Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Radikalisasi Sebagai Pola Politik Hukum Indonesia Di Era Society 5.0 Kusuma, Fanila Kasmita
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (70.035 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i12.5117

Abstract

Manusia akan selalu mengalami perubahan, dari berbagai era yang telah dilaluinya seakan menjadi bukti bahwa perkembangan zaman terus digalakkan disebabkan naluri untuk terus berinovasi menciptakan teknologi yang sedemikian mutakhir terus berkembang. Hari-hari ini manusia memasuki sebuah babak baru yakni era society 5.0. dalam hal tersebut, negara tetap harus mempertahankan bagaimana politik hukumnya agar bisa menyesuaikan atau tetap aksis ditengah pergantian era demi era. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui radikalisasi sebagai pola politik hukmm Indonesia di era society 5.0. Metode penelitian ini ialah penelitian kualitatif mencakup analisis data sekunder yang di dapatkan dari berbagai studi telaah literatur. Hasil yang diperoleh bahwa radikal sangat diperlukan sebagai pola politik hukum Indonesia dalam menyongsong fenomena maysrakat 5.0 dan menampilkan sikap bijaksana sebelum mengambil sebuah keputusan. Karena sifat radikal sendiri sangat berkesesuaian dijadikan sebagai pola untuk membuat politik hukum di Indonesia tetap eksis atau bahkan tetap bertahan ditengah pergantaian era yang ada
Redesain Birokrasi sebagai Strategi Pemerintah untuk Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik Mujahidin, Mujahidin; Kusuma, Fanila Kasmita
Society Vol 13 No 1 (2025): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v13i1.766

Abstract

This study investigates Indonesia’s bureaucratic redesign as a strategic response to enhance public service effectiveness in the post-decentralization and post-pandemic era. Drawing on a qualitative approach and literature-based analysis, the research explores four interrelated dimensions: organizational structure reform, digital transformation (SPBE), adaptive work culture, and post-pandemic governance strategies. Findings indicate that while regulatory frameworks such as PermenPAN-RB No.?28/2019 and SPBE initiatives provide formal direction, their implementation is shaped by institutional capacity, cultural alignment, and leadership commitment. Structural reforms often fall short due to insufficient capacity-building and performance incentives, while digital initiatives reveal spatial inequality and interoperability challenges. The adoption of adaptive cultural values, notably through the BerAKHLAK framework, shows promise but remains uneven. Similarly, hybrid service models introduced during the pandemic highlight Indonesia’s strategic responsiveness, yet their impact varies across regions. The study offers a synthesized analysis combining empirical findings and theoretical insights, emphasizing the need for coherent, context-sensitive reforms that integrate structural, digital, and cultural components. This research contributes to public administration scholarship by reframing bureaucratic transformation as both a technical and political process requiring iterative adaptation, inclusive governance, and long-term institutional learning.