Novi Quintena Rahayu
Politeknik Negeri Lhokseumawe

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI SARANA PEMBELAJARAN DEMOKRASI DI SEKOLAH: SUATU ALTERNATIF PEMBELAJARAN YANG DEMOKRATIS Juanda, Juanda; Rahayu, Novi Quintena
JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Volume 3 Nomor 1 Edisi Juni 2019
Publisher : IKIP PGRI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (659.834 KB) | DOI: 10.31571/pkn.v3i1.1102

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana Pembelajaran Demokrasi di Sekolah. dengan maksud untuk memberikan sedikit sumbangan pengetahuan dan pengalaman kepada para guru, sehingga dapat membuka wawasan terhadap pendidikan demokrasi kepada anak didik. Untuk keperluan tersebut telah dikaji beberapa literatur relevan. Pendidikan demokrasi merupakan suatu hal yang prinsip dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, harus dilaksanakan melalui proses pendidikan. Demokrasi bukan saja dalam materi yang diajarkan oleh guru maupun materi yang diterima oleh siswa tetapi juga dalam prosesnya harus mencerminkan sikap demokrasi. Dalam proses sosialisasi politik, pendidikan sistem persekolahan mempunyai peran yang penting khususnya untuk kelangsungan sistem politik yang ada. Peranan pendidikan tersebut antara lain sebagai sosialisasi kultur politik di kalangan siswa, seleksi, rekrutmen dan melatih calon pemimpin politik, dan integrasi bangsa.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI SARANA PEMBELAJARAN DEMOKRASI DI SEKOLAH: Suatu Alternatif Pembelajaran yang Demokratis Juanda, Juanda; Rahayu, Novi Quintena
JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Volume 3 Nomor 1 Edisi Juni 2019
Publisher : IKIP PGRI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31571/pkn.v3i1.1102

Abstract

DILEMATIKA HUKUM KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI OUTSOURCING MENURUT HUKUM KETENAGAKERJAAN Novi Quintena Rahayu
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 14 No 1 (2019): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v14i1.1275

Abstract

Perlindungan anak yang bekerja masih menjadi dilema tersendiri dalam setiap daerah. Pemenuhan hak anak yang diatur dalam berbagai regulasi justru menyulitkan pemerintah untuk merealisasikan pemenuhan hak anak. Terlepas adanya larangan maupun diperbolehkannya anak bekerja menurut peraturan perundang-undangan, permasalahan paling sering terjadi dalam kaitannya dengan pemenuhan hak anak salah satunya adalah terkait bobot kerja dan pengupahan yang tidak sesuai. Kajian ini hendak mendalami permasalahan kedudukan anak sebagai outsourcing dalam hukum ketenagakerjaan dan realisasi pemerintah dalam memenuhi hak anak yang bekerja. Metode yang dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan preskriptif. Guna memenuhi analisa dalam kajian ini maka digunakan data sekunder, setelah data dikumpulkan maka akan dianalisa secara kualitatif.
KONTRUKSI HUKUM PENGUPAHAN DALAM AL-QUR’AN: ANALISIS TAFSIR AL-QURTUBI TERHADAP HAK PEKERJA DALAM ISLAM Novi Quintena Rahayu; Muhammad Syahrial Razali Ibrahim; Muzakkir Fuad Fauzi Amin
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 21 No 1 (2026): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v21i1.13476

Abstract

Penelitian ini menganalisis konstruksi hukum pengupahan dalam Al-Qur’an berdasarkan tafsir al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān karya al-Qurṭubī, dengan fokus pada prinsip keadilan, tanggung jawab moral, dan perlindungan hak pekerja. Pendekatan yang digunakan adalah tafsīr maudhu‘ī (tematik) dengan metode kualitatif-tekstual dan analisis netnografi hukum. Penelitian ini menemukan bahwa al-Qurṭubī menafsirkan ayat-ayat pengupahan seperti QS. al-Qaṣaṣ [28]:26–27, QS. al-Naḥl [16]:90, dan QS. al-Muṭaffifīn [83]:1–3 dalam kerangka fiqh al-mu‘āmalāt yang menekankan keadilan komutatif (al-ʿadl al-ta‘āwudhī) dan distributif (al-ʿadl al-tawzī‘ī). Pengupahan dalam perspektif Islam tidak hanya bersifat transaksional, tetapi merupakan bagian dari keadilan distributif dan etika sosial-ekonomi berdasarkan prinsip al-‘adl wa al-iḥsān.. Dalam konteks kontemporer, konstruksi hukum ini memiliki relevansi langsung terhadap sistem ketenagakerjaan modern, termasuk regulasi Indonesia (UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 6 Tahun 2023) dan standar internasional seperti ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. Integrasi antara prinsip ajrun ma‘rūf dan hukum positif menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam mampu memberikan landasan etik dan normatif bagi penguatan keadilan sosial dalam hubungan kerja. Penelitian ini menegaskan bahwa tafsir klasik seperti karya al-Qurṭubī tetap relevan sebagai sumber normatif untuk merumuskan hukum pengupahan yang berkeadilan, berorientasi pada kesejahteraan, dan menghormati martabat manusia (karāmah al-insān).