Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Radikalisasi Sebagai Pola Politik Hukum Indonesia Di Era Society 5.0 Kusuma, Fanila Kasmita
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (70.035 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i12.5117

Abstract

Manusia akan selalu mengalami perubahan, dari berbagai era yang telah dilaluinya seakan menjadi bukti bahwa perkembangan zaman terus digalakkan disebabkan naluri untuk terus berinovasi menciptakan teknologi yang sedemikian mutakhir terus berkembang. Hari-hari ini manusia memasuki sebuah babak baru yakni era society 5.0. dalam hal tersebut, negara tetap harus mempertahankan bagaimana politik hukumnya agar bisa menyesuaikan atau tetap aksis ditengah pergantian era demi era. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui radikalisasi sebagai pola politik hukmm Indonesia di era society 5.0. Metode penelitian ini ialah penelitian kualitatif mencakup analisis data sekunder yang di dapatkan dari berbagai studi telaah literatur. Hasil yang diperoleh bahwa radikal sangat diperlukan sebagai pola politik hukum Indonesia dalam menyongsong fenomena maysrakat 5.0 dan menampilkan sikap bijaksana sebelum mengambil sebuah keputusan. Karena sifat radikal sendiri sangat berkesesuaian dijadikan sebagai pola untuk membuat politik hukum di Indonesia tetap eksis atau bahkan tetap bertahan ditengah pergantaian era yang ada
Redesain Birokrasi sebagai Strategi Pemerintah untuk Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik Mujahidin, Mujahidin; Kusuma, Fanila Kasmita
Society Vol 13 No 1 (2025): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v13i1.766

Abstract

This study investigates Indonesia’s bureaucratic redesign as a strategic response to enhance public service effectiveness in the post-decentralization and post-pandemic era. Drawing on a qualitative approach and literature-based analysis, the research explores four interrelated dimensions: organizational structure reform, digital transformation (SPBE), adaptive work culture, and post-pandemic governance strategies. Findings indicate that while regulatory frameworks such as PermenPAN-RB No.?28/2019 and SPBE initiatives provide formal direction, their implementation is shaped by institutional capacity, cultural alignment, and leadership commitment. Structural reforms often fall short due to insufficient capacity-building and performance incentives, while digital initiatives reveal spatial inequality and interoperability challenges. The adoption of adaptive cultural values, notably through the BerAKHLAK framework, shows promise but remains uneven. Similarly, hybrid service models introduced during the pandemic highlight Indonesia’s strategic responsiveness, yet their impact varies across regions. The study offers a synthesized analysis combining empirical findings and theoretical insights, emphasizing the need for coherent, context-sensitive reforms that integrate structural, digital, and cultural components. This research contributes to public administration scholarship by reframing bureaucratic transformation as both a technical and political process requiring iterative adaptation, inclusive governance, and long-term institutional learning.
Efektivitas Transformasi Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Serta Masyarakat yang Partisipatif Menuju Pelayanan Publik Unggul Kusuma, Fanila Kasmita
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 6, No 3 (2024): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v6i3.2042

Abstract

The transformation of government organizations is necessary to improve government performance. To achieve excellent public services, the community also plays an important role because the community is not only limited to receiving services but also as active partners in the process of planning, implementing, and evaluating policies. This research aims to describe the effectiveness of organizational transformation and government management in achieving excellent public services. The study will consider the impact of community participation in designing and improving policies as well as public services. This research uses descriptive qualitative methods and employs a questionnaire survey method as a research instrument. Qualitative research is a type of research that produces analysis without using statistical procedures or other quantitative methods. The results of this research indicate that organizational transformation and government management can improve the effectiveness and efficiency of public service delivery, while community participation can enhance the quality of public services. Active community participation in decision-making processes and government policy implementation allows the community to participate, provide input, and influence policy processes. Therefore, both factors must work simultaneously and support each other to realize excellent public services.
Analisis Model Bauran Pemasaran Pada Kebijakan Publik 10P Dengan Metode Eksploratori dan Konfirmatori Rachim, Abdul; Kusuma, Fanila Kasmita; Siti, Nurjanah
KALBISOCIO Jurnal Bisnis dan Komunikasi Vol. 12 No. 3 (2025): KALBISOCIO Jurnal Bisnis dan Komunikasi
Publisher : Research and Community Service UNIVERSITAS KALBIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53008/tynjwx07

Abstract

Implementasi kebijakan publik menghadapi kompleksitas yang semakin tinggi, membutuhkan pendekatan inovatif untuk meningkatkan efektivitas dan responsivitas. Penelitian ini mengembangkan Model 10P, sebuah kerangka konseptual yang mengintegrasikan delapan dimensi bauran pemasaran tradisional dengan dua dimensi kontemporer: Partnership dan Programming, untuk menghasilkan perspektif analisis yang lebih komprehensif. Menggunakan metodologi kuantitatif dengan desain sequential explanatory, penelitian menerapkan analisis faktor eksploratori (EFA) dan konfirmatori (CFA) untuk memvalidasi struktur model. Survei dilakukan terhadap pejabat pemerintahan lintas level dengan instrumen terstruktur, mengeksplorasi dinamika implementasi kebijakan dari perspektif pemasaran. Hasil analisis statistik menunjukkan kualitas metodologis Model 10P yang sangat kuat. Goodness of Fit Index (GFI) mencapai 0,990, mengindikasikan kemampuan model menjelaskan varians data secara optimal. Root Mean Square Residual (RMR) bernilai 0,024, menunjukkan minimnya perbedaan antara konstruk teoritis dan empiris. Normed Fit Index (NFI) sebesar 0,989 mengonfirmasi tingkat kesesuaian model yang sangat tinggi. Model 10P yang dihasilkan mencakup sepuluh variabel kunci dengan urutannya adalah Process, Partnership, Programming, Policy, Price, Product, Place, People, Physical Evidence dan Promotion dapat digunakan sebagai instrumen analisis dan pengembangan strategi kebijakan pemerintah daerah yang lebih komprehensif, integratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.