Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IPTEK Journal of Proceedings Series DiH : Jurnal Ilmu Hukum JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Jurnal Hukum Magnum Opus Vyavahara Duta Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside
Kleden, Kristoforus Laga
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
MENYOAL PEMAHAMAN HAK DALAM PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA 2007 Michael, Tomy; Kleden, Kristoforus Laga
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.1794

Abstract

Secara normatif dalam Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39-1999 bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” dan “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pemaknaan dua pasal tersebut apabila dikaitka dengan PPY 2007 maka akan menimbulkan pemrasalahan hukum yaitu bagaimana pemenuhan hak perkawinan LGBT di Provinsi Jawa Timur menurut PPY 2007 dan jalan keluar rasional untuk mengatasinya. Berdasarkan hasil penelitian maka pemenuhan hak perkawinan bukanlah teleologi ds karena dengan ada perlakuan tidak diskriminatif saja merupakan kemajuan dalam masyarakat.  Perlakuan tidak diskriminatif dapat berupa tidak ada persekusi terhadap LGBT atau waria, penerimaan di tempat kerja hingga tersedianya sarana untuk melakukan hiburan. Saran yang diperoleh yaitu agar Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur memberikan pemahaman atas hak LGBT melalui pertemuan ilmiah atau seminar ilmiah.Kata kunci: pekawinan, hak, PPY 2007
PISAU ANALISIS KRIMINOLOGI PROSTITUSI ONLINE Kleden, Kristoforus Laga
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v15i1.2266

Abstract

Praktik pelacuran online di bagian kriminologi terkait erat dengan teori anomik dan teori subkultur. Menurut kedua teori tersebut, praktik prostitusi online adalah bentuk pemberontakan terhadap fasilitas yang ada di masyarakat. Praktek prostitusi online ini menemani seseorang di terra incognita. Karena pelaku juga merupakan korban dalam posisi tidak berdaya.
PENDEKATAN VIKTIMOLOGI MEMINIMALISIR DISPARITAS PIDANA Kleden, Kristoforus Laga
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 2 No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.721 KB) | DOI: 10.30996/jhmo.v2i2.2611

Abstract

Secara yuridis, adanya asas hukum Equality Before The Law, merupakan asas hukum yang tertuang dalam Konstitusi. Sebagaimana disebutkan di Undang-Undang Dasar 1945, asas ini berarti setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan keadilan. Pengenjawanatah dari asas ini juga tersurat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocence). Yang berarti setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang bersifat tetap. Beberapa faktor penyebab terjadinya disparitas pidana, di antaranya tidak adanya pengawasan terhadap kekuasaan penegak hukum dalam menjalankan fungsainya. Terutama dalam pelaksanaan peradilan pidana. Di samping itu, terdapat perbedaan penafsiran terutama bagi penegak hukum (dalam hal ini hakim) ketika menerapkan sanksi pidana yang sama untuk tindak pidana yang sama. Perbedaan penafsiran itu, terlihat dalam perkara-perkara tindak pidana terorisme, atau dalam menangani kasus-kasus kerusuhan yang berindikasi SARA. Menawarkan pendekatan viktimologi untuk meminimalisir disparitas pidana, adalah salah satu wujud tanggung jawab negara melindungi hak asasi mansuia. Pendekatan viktimologi ini, terutama dalam tindak pidana terorisme maupun kasus yang berindikasi SARA, seringkali korban yaitu masyakat luas, tidak mendapat perhatian yang serius dari negara. Negara melalui undang-undang, (terkait dalam pembahasan ini yaitu Undang-undang Tindak Pidana Terorisme), lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum kepada tersangka/terdakwa tindak pidana tersebut. Sementara korban akibat terjadinya tindak pidana terorisme, belum sepeunuhnya mendapat perhatian negara. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, maupun peristiwa Bom Bali I dan Bom Bali II adalah fakta bahwa negara belum memperhatikan nasib korban akibat tindak pidana ini.
ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERBENTUK PERATURAN LEMBAGA NEGARA DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG Indratanto, Samudra Putra; Nurainun, Nurainun; Kleden, Kristoforus Laga
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 Nomor 1 Februari 2020
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v16i1.2729

Abstract

The implementation of Constitutional Court Decisions often creates polemics in the Indonesian Constitutional System, especially those relating to the Implementation of Constitutional Court Decisions related to Ministries / Institutions where in implementing Constitutional Court Decisions can only be done through legal products issued internally by ministries / institutions related and often overlaps with legislation that has not been amended. This is caused by the relevant Ministries / Institutions not having the authority to make changes to the Law in which the authority is owned by the President as the executive and the House of Representatives as the legislative. While the Court's Decision The constitution often has a direct impact and can bring great changes to the people in obtaining justice. This type of research is used Normative Juridical Research Method, namely by examining library materials. This study uses a philosophical approach because the object of the study examines the principle of legal certainty in the implementation of the Constitutional Court's decision through the regulation of state institutions and Perppu. In addition, the legislative approach is also used to find out the reasons for the Constitutional Court's decisions that often overlap in implementation.Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi seringkali menimbulkan polemik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,terutama yang berkaitan dengan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan Kementerian/Lembaga yang di mana dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan melalui produk-produk hukum yang dikeluarkan secara internal oleh kementerian/lembaga terkait dan seringkali mengalami tumpang tindih dengan  Peraturan Perundang-undangan yang belum mengalami perubahan.Hal ini disebakan Kementerian/Lembaga terkait tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan perubahan  Undang-undang yang di mana kewenangan tersebut dimiliki oleh Presiden sebagai eksekutif  dan  DPR selaku legislatif.Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi seringkali berdampak langsung dan dapat membawa perubahan besar bagi rakyat dalam memperoleh keadilan. Jenis Penelitian yang digunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif,  yaitu dengan meneliti  bahan  kepustakaan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  filosofis karena  objek  penelitian  mengkaji  asas kepastian hukum dalam implementasi putusan MK melalui peraturan lembaga negara dan perppu.  Di  samping  itu,  juga  digunakan pendekatan perundang-undangan untuk mengetahui alasan putusan MK seringkali mengalami tumpang tindih dalam implementasi.
PENCARI OBAT KUAT TERJEBAK CRIME WITHOUT VICTIM (Pisau Analisis Kriminologi) Kleden, Kristoforus Laga; Candra, Priskardus Hermanto; Atom, Fransiskus
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 3 No 1 (2020): Februari 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v3i1.3055

Abstract

“Tongkat ali pasak bum” or “Magic stick” there is another “Semeng ireng” including “Powerful Pill last night in Madura”. It is said that the efficacy of this traditional seagrass is able to raise the degree of male kum. The mighty, ruler on the bed. The efficacy of this traditional herb is like a phenomenon in the reality of the life of sexual desire, which cannot be ignored. For some people, the story of the effectiveness of this traditional herb, is just a myth. Not so for others. Because in certain places, this traditional herb is available. The formulation of the problem is how the knife of criminological analysis of buying and selling online drugs is strong? and why are powerful drug seekers classified as victims? The problem formulation is solved by using legal research which means the study of legal science to obtain the correct knowledge to answer a problem. According to anomic theory and subculture theory, the phenomenon of selling the practice of buying online strong drugs is a form of rebellion (rebellion) in the face of establishment which is adhered to in social life. Indeed this rebellion is influenced by the presence of advances in communication technology (online media). So that the rebellion is considered as a form of innovation. Unfortunately it is not supported by the good mental and mental maturity of these online media users.“Tongkat ali pasak bumi,” atau “Tongkat ajaib,” ada lagi “Semut ireng,” termasuk “Pil kuat semalam di Madura.” Merupakan sederet nama ramuan tradisional yang sering dicari kaum lelaki, tidak sulit untuk mendapatkannya. Konon khsiat ramun tradisional ini, mampu mengangkat derajat kum lelaki. Sang perkasa, penguasa di atas ranjang. Khasiat ramuan tradisional ini, bagaikan fenomena dalam realitas kehidupan hasrat seksual, yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Bagi sebagain masyarakat, kisah ampuhnya ramuan tradisional ini, hanyalah mitos. Pun tidak demikian bagi yang lainnya. Karena pada tempat-tempat tertentu, tersedia ramuan tradisional ini. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pisau analisis kriminologi jual beli online obat kuat? dan mengapa pencari obat kuat tergolong sebagai korban? Rumusan masalah diselesaikan dengan menggunakan penelitian hukum yang memiliki arti pengkajian ilmu hukum untuk memperoleh pengetahuan yang benar guna menjawab suatu masalah. Seturut teori anomi maupun teori subkultur, fenomena jual praktek beli online obat kuat merupakan suatu bentuk rebellion (pemberontakan) terhadapan kemapanan yang ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Memang rebellion ini dipengaruhi dengan kehadiran kemajuan teknologi kemunikasi (media online). Sehingga pemberontakan itu dianggap sebagai suatu bentuk inovasi. Sayangnya tidak dukungn dengan kematangan mental dan kejiwaan yang baik dari para pengguna media online ini.
PEMBUATAN MESIN KONDOM OTOMATIS: KAJIAN REFLEKTIF ILMU HUKUM TERHADAP ASPEK SEKSUALITAS MASYARAKAT Raissa, Amanda; Kleden, Kristoforus Laga; Michael, Tomy
VYAVAHARA DUTA Vol 15, No 1 (2020): MARET 2020
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.033 KB)

Abstract

In Indonesia discussing sex is a taboo subject to talk about. Many families, educational institutions, even the government is very minimal or even does notprovide education about sex in early age to childrens and adolescents, so it cannot be denied that the lack of sex education causes many cases of women who become pregnant out of wedlock and also more people who contract sexually transmitted diseases.So in this writing the author examines the procurement of condom vending machines in the college environment that not only releases condoms but also some issues articles of various laws and regulations related to the aim of providing education about healthy and safe sex and giving reminders to young people about the consequences that will be faced if someone has sex outside of marriage. The method used in this writing is empirical juridical where the writer sees the reality and the facts that exist and integrates with the applicable legal norms. The results of this study that there are still many young people who ignore the importance of using condoms to prevent sexually transmitted diseases and consider sex education as a taboo even in educational institutions
PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA TAHUN 2007 (STUDI YURIDIS EMPIRIS DI PROVINSI JAWA TIMUR) Michael, Tomy; Kleden, Kristoforus Laga
IPTEK Journal of Proceedings Series No 5 (2018): Seminar Nasional Teknologi dan Perubahan (SEMATEKSOS) 3 2018
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j23546026.y2018i5.4447

Abstract

Hak untuk melakukan perkawinan yang pada akhirnya memiliki keluarga telah termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Tetapi dalam tataran praktik, pemenuhan hak perkawinan masyarakat LGBT sangat rentan untuk memperoleh perlakuan diskriminatif dalam memperoleh hak-haknya, termasuk hak perkawinan. Hal tersebut disebabkan rendahnya kepedulian negara terhadap warga negaranya sehingga walaupun secara tersirat terdapat perlindungan terhadap masyarakat LGBT dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39-1999) dan Prinsip-Prinsip Yogyakarta Tahun 2007 (PPY 2007). Hal lainnya akibat adanya perbedaan orientasi seksual dan identitas gender masyarakat LGBT maka masyarakat LGBT membutuhkan perlindungan dalam pemenuhan hak perkawinan. Dengan demikian, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemenuhan hak perkawinan sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana konsep pengaturan norma hukum tentang pemenuhan hak perkawinan bagi masyarakat LGBT di Provinsi Jawa Timur? Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan mengumpulkan dan mengolah data primer yang kemudian dilakukan analisis berdasarkan data sekunder. Kesimpulan dari penelitian adalah nawacita menunjukkan keberagaman di indonesia. Dan mengakomodir perubahan yang dimungkinkan terjadi karena nawacita telah mencerminkan beberapa konvensi internasional dan tujuan bangsa. Terkait dengan PPY 2007 maka penghormatan dan penghargaan pada semua perbedaan merupakan bagian dari etika kehidupan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi. Nawacita merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan PPY 2007.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRAJURIT TNI TERHADAP TINDAK PIDANA ISTRI DAN ANGGOTA KELUARGA Yekti, Kumara Puspita; Kleden, Kristoforus Laga
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i1.4519

Abstract

AbstractThe duty to maintain security of the Republic of Indonesia, the TNI has a responsibility to their family that always provides support and encouragement, its a wife and family members. A wife of TNI soldiers will automatically join the TNI wife organization and inseparable from the TNI. This causes all the faults of the wife and family members are the responsibility of the husband as the TNI. This research was conducted to find out the application of the concept of dropping military discipline law and accountability of TNI soldiers due to the crimes of wife and family members. This type of research used normative legal research with statutory approach and concept approach. Data analysis techniques use normative analysis, by explaining all primary legal materials using concepts, theories, and principles in secondary and tertiary legal materials systematically. Also, it uses interpretation methods to produce answers to the legal problems examined. The results showed that the subject of military discipline law is only military or people who are likened to the military. The problem of wife and family members of the TNI who commit criminal acts, can not be charged to the TNI as a husband. In-Law No. 25-2014 on Military Discipline Law has not explained explicitly related to the accountability of TNI soldiers for crimes committed by their wives and family members. Therefore, further arrangements are needed in applying the provisions of military discipline law for TNI soldiers for the actions of their wife, and preferably the wife of TNI soldiers can be reprimanded and fostered by the organization of TNI wife or TNI leaders through husband.Keywords: crimes of wife and family members of the TNI; criminal liability; military discipline lawAbstrakDalam tugasnya mempertahankan keamanan NKRI, TNI memiliki tanggung jawab atas keluarganya yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat, yaitu seorang istri dan anggota keluarga. Istri-istri dari prajurit TNI otomatis akan bergabung dalam organisasi istri TNI dan mutlak tidak dapat dipisahkan dari TNI. Hal ini menyebabkan segala kesalahan istri dan anggota keluarga merupakan tanggung jawab suami sebagai TNI. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan konsep penjatuhan hukum disiplin militer dan pertanggungjawaban prajurit TNI akibat tindak pidana istri dan anggota keluarga. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik analisis data menggunakan analisis normatif, dengan cara menjelaskan seluruh bahan hukum primer dengan menggunakan konsep, teori, dan prinsip dalam bahan hukum sekunder dan tersier secara sistematisasi. Selain itu, menggunakan metode penafsiran untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek hukum disiplin militer hanya militer atau orang yang dipersamakan dengan militer. Permasalahan istri dan anggota keluarga TNI yang melakukan tindak pidana, tidak dapat dibebankan pada TNI sebagai suami. Pada UU No. 25-2014 belum menjelaskan secara eksplisit terkait pertanggungjawaban prajurit TNI atas tindak pidana yang dilakukan istri dan anggota keluarganya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam menerapkan ketentuan hukum disiplin militer bagi prajurit TNI atas perbuatan istrinya, serta sebaiknya istri prajurit TNI dapat ditegur dan dibina oleh organisasi istri TNI atau pimpinan TNI melalui suami.
PEMBUATAN MESIN KONDOM OTOMATIS: KAJIAN REFLEKTIF ILMU HUKUM TERHADAP ASPEK SEKSUALITAS MASYARAKAT Raissa, Amanda; Kleden, Kristoforus Laga; Michael, Tomy
VYAVAHARA DUTA Vol 15, No 1 (2020): MARET 2020
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vd.v15i1.1439

Abstract

In Indonesia discussing sex is a taboo subject to talk about. Many families, educational institutions, even the government is very minimal or even does notprovide education about sex in early age to childrens and adolescents, so it cannot be denied that the lack of sex education causes many cases of women who become pregnant out of wedlock and also more people who contract sexually transmitted diseases.So in this writing the author examines the procurement of condom vending machines in the college environment that not only releases condoms but also some issues articles of various laws and regulations related to the aim of providing education about healthy and safe sex and giving reminders to young people about the consequences that will be faced if someone has sex outside of marriage. The method used in this writing is empirical juridical where the writer sees the reality and the facts that exist and integrates with the applicable legal norms. The results of this study that there are still many young people who ignore the importance of using condoms to prevent sexually transmitted diseases and consider sex education as a taboo even in educational institutions
Kebebasan Berpendapat Hukum dan HAM Naufal, M. Andhika; Hidayatulloh, Irvan; Kleden, Kristoforus Laga
JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 6 No 1: Januari 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan banyaknya perhatian yang tertunjukkepada perselisihan terhadap kebebasanmengutarakan pendapat dan kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan pidato, debat, danlain-lain,. Kebebasan mengemukakan pendapat dan berekpresi di era saat ini, terlebih lagikebebasan tersebut dijamin baik oleh instrument nasional dan internasiona, dianggap sebagai hakyang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, jaminan bebas danintimidasi dan sebagai bentuk pemyiksaan dalam bentuk apapun, ialah juga merupakan bentukjaminan hak asasi manusia (HAM) yang ditegaskan di dalam dklarasi Hak Asasi Manusia (HAM)PBB maupun peraturan perundang-undangan nasioal, namun, berbagai kasus kekerasan terhadapdemonstran yang dilakukan oleh pemerintah (state actor) menjadi sorotan dimana-mana daribanyak pihak. Setiap orang berhak atas kebebasan mengemukakan pendapat. Tetapi kebebasanberpendapat itu juga tidak boleh merugikan atau menyenggol hak orang lain. Salah satu contohkebebasan mengemukakan pendapat yang menyenggol atau merugikan orang lain adalahpencemaran nama baik, yang dimana pendapat yang dikemukakan dengan sengaja menyerangatau merusak kehormatan maupun nama baik seseorang, dengan cara menuduh melakukanperbuatan tertentu yang dengan maksud nyata diketahui umum yang dikenal penistaan. Tulisanini mencoba melihat bagai manaa sebetulnya kajian freedom of speech
Co-Authors Ajeng Septianur Putri Amalan, Ilmi Ahsanu Atom, Fransiskus Candra, Priskardus Hermanto Hidayatulloh, Irvan Indratanto, Samudra Putra Michael, Tomy Naufal, M. Andhika Nurainun Nurainun Raissa, Amanda Tomy Michael Yekti, Kumara Puspita