Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IPTEK Journal of Proceedings Series DiH : Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Keadilan Vyavahara Duta
Michael, Tomy
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Religion Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
ALIENASI DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Michael, Tomy
Mimbar Keadilan Agustus 2017
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v0i0.2195

Abstract

Di dalam kehidupan manusia, perkawinan selalu menjadi tujuan hidup. Perkawinan yang identik dengan kebahagiaan adalah penciptaan atas manusia itu sendiri, namun tanpa perkawinan manusia juga bisa mencapai kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup ini terkait dengan pemikiran universalisme. Kesemuanya menimbulkan permaslahan hukum yaitu dimanakah alienasi hak itu berada. Denagn penelitian normaif maka hasil yang diperoleh yaitu Pasal 33 UU No. 1-1974 tidak menghasilkan pemahaman yang kompleks karena ketika hak dasar manusia dinormakan maka terdapat pelanggaran terhadapnya. Sarannya yaitu tidak memasukkan perasaan pribadi dalam merancang suatu peraturan perundang-undangan.
PERMASALAHAN HUKUM DALAM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME Michael, Tomy
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v15i1.2267

Abstract

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009, telah ditetapkan peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2013 merupakan landasan filosofis dari Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Perwali No. 21-2018). Dimana hakikat peraturan walikota ini untuk menegaskan mengenai tata cara reklame di Surabaya. Permasalahan hukum Perwali No. 21-2018 merupakan permasalahan hukum yang ahnya dapat diatasi dengan penerapan yang tepat. Dalam arti, Perwali No. 21-2018 harus dilaksanakan secara konsekuen karena reklame merupakan hal yang dapat dilakukan oleh subjek hukum siapapun.
TOURISM LAW (STUDY ON THE DUTCH CEMETRY IN PENELEH SURABAYA) Michael, Tomy
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 2 Agustus 2019
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v15i2.2466

Abstract

A law is said to be good if the law goes according to its function. By all means is to implement the law in law science. The application of the law is a state characteristic of the law in which the application will be achieved legal objectives consisting of legal justice, legal certainty and legal benefit. Starting from this, the development of tourism in Indonesia, especially in the Dutch cemetry in Peneleh Surabaya does not comply with Act No. 10-2009. This development is also influenced by human resources in this case the government of Surabaya is less concerned about the existence of the Dutch cemetry in Peneleh Surabaya. By doing empirism Research, the results are still low desire of Surabaya city government because the location is not located in the city center
PEMBUATAN MESIN KONDOM OTOMATIS: KAJIAN REFLEKTIF ILMU HUKUM TERHADAP ASPEK SEKSUALITAS MASYARAKAT Raissa, Amanda; Kleden, Kristoforus Laga; Michael, Tomy
VYAVAHARA DUTA Vol 15, No 1 (2020): MARET 2020
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.033 KB)

Abstract

In Indonesia discussing sex is a taboo subject to talk about. Many families, educational institutions, even the government is very minimal or even does notprovide education about sex in early age to childrens and adolescents, so it cannot be denied that the lack of sex education causes many cases of women who become pregnant out of wedlock and also more people who contract sexually transmitted diseases.So in this writing the author examines the procurement of condom vending machines in the college environment that not only releases condoms but also some issues articles of various laws and regulations related to the aim of providing education about healthy and safe sex and giving reminders to young people about the consequences that will be faced if someone has sex outside of marriage. The method used in this writing is empirical juridical where the writer sees the reality and the facts that exist and integrates with the applicable legal norms. The results of this study that there are still many young people who ignore the importance of using condoms to prevent sexually transmitted diseases and consider sex education as a taboo even in educational institutions
PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA TAHUN 2007 (STUDI YURIDIS EMPIRIS DI PROVINSI JAWA TIMUR) Michael, Tomy; Kleden, Kristoforus Laga
IPTEK Journal of Proceedings Series No 5 (2018): Seminar Nasional Teknologi dan Perubahan (SEMATEKSOS) 3 2018
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j23546026.y2018i5.4447

Abstract

Hak untuk melakukan perkawinan yang pada akhirnya memiliki keluarga telah termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Tetapi dalam tataran praktik, pemenuhan hak perkawinan masyarakat LGBT sangat rentan untuk memperoleh perlakuan diskriminatif dalam memperoleh hak-haknya, termasuk hak perkawinan. Hal tersebut disebabkan rendahnya kepedulian negara terhadap warga negaranya sehingga walaupun secara tersirat terdapat perlindungan terhadap masyarakat LGBT dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39-1999) dan Prinsip-Prinsip Yogyakarta Tahun 2007 (PPY 2007). Hal lainnya akibat adanya perbedaan orientasi seksual dan identitas gender masyarakat LGBT maka masyarakat LGBT membutuhkan perlindungan dalam pemenuhan hak perkawinan. Dengan demikian, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemenuhan hak perkawinan sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana konsep pengaturan norma hukum tentang pemenuhan hak perkawinan bagi masyarakat LGBT di Provinsi Jawa Timur? Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan mengumpulkan dan mengolah data primer yang kemudian dilakukan analisis berdasarkan data sekunder. Kesimpulan dari penelitian adalah nawacita menunjukkan keberagaman di indonesia. Dan mengakomodir perubahan yang dimungkinkan terjadi karena nawacita telah mencerminkan beberapa konvensi internasional dan tujuan bangsa. Terkait dengan PPY 2007 maka penghormatan dan penghargaan pada semua perbedaan merupakan bagian dari etika kehidupan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi. Nawacita merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan PPY 2007.
MENERAPKAN AJARAN PURGE SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI Michael, Tomy
VYAVAHARA DUTA Vol 15, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vd.v15i2.1818

Abstract

The purpose of the research to find out if Purge is one way to reach democracy today? Research uses normative research with an orientation that is not sourced on conceptual attitudes that must be taken but also a combination of legislation that is a fundamental belief. The result is that when the state does not act decisively against any form of crime or violation of the law therein there are two possibilities, namely rebellion from the community and the release to the community to resolve properly. Purge's settlement is not contrary to democracy because Purge seeks to be a democracy more in the justice of society.Keywords: Democracy; law; Purge
MENERAPKAN AJARAN PURGE SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI Michael, Tomy
VYAVAHARA DUTA Vol 15, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vd.v15i2.1818

Abstract

The purpose of the research to find out if Purge is one way to reach democracy today? Research uses normative research with an orientation that is not sourced on conceptual attitudes that must be taken but also a combination of legislation that is a fundamental belief. The result is that when the state does not act decisively against any form of crime or violation of the law therein there are two possibilities, namely rebellion from the community and the release to the community to resolve properly. Purge's settlement is not contrary to democracy because Purge seeks to be a democracy more in the justice of society.Keywords: Democracy; law; Purge
PEMBUATAN MESIN KONDOM OTOMATIS: KAJIAN REFLEKTIF ILMU HUKUM TERHADAP ASPEK SEKSUALITAS MASYARAKAT Raissa, Amanda; Kleden, Kristoforus Laga; Michael, Tomy
VYAVAHARA DUTA Vol 15, No 1 (2020): MARET 2020
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vd.v15i1.1439

Abstract

In Indonesia discussing sex is a taboo subject to talk about. Many families, educational institutions, even the government is very minimal or even does notprovide education about sex in early age to childrens and adolescents, so it cannot be denied that the lack of sex education causes many cases of women who become pregnant out of wedlock and also more people who contract sexually transmitted diseases.So in this writing the author examines the procurement of condom vending machines in the college environment that not only releases condoms but also some issues articles of various laws and regulations related to the aim of providing education about healthy and safe sex and giving reminders to young people about the consequences that will be faced if someone has sex outside of marriage. The method used in this writing is empirical juridical where the writer sees the reality and the facts that exist and integrates with the applicable legal norms. The results of this study that there are still many young people who ignore the importance of using condoms to prevent sexually transmitted diseases and consider sex education as a taboo even in educational institutions
Co-Authors Kleden, Kristoforus Laga Raissa, Amanda