Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGARUH BUDAYA KERJA ORGANISASI, KOMPETENSI, DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (TINJAUAN PUSTAKA SDM) Ubaidillah, Ibnu; Faeni, Dewi Puspaningtyas
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 9 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, September 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sinergi.v2i9.1782

The purpose of this study is to develop hypotheses about the influence between variables that will be used in further research within the scope of human resource management. The writing method used in this study is library research, drawing on previous research. Online resources such as Google Scholar, Publish or Perish, and other academic online resources were used to obtain previous research. The results of this study are: 1) The Influence of Organizational Work Culture on Employee Performance, 2) The Influence of Competence on Employee Performance, and 3) Work Motivation on Employee Performance.

IMPROVED TRANSLATION AND UNDERSTANDING ABILITY AL-QUR'AN IN CHILDREN USING THE AN-NASHR METHOD Salamah, Umi; Ubaidillah, Ibnu
MUADDIB Jurnal Kependidikan dan Keislaman Vol 13 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/muaddib.v13i2.8156

Al-Qur'an education includes important aspects including tartil, writing, memorizing, translating, and understanding and practicing it in everyday life. This research aims to describe and analyze the increase in children's ability to translate and understand the Al-Qur'an using the An-Nashr method. The research uses a qualitative case study approach with data collection carried out through interviews, observation, documentation studies and triangulation. Data analysis uses the Miles, Huberman, and Saldana interactive model which includes data condensation, data display, and drawing conclusions. The research results show that the implementation of the An-Nashr method is carried out through three stages: planning, implementation and evaluation. The implication of applying the An-Nashr method is to increase the ability to translate and understand the Al-Qur'an through aspects of understanding which include interpretation per word or per verse, asbabun nuzul, types of letters (makkiyyah & madaniyyah), content of letters, nahwu, and shorof; It is easier for students to learn the Koran because it is taught directly through memorizing translations without needing a dictionary or studying Arabic grammar first.

KONSTRUKSI PROSES POLITIK DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANGAN DI DPR Ubaidillah, Ibnu
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 1 No. 2 (2020): Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Talking about the construction of the political process in the DPR, it automatically cannot be separated from the existence of political parties and elections as an important instrument of democratic politics. This paper discusses how political parties and elections become important constructions before finally a political process occurs which in fact has a lot of impacts on the creation of law products that are not responsive in character. By using descriptive analytical methods, we can conclude that the poor quality of the political process which then has a lot of impact on the creation of legislation products with non-responsive character is not enough to be solved only by efforts to petition for judicial review of the Constitutional Court. The reason is that although the Constitutional Court can test and cancel the provisions of the law as a product of the DPR, the community still loses its rights in another form, namely state money (public money) which is not insignificant used during the process of forming a law. So to avoid this, major reforms are needed for political parties and elections, because both are important instruments of democracy that are used as construction before the political process finally occurs in every process of forming laws in the DPR. Abstrak Berbicara tentang konstruksi proses politik di DPR, maka secara otomatis tidak bisa dilepaskan dari eksistensi partai politik dan pemilu sebagai instrumen penting politik demokratis. Tulisan ini membahas tentang bagaimana partai politik dan pemilu menjadi konstruksi penting sebelum akhirnya terjadi proses politik yang dalam faktanya banyak berdampak pada terciptanya produk undang-undang berkarakter tidak responsive. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis, didapatkan sebuah kesimpulan bahwa buruknya kualitas proses politik yang kemudian banyak berdampak pada terciptanya produk undang-undang berkarakter tidak responsive tidak cukup diselesaikan hanya dengan upaya permohonan pengujian undang-undang terhadap Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, kendati Mahkamah Konstitusi dapat menguji dan membatalkan ketentuan undang-undang sebagai produk DPR, namun masyarakat masih tetap kehilangan haknya dalam bentuk yang lain, yakni uang negara (uang rakyat) yang tidak sedikit yang digunakan selama proses pembentukan suatu undang-undang. Maka untuk menghindari ini, dibutuhkan pembenahan besar-besaran terhadap partai politik dan pemilu, karena keduanya merupakan instrumen penting demokrasi yang dijadikan sebagai konstruksi sebelum akhirnya terjadi proses politik dalam setiap proses pembentukan undang-undang di DPR

Relasi Antara Demokrasi, Partai Politik, Dan Pemilu Ubaidillah, Ibnu
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal EduLaw:Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Democracy, political parties, and elections, are terms that are no longer foreign to our ears. This paper wants to discuss the relationship between democracy, political parties, and elections. By using the analytical descriptive method, it is concluded that the relationship between democracy, political parties and elections in general is basically a logical consequence of the implementation of modern democratic practices. Modern democracy based on representative democracy requires the establishment of an instrument of democracy as the main support for the implementation of the practice of representative democracy. Even in a more extreme perspective, there are those who say that without the two instruments of democracy (political parties and elections), the practice of representative democracy is impossible to run optimally.

Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam : Studi Kasus Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN.Sbr Sonia, Ayu Fifin; Firmansyah, Moch. Fahmi; Ubaidillah, Ibnu
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 2 (2025): Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v7i2.2066

Penelitian ini mengkaji secara mendalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam melalui studi kasus Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN.Sbr yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) telah menjadi permasalahan serius yang meresahkan masyarakat dengan trend peningkatan yang signifikan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penerapan sanksi pidana pencurian menurut KUHP Pasal 363 ayat (1) ke-4, membandingkannya dengan ketentuan hukum pidana Islam, serta mengkaji efektivitas putusan hakim dalam memberikan efek jera. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif analitis, menganalisis dokumen putusan pengadilan, hasil wawancara mendalam dengan penegak hukum (penyidik, hakim, dan jaksa), serta kajian literatur hukum yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa Muhammad Zaenudin bin Kiman terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan bersama rekannya Wahid (DPO) dan dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 4 bulan, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta 1 tahun 6 bulan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana pencurian (jarimah sariqah) dapat dikenai hukuman hudud berupa potong tangan jika memenuhi syarat-syarat ketat seperti nisab, tempat penyimpanan yang sah (hirz), dan kondisi pelaku yang mukallaf, atau hukuman ta'zir jika tidak memenuhi syarat hudud. Penelitian menemukan perbedaan mendasar dalam konsep sanksi antara kedua sistem hukum, dimana hukum positif menekankan aspek rehabilitasi, proporsionalitas, dan fleksibilitas hukuman, sementara hukum Islam menekankan aspek retributif dengan sanksi yang telah ditetapkan secara pasti (hudud) atau diserahkan kepada penguasa (ta'zir). Meskipun terdapat perbedaan fundamental dalam filosofi pemidanaan, kedua sistem hukum memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi hak milik (hifz al-mal) dan menciptakan ketertiban masyarakat. Penelitian ini berkontribusi signifikan dalam pengembangan kajian hukum komparatif antara sistem hukum positif dan hukum Islam dalam penanganan tindak pidana pencurian serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk penegakan hukum yang lebih efektif.

Fenomena Main Hakim Sendiri dalam Kasus Pencurian: Telaah Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Ubaidillah, Ibnu; Syah, Moch. Fahmi Firman; Muslih, Muslih; Mulyani, Nisa utri
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 1 (2025): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v7i1.3306

Fenomena main hakim sendiri atau vigilantisme merupakan permasalahan hukum dan sosial yang terus terjadi di masyarakat, terutama dalam kasus pencurian. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji maraknya praktik main hakim sendiri dari dua perspektif: hukum positif Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan konsep jinayah dalam fiqh pidana Islam. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan. Penegakan hukum secara legal oleh otoritas yang sah menjadi prinsip utama untuk menjaga keadilan, keteraturan, dan perlindungan hak asasi manusia

Pidana Mati bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak: Tinjauan Kritis dalam Perspektif Hukum Positif dan Hudud dalam Islam Syah, Moch. Fahmi Firman; Ubaidillah, Ibnu; Muslih, Muslih; Adha, Adinda Febriana
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 1 (2025): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v7i1.3307

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan integritas masa depan generasi. Pemerintah Indonesia merespons eskalasi kasus tersebut dengan mengadopsi pendekatan sanksi maksimal, termasuk pidana mati sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU Perlindungan Anak. Dalam hukum pidana Islam, pelaku zina terhadap anak di bawah umur yang termasuk kategori muhshan (berstatus menikah) dapat dijatuhi hukuman hudud berupa rajam atau hukuman mati. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis penerapan pidana mati dari perspektif hukum positif dan konsep hudud dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam hukum positif Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, namun dalam implementasinya tetap memerlukan kehati-hatian dan prinsip keadilan. Sementara dalam hukum Islam, hukuman hudud harus memenuhi syarat pembuktian yang sangat ketat demi menjaga maqashid syariah. Kajian ini merekomendasikan sinergi antara pendekatan hukum positif dan nilai keadilan substansial dalam Islam untuk menjamin perlindungan anak secara optimal dan manusiawi.

Restorative Justice dalam Kasus Penganiayaan Ringan: Studi Komparatif antara KUHP dan Konsep Sulh dalam Hukum Pidana Islam Firmansyah, Moch. Fahmi; Muslih, Muslih; Ubaidillah, Ibnu
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 1 (2025): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v7i1.3309

Pendekatan pemidanaan dalam sistem hukum modern mengalami pergeseran dari orientasi retributif menuju pendekatan restoratif. Restorative justice atau keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog, mediasi, dan pemulihan kerugian, yang dianggap lebih humanis dan relevan diterapkan dalam kasus pidana ringan, termasuk penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam dikenal konsep Sulh, yakni penyelesaian konflik secara damai melalui pengampunan, kompensasi (diyat), dan rekonsiliasi sosial, yang bersumber dari nilai-nilai syariah dan maqashid al-syari’ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan kedua pendekatan tersebut melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik restorative justice maupun Sulh mengedepankan prinsip pemulihan daripada pembalasan, serta memberikan ruang bagi penyelesaian konflik yang lebih adil, cepat, dan berorientasi pada keharmonisan sosial. Integrasi nilai-nilai Sulh ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat memperkaya praktik keadilan restoratif yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal.

Kriminalisasi Tindakan Perundungan Digital (Cyberbullying): Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Qanun Jinayah Aceh Muslih, Muslih; Syah, Moch. Fahmi Firman; Ubaidillah, Ibnu
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 1 (2025): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v7i1.3310

Perundungan digital (cyberbullying) merupakan fenomena yang semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Di Indonesia, tindakan ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, di Provinsi Aceh, terdapat Qanun Jinayah yang mengatur hukum pidana berbasis syariat Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara pendekatan hukum pidana nasional dan Qanun Jinayah Aceh dalam mengkriminalisasi tindakan cyberbullying. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam tujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan siber, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan sanksi yang diberikan. Integrasi antara hukum nasional dan hukum Islam di Aceh menunjukkan upaya untuk menyesuaikan penegakan hukum dengan nilai-nilai lokal dan agama.

Analisis Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Jumadi, Asep; Firmansyah, Moch. Fahmi; Ubaidillah, Ibnu
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 6 No. 2 (2024): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v6i2.3691

Penelitian ini membahas mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Desa Panongan, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, serta analisis penyelesaian hukumnya berdasarkan hukum positif di Indonesia. Kasus ini melibatkan empat pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama yang melakukan pencurian aki mobil pada saat kegiatan obrog-obrog membangunkan sahur di bulan Ramadan. Melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait, disepakati bahwa kasus ini diselesaikan melalui proses diversi sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dari hasil mediasi, diketahui bahwa motivasi utama para pelaku dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi keluarga, yang mayoritas bekerja sebagai buruh dan petani, serta tekanan dari media sosial yang menampilkan gaya hidup konsumtif, yang memicu keinginan mereka untuk meniru gaya hidup tersebut. Selain itu, kecanduan game dan pengaruh lingkungan sebaya juga menjadi faktor penting. Pendekatan diversi dipilih untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan untuk pembinaan secara psikologis, sosial, dan edukatif. Berdasarkan perspektif hukum positif, penyelesaian melalui diversi sejalan dengan prinsip keadilan restoratif untuk anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pendekatan ini juga didukung oleh pandangan sosiologis dan psikologis, yang menekankan pentingnya rehabilitasi dan pemulihan sosial terhadap anak, bukan sekadar penghukuman

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search