PAW OLEH PENGUSUNG PARTAI POLITIK A.A. KT. Sudiana; Ni Komang Sutrisni
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The concept of democracy in a state is explicit as a human right and the constitution House of Representatives members is not a representative of a political party. Supposedly if a member of the House of Representatives is to be dismissed, it must be through the constitutional sovereignty of the people. The Interim Replacement rights of political parties to their members are the rights that can be taken by members of the Parliament to not voice the total votes of the people and there is no freedom of Parliament members to carry out the people's mandate. Based on this, a question can be formulated regarding the legitimacy House of Representatives members in Interim Replacement by Political Party Bearers and the legal remedies House of Representatives members in Interim Replacement by Political Party Bearers. The type of research used is normative legal research and there use a statue approach and analytical concept approach. Legitimacy House of Representatives members in Interim Replacement does not get recognition, guarantees, protection and legal certainty, as well as fair treatment in carrying out their constitutional duties and in fact Interim Replacement right to allow private law (privaatrechtelijk) must override public law. The legal remedies House of Representatives members in Interim Replacement by political party bearers in the form of filing objections to the resolution of internal political party disputes to the Political Party Court, but the regulation contains contradictions, stated that the decision of the Political Party Court is final and binding internally but still opens the possibility of legal efforts to the District Court and Court Great.
PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF WATER CHARACTERIZATION IN PETITENGET TEMPLE ESTUARY, BADUNG REGENCY Putu Suantara; Anak Agung Ketut Sudiana; I Made Wahyu Wijaya; I Ketut Sumantra
International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD) Vol. 2 No. 2 (2020): International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD)
Publisher : Unmas Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.743 KB)

Abstract

A water quality deterioration has been predicted in the estuary area near a tourism spot, namely Petitenget Temple. It is located on the north side of Badung Regency, Bali Province. Brownish color and odor from the water were found in the preliminary study. There were 4 samples along the river that is ended up in the estuary of Petitenget Temple. This study aims to respond to the regional regulation about environment quality standards and deterioration level. Laboratory analysis was conducted to measure physical and chemical parameters. The result shown that the concentration of suspended solid was in the range of 7 – 18 mg/L, the temperature was in the range of 270C – 290C, pH of 6,2-7,3 and 9,2-12,5 NTU for turbidity. Chemical parameters shown the range of COD was 22,68-61,50 mg/L, BOD 11,42 – 26,74 mg/L, 0,45-1,35 mg/L for nitrogen in form of ammonia, 0,20 - 0,68 mg/L for orthophosphate, iron was 0,04 – 0,87 mg/L and there was no lead (Pb) detected. Based on the discussion, the physicochemical characteristic of water in the estuary of Petitenget Temple belonged between Class II and III. According to these results, the water along the estuary of Petitenget Temple was polluted and a treatment approach is urgently needed.
PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN MELALUI PENGGUNAAN MEDIA APLIKASI PEMBELAJARAN DARING DI BANJAR PERANGSADA, DESA PERING Ni Komang Sutrisni; A.A. KT. Sudiana; Putu Tania Dewi Yanti
Jurnal AKSES Vol 13 No 1 (2021): Jurnal Akses
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.357 KB) | DOI: 10.47329/jurnalakses.v13i1.717

Abstract

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia mengakibatkan merosotnya berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek yang sangat berpengaruh pada pemerosotan ini adalah aspek pendidikan. Dimana pendidikan di Indonesia tidak bisa dilakukan secara tatap mata lagi karena ketakutan pemerintah dan masyarakat dengan lebih menyebarnya virus Covid-19. Untuk itu pemerintah memberikan kebijakan kepada seluruh sekolah di Indonesia untuk melakukan pembelajaran secara daring (online) dengan memanfaatkan fitur aplikasi pembelajaran online. Namun tidak semua masyarakat tahu dan memiliki teknologi yang akan digunakan dalam pembelajaran daring yang dicetuskan oleh masyarakat untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat terkait dengan teknologi karena penyebaran teknologi dan pendidikan yang tidak merata di Indonesia. Selain itu, dengan dilakukannya pembelajaran daring yang memang sudah berjalan hampir satu tahun belakangan ini, anak-anak yang terlibat dalam pembelajaran daring tidak bisa bersungguh-sungguh untuk melakukan pembelajaran, orang tua siswa masih minim tentang pengetahuan aplikasi belajar online, hingga pekerjaan rumah anak-anak dikerjakan oleh orang tuanya. Untuk itu solusi untuk menangani permasalahan yang terjadi dapat dilaksanakan melalui program kerja pengabdian masyarakat yang meliputi edukasi tentang pengaplikasian fitur pembelajaran daring (online), pengadaan modul materi yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak, serta pemberian permainan (games) yang membuat anak-anak tidak mudah bosan tanpa melupakan hal sangat penting yaitu tetap menerapkan pendidikan pada permainan tersebut dengan memberikan kuis disetiap sesi permainan. Tujuan dari diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran daring (online) yang dilakukan oleh anak-anak serta membantu orang tua untuk mengerti dengan jalannya pembelajaran daring dengan pengaplikasian fitur media pembelajaran daring. Metode yang digunakan adalah metode sosialisasi, pelatihan, dan praktek yang diselenggarakan secara luring. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa mitra terkait di Banjar Perangsada, Desa Pering mampu memahami secara mendalam tentang cara pengaplikasian fitur media pembelajaran daring (online) serta mampu memahami materi yang sudah disiapkan sedemikian rupa, meningkatnya interaksi anak-anak sebaya
PENERAPAN PARAREM TERHADAP KRAMA TAMIU YANG MEMBELI TANAH WAJIB MASUK BANJAR DI DESA ADAT KAPAL, KABUPATEN BADUNG Ni Ketut Kristina Dewi A.A.KT. Sudiana
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (546.908 KB) | DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2570

Abstract

Pararem merupakan bukti hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan-putusan dalam sebuah paruman/rapat adat. Hasil keputusan inilah kemudian yang dikenal dengan istilah pararem. Penerapan pararem terhadap krama tamiu di Desa Adat Kapal menggunakan pararem pengele yang didalamnya menyebutkan bahwa Krama Tamiu yang membeli tanah di Desa Adat Kapal wajib masuk banjar. Kraya ilmiah ini akan membahas tentang bagaimana efektifitas penerapan pararem dan kendala apa saja yang mempengaruhi efektifitas penerapan pengalihan hak kepada krama tamiu yang membeli tanah wajib masuk banjar di Desa Adat Kapal.
PERAN DESA ADAT KAPAL DALAM KEWENANGAN PENGELOLAAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA I Putu Gede Bandhura Yasa; A.A. KT. Sudiana Sudiana
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.97 KB)

Abstract

Abstrak Desa Adat merupakan kumpulan Masyarakat Hukum Adat yang hak-hak Tradisioanalnya diakui oleh Negara berdasaarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 18B Ayat(2). Desa Adat juga mempunyai Kewenagan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (Otonomi) termasuk mendirikan sumber-sumber Ekonomi seperti LPD. LPD merupakan sebuah Lembaga Keuangan (Non Bank) yang berkedudukan di Desa dan LPD merupakan salah satu kekayaan milik Desa. Tetapi Desa di Bali memiliki dua Pemerintahan yaitu Desa Denas dan Desa Adat, Permasalahan yang diangkat adalah apakah Desa mempunyai Kewenangan Otonomi dalam Mengelola LPD. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif, dengan pendekatan Perundang-Undangan yang bersifat kepustakaan karena mengacu kepada bahan Hukum Primer dan Skunder. Hasil dari pembahasan pada study ini adalah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang LPD BAB I Pasal 1 Angka (9) ditegaskan bahwa LPD adalah sebagai suatu Badan simpan pinjam yang dimiliki Desa Adat, dan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Bali Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Desa Adat BAB V Pasal 24 Tentang tugas dan Wewenang Desa Adat yaitu membuat Awig-Awig.
Pecalang Empowerment Model for Traditional Village Resilience in Denpasar City Anak Agung Putu Sugiantiningsih; Anak Agung Ketut Sudiana; I Made Gede Ray Misno; I Nengah Suriata; I Made Adiwidya Yowana; Moch. Noor
International Journal of Social Science and Business Vol. 6 No. 3 (2022): August
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/ijssb.v6i3.47996

Abstract

In securing traditional villages, the existence of Pecalang is very much needed, considering that Pecalang is the guardian and strength of the Balinese people. The current socio-cultural conditions of Bali are increasingly alarming and marginalized from the growing economy and industry. In the development of the existence of traditional villages, it seems that traditional villages affect the social life of the Balinese people, for the presence of Pecalang can awaken Balinese Taksu in the eyes of the world. The purpose of this study is to explore information and implement policies for sustainability related to Pecalang in their resilience to the existence of traditional villages. This type of research is qualitative research with a descriptive approach. Methods of collecting data using surveys, interviews, and questionnaires. The process of extracting data is carried out with the snowball technique. The data analysis technique used descriptive qualitative analysis. The study results show that pecalang has indeed been proven to maintain security and order in the customary village area. Pecalang's commitment to carrying out his duties is very high. Pecalang is steadfast in their commitment to self-defense of custom, religion, and state as long as they are given the trust to carry out their duties. Pecalang organizations will be able to finance all organizational resource needs, including improving the quality of human resources to be more professional, work facilities and infrastructure, work systems and procedures, technology, and others. Thus, the organization will be better able to improve the quality of service to the demands of the customer community needs.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN PENJUALAN MINUMAN FERMENTASI DAN DESTILASI KHAS BALI (KAJIAN PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2020) A.A. Dirgayu Kristaloka Wijaya; A.A. KT. Sudiana
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Minuman fermentasi dan destilasi khas Bali, merupakan minumanberalkohol tradisional meliputi Arak, Tuak dan Brem Untuk itu sangat pentinguntuk memperhatikan betapa kearifan lokal sangat bijak dalam menyikapi minumanalkohol, sebab bagaimanapun minuman alkohol tetap fungsi dalam kontruksiksitradisi, seperti dalam upacara adat. Untuk tetap menjaga, melestarikan danmelindungi minuman lokal Bali Pemerintah Daerah Bali menetapkan suatuPeraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola MinumanFermentasi Dan Destilasi khas Bali. Namun dalam menjaga dan melestarikanminuman khas Bali terajdi pelanggran penjualan yang mengakibatkan minuman ini dapat ditemukan dimana-mana dan dapat diperoleh oleh semua usia. Berbagai jenisminuman tradisional khas Bali yang ditawarkan pelaku usaha mempermudahkonsumen untuk memilih minuman khas Bali yang disukai. Tujuan penelitian iniuntuk mengkaji efektivitas pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 tahun2020 terhadap larangan penjualan minuman fermentasi dan destilasi khas Bali.Untuk menggali dan mengkaji kendala-kendala yang menghambat pelaksanaanPeraturan Gubernur Bali Nomor 1 tahun 2020 terhadap larangan penjualanminuman fermentasi dan destilasi khas Bali. Dalam membahas permasalahan yangterjadi menggunakan penelitian secara hukum empiris yang bersifat deskriptif.Peneliti menganalisis kendala-kendala yang mendukung dan menghambatkeefektivitasan peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap laranganpenjulan minuman fermentasi dan destilasi khas Bali.
Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali Ni Kadek Riska Ariani; A.A. Kt. Sudiana
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum mengenai waris telah diatur dengan jelas pada KUHPerdata, sistem hukum waris adat, dan sistem hukum waris Islam. Dimana, sistem pewarisan dalam hukum adat dikenal tiga bentuk yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Adat Denpasar. Dalam Hukum Adat Bali menganut asas patrilineal. Hukum Adat Bali dalam hal harta (Objek Warisan) dapat dibedakan menjadi dua yaitu, harta pusaka (bernilai magis-religius) dan harta benda (yang bernilai ekonomis). Sedangkan dalam ahli waris (subjek warisan) juga dibedakan menjadi dua ahli waris yaitu ahli waris predana dan ahli waris purusa. Ahli waris memperoleh hak milik (swadikara) atas tanah warisan berdasarkan kedudukan sebagai purusa , yaitu dengan menjalankan kewajibannya (swadharma) sebagai anak. Berdasarkan penelitian tersebut maka tertarik untuk dikaji mengenai ketentuan Umum Mengenai Pengaturan Kedudukan Ahli Waris dan Prosedur Pembagian Hak Milik Atas Tanah Warisan kepada Ahli Waris. Dalam penulisan penelitian ini, metode yang di gunakan yaitu penelitian Hukum Empiris.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BA HA MELALUI PERENCANAAN DESA WISATA SECARA PARTISIPATIF Ketut Sumantra; A.A. Ketut Sudiana; I Made Tamba; Ketut Widnyana
Jurnal Abdi Dharma Masyarakat (JADMA) Vol. 1 No. 1 (2020): April 2020
Publisher : LPPM Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (528.14 KB)

Abstract

Desa Baha ditetapkan sebagai desa wisata pada tahun 1992, namun sampai saat ini, belum berkembang secara optimal. Masalahnya adalah terjadi stagnasi dalam pengembangan daya tarik dan atraksi, belum dilengkapi dengan analisis kondisi lingkungan baik air, udara dan tingkat kebisingannya dan belum ada strategi pengembangan sesuai potensi yang dimiliki. Tujuan kegiatan: mengidentifikasi potensi, menganalisis baku mutu lingkungan dan melakukan strategi pengembangan. Hasil pengabdian mendapatkan: 1) Desa Baha berpotensi dikembangkan sebagai desa wisata berdasarkan arahan kebijakan, keinginan masyarakat maupun potensi sumber daya yang dimiliki. 2)Desa Baha memenuhi baku mutu lingkungan untuk kegiatan rekreasi sesuai Peraturan Gubernur Bali No. 16 Tahun 2016 tentang baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi kualitas air, udara dan tingkat kebisingan. 3) Perencanaan partisifatif yang disusun antara pemuka masyarakat, dinas pariwisata dan tim pelaksana disepakati rencana induk pengembangan atraksi wisata Baha adalah: a) Revitalisasi jalur tracking subak Lepud sebagai daya tarik wisata alam, b) Revitaslisasi Goa Perjuangan sebagai daya tarik wisata sejarah, c) Revitalisasi Pura Beji sebagai daya tarik wisata spiritual; d) Pengembangan monumen perjuangan rakyat; f) Penyiapan dan pembuatan lahan parkir; dan d) Pembangunan Pasar seni. 4) Berdasarkan potensi dan peluang yang ada maka strategi pengembangan desa wisata Baha adalah melalui konsep pengembangan wisata budaya, konsep pengembangan wisata spiritual, konsep pengembangan wisata agro atau kombinasi dari ketiganya. Agar pengembangan desa wisata Baha dapat berkelanjutan perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan SDM baik di bidang pengelolaan desa wisata, pemandu wisata, pemasaran dan pemberdayaan kelompok seni, dan industi rumah tangga.
PENANGANAN KASUS NAMA PENANGGUNG PEMINJAMAN KREDIT PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT SEMANA, KABUPATEN BADUNG I Kadek Doni Erry Gunawan; Anak Agung Kt Sudiana
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Village Credit Institution is a financial institution under the auspices of the Traditional Village. Lending is a strategic function of the Village Credit Institution. In the credit loan agreement at the Semana Traditional Village Credit Institution, Badung Regency, it is mandatory to use the name of the guarantor where the name of the guarantor comes from 1 family registered on the Family Card. The use of the name of the guarantor in applying for credit aims to prevent bad credit, in its implementation in several cases cases of bad credit are still found. This study uses empirical legal research methods. Based on the research that has been carried out, it can be explained that the use of the name of the guarantor in lending credit to the Semana Traditional Village Credit Institution, Badung Regency has not been effective. There are legal factors and factorsnon law that affects the effectiveness of using the name of the guarantor in lending credit to the Semana Traditional Village Credit Institution, Badung Regency so that efforts need to be implemented to overcome these factors.
Co-Authors A.A. Dirgayu Kristaloka Wijaya Anik Yuesti Antari, Ni Komang Rahayu Dewi, Ni Nyoman Santi I Kadek Doni Erry Gunawan I Ketut Sumantra I Ketut Widnyana I Made Adiwidya Yowana I Made Gede Ray Misno I Made Tamba I Made Wahyu Wijaya I Nengah Suriata I Putu Gede Bandhura Yasa Mei Indrawati, Mei Moch. Noor Ni Kadek Riska Ariani Ni Komang Sutrisni Ni Wayan Rustiarini Putra, I Putu Mega Juli Semara Putu Suantara Putu Tania Dewi Yanti Suantara, Putu Sugiantiningsih, Anak Agung Putu Sumantra, I.K