Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gema Kampus IISIP YAPIS Biak Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Dinamis Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Luluk Endang Nurrokhmah
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PRIVASI INFORMASI PRIBADI PEGAWAI DALAM PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA Luluk Endang Nurrokhmah
Gema Kampus IISIP YAPIS Biak Vol 11 No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : IISIP YAPIS BIak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52049/gemakampus.v11i1.19

Abstract

Tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau e-Government telah menjadi fenomena global, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia, pemerintah berupaya mengembangkan e-Government dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang efektif dan efisien. Dalam e- Government, informasi yang telah diolah disimpan dalam sebuah dokumen yang disebut dokumen elektronik. Sebagian besar dokumen elektronik menyimpan informasi dari organisasi dan informasi pribadi setiap pegawai (PNS) yang sangat rentan untuk disalahgunakan, sehingga perlindungan atas privasi informasi pribadi tersebut menjadi sangat penting agar tidak diketahui oleh pihak yang tidak berhak atau tidak berkepentingan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar perlindungan hukum atas privasi informasi pribadi pegawai negeri dalam penyelenggaraan e-government di Indonesia. Dalam tesis ini difokuskan pada perlindungan hukum atas informasi pribadi pegawai negeri dalam konteks Hak Asasi Manusia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran terhadap informasi pribadi pegawai negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Perlindungan hukum atas privasi informasi pribadi pegawai negeri di Indonesia belum diatur dalam suatu peraturan tertentu namun telah dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu: UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4); kemudian UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM; UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE; UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP; UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian; dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.
PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ADAT BIAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 Luluk Endang Nurrokhmah
Gema Kampus IISIP YAPIS Biak Vol 11 No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : IISIP YAPIS BIak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52049/gemakampus.v11i2.29

Abstract

Setiap manusia yang dilahirkan kedunia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lain salah satunya dengan perkawinan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hukum yang mengatur perkawinan ialah hukum agama dan hukum adat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan hukum perkawinan berdasarkan hukum Adat Biak dan hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil yang diperoleh adalah bahwa terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Khususnya dalam masyarakat Biak proses perkawinan adat bersifat sakral dan magis. Dengan demikian maka proses perkawinan adat Biak diatur secara hati-hati, sistematis dan penuh kesungguhan yang bertanggung jawab, sebab sanksi hukum adatnya cukup berat bila tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Juridish Review of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence of Household in Biak Numfor Regency Luluk Endang Nurrokhmah
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i4.2838

Abstract

This study aims to determine the law enforcement of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in North Minahasa Regency and to find out efforts to optimize the enforcement of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in North Minahasa Regency. The population in this study are perpetrators of domestic violence crimes, the community and all parties involved in law enforcement of the Law on the Elimination of Domestic Violence. The sample in this study was taken purposively (purposive sampling) on the population, including law enforcement officers consisting of police, prosecutors and judges as well as the community in Biak Numfor Regency. The data collected is then analyzed qualitatively, namely the analysis that describes the data obtained, both primary data and secondary data, then made interpretations for decision making. The results of this study indicate that the prevalence of violence is closely related to the aggressive nature of living things including humans to defend themselves in order to survive, besides that the occurrence of violence has strong roots in materialist mindsets and selfish attitudes, so that violence has become a social phenomenon that occurs everywhere, both in both urban and rural communities. Violence against fellow human beings seems to know no boundaries of space and time. Violence does not only occur in public spaces, but also occurs in domestic spaces.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PRIVASI DATA PELANGGAN OPERATOR SELULER TERKAIT DENGAN PENERAPAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG REGISTRASI ULANG SIM CARD PRABAYAR LULUK ENDANG NURROKHMAH
DINAMIS Vol 1 No 12 (2018): DINAMIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan terhadap privasi data pelanggan telekomunikasi seluler bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada setiap pengguna SIM Card Prabayar terkait dengan diwajibkannya mendaftar ulang SIM Card Prabayar menggunakan Identitas Pelanggan yang terdiri dari Nomor Pelanggan Prabayar, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK). Perlindungan terhadap pengguna jasa telepon seluler dalam hal bocornya kerahasiaan data pengguna terdapat faktor internal dan eksternal penyebab bocornya kerahasiaan data pengguna. Data pengguna adalah sesuatu yang bersifat rahasia yang wajib dilindungi karena terdapat hak-hak privasi pelanggan pengguna jasa telekomunikasi khususnya telepon seluler. Data pengguna dapat berupa identitas pelanggan yaitu nomor telepon jasa telekomunikasi yang digunakan, identitas pelanggan yang dibutuhkan dalam registrasi data pribadi (personal data) sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah dirubah dengan ketentuan terbaru Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017.
Kualitas Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SKPT) dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kepolisian Resor (POLRES) Kabupaten Biak Numfor Kiki Reskia; Rahmah Agustiani; Luluk Endang Nurrokhmah
Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 1 (2025): Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konstitusi.v2i1.305

Abstract

This study aims to analyze the quality of services at the Integrated Police Service Center (SPKT) of the Biak Numfor Police Department in improving public satisfaction. This research employs a qualitative narrative method with samples including the Head of SPKT of the Biak Numfor Police, police officers assigned to the SPKT, and community members who received SPKT services. The data collection instrument used was interviews. The findings indicate that the services provided by the Biak Numfor Police officers, particularly in terms of attitude, communication, and fairness, have been satisfactory. The friendly demeanor of the officers, such as smiling while receiving reports or complaints, leaves a positive impression on the community. However, certain aspects of the service remain below public expectations, including timeliness in following up on reports, clarity in case resolution, and officer discipline in service delivery. Additionally, there were some practices perceived by the community as lacking consistency, which affected the overall service quality. According to public surveys, these issues result in less-than-optimal satisfaction with the services at SPKT Biak Numfor Police.
Co-Authors Kiki Reskia Rahmah Agustiani