Garuda - Garba Rujukan Digital

Legal Protection For The Community In Cyber Space Through Regulation Forming With The Omnibus Method Juaningsih, Imas Novita; Hidayat, Rayhan Naufaldi
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 2 No 2 (2022): IPMHI Law Journal, July-December 2022
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v2i2.54684

This study examines the laws and regulations in Indonesia that contain material related to cyberspace. The goal to be achieved is to provide a detailed description of the problems contained in laws and regulations, especially at the level of laws related to cyberspace, their implications in people's lives, and appropriate concepts to solve these problems. The method used is normative legal research with a state approach. The results of this study indicate that there is regulatory obesity that regulates cyberspace in Indonesia. There are 30 regulations at the statutory level. Moreover, the content material contained in it is still general in nature and has not been integrated with one another. This fact creates legal uncertainty in the realm of implementation, creating loopholes that can be exploited by irresponsible parties to carry out cyber crimes, such as the spread of negative content, cyber attacks, hacking and theft of personal data. The rise of crimes that occur in cyberspace is very detrimental to the wider community, disrupts security and public order, and even threatens the resilience of the state. Therefore, it is necessary to reform in the realm of law, namely by applying the omnibus method to draft universal sweeping laws that can integrate legal norms in many laws effectively and efficiently. ABSTRAK Penelitian ini mengkaji tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat materi terkait ruang siber. Tujuan yang hendak dicapai yaitu memberi gambaran secara detail mengenai problematika yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, terutama di tingkat undang-undang yang terkait dengan ruang siber, implikasinya dalam kehidupan masyarakat, dan konsep yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan undang-undang (statue approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi obesitas regulasi yang mengatur ruang siber di Indonesia. Regulasi tersebut berjumlah 30 di tingkat undang-undang. Terlebih, materi muatan yang terkandung di dalamnya masih bersifat general dan belum terintegrasi satu sama lain. Kenyataan yang demikian itu menimbulkan ketidakpastian hukum di ranah implementasi, sehingga menimbulkan celah yang dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan kejahatan siber, seperti penyebaran konten negatif, serangan siber, peretasan dan pencurian data pribadi. Maraknya kejahatan yang terjadi di ruang siber sangat merugikan masyarakat luas, mengganggu keamanan dan ketertiban umum, bahkan mengancam ketahanan negara. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi di ranah undang-undang yaitu dengan menerapkan metode omnibus untuk merancang undang-undang sapu jagat yang dapat mengintegrasikan norma-norma hukum dalam banyak undang-undang secara efektif dan efisien.

DESENTRALISASI ASIMETRIS PROSES PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA Eka Dewi, Natalia Nanda; Hidayat, Rayhan Naufaldi
VARIA HUKUM Vol 5, No 2 (2023): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v5i2.28202

Penulisan ini bertujuan guna mengetahui pola Desentralisasi Asimetris proses pengisian jabatan Kepala Daerah dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dalam pembahasan diuraikan bahwa dalam Konstitusi Indonesia Desentralisasi asimetris ditegaskan dan diakui hingga saat ini. Terdapat 4 (empat) daerah yang mempunyai ciri khusus dalam pengisian jabatan kepala daerahnya. Keempat daerah tersebut adalah DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Aceh. Realita pada pemerintahan daerah, landasan yuridis konstitusional berlakunya desentralisasi asimetris tersebut dapat ditinjau pada Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Satuan-satuan pemerintahan daerah khususnya keberagaman pengisian jabatan kepala daerah diakui dalam pelaksanaannya.

DESENTRALISASI ASIMETRIS PROSES PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA Eka Dewi, Natalia Nanda; Hidayat, Rayhan Naufaldi
VARIA HUKUM Vol. 5 No. 2 (2023): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v5i2.28202

Penulisan ini bertujuan guna mengetahui pola Desentralisasi Asimetris proses pengisian jabatan Kepala Daerah dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dalam pembahasan diuraikan bahwa dalam Konstitusi Indonesia Desentralisasi asimetris ditegaskan dan diakui hingga saat ini. Terdapat 4 (empat) daerah yang mempunyai ciri khusus dalam pengisian jabatan kepala daerahnya. Keempat daerah tersebut adalah DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Aceh. Realita pada pemerintahan daerah, landasan yuridis konstitusional berlakunya desentralisasi asimetris tersebut dapat ditinjau pada Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Satuan-satuan pemerintahan daerah khususnya keberagaman pengisian jabatan kepala daerah diakui dalam pelaksanaannya.

Supreme Court's Ultra Vires Rulings Represent a Paradigm Shift in The Judicial Review Conducted by Constitutional Judges Nabila, Larasati; Hidayat, Rayhan Naufaldi; Juaningsih, Imas Novita
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 7 No. 2 December (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v7i2.2709

This study focuses on discussing the legal ratio of ultra vires rulings by constitutional judges as a manifestation of judicial activism. The ultra vires ruling has created a dialectic between preventing rechtvacum to uphold constitutional justice and the threat of judicial autocracy because the Constitutional Court exceeds its authority as a negative law. The purpose of this study is to comprehensively describe the dialectics of affirming ultra vires decisions by the Constitutional Court in accordance with human rights based on constitutional justice, as well as to analyze the application of the ultra vires doctrine to the actions of the Directors in hiring workers/labourers with work agreements for a certain time. The research method used is normative legal research with a legal approach and a contextual approach. The results of this study indicate that ultra vires decisions by constitutional judges are an unavoidable legal necessity. This is because normatively, sociologically, and in principle they are not contradictory. Therefore, ultra vires needs to be done with methods and sources to find the right law/constitutional to prevent rechtvacuum and overlapping judges in dealing with problems that are constantly changing without destroying checks and balances and creating a mini-parliament

MENGURAI FILOSOFI DI BALIK TRADISI KONSTITUSIONAL MASYARAKAT MĀORI Hidayat, Rayhan Naufaldi; Hasiah, Neti
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.2087

ABSTRACTThe Māori people are a social entity with historical origins in the Polynesian peoples of New Zealand. This study will tentatively outline what has developed and is believed to constitute the Māori constitutional tradition. The discussion will cover several key aspects of law and philosophy that have influenced the development of constitutional thought and practice there. The methodology employed is based on a non-doctrinal framework with a historical approach that contextualises the Māori constitutional tradition. A review of the literature reveals a collective interconnection between several key principles, such as whanaungatanga, manaakitanga, mana, tapu and utu, which underpin the development of the Māori legal system and constitutionalism. The exercise of public power within the Māori belief system is constrained by a system of values that must be collectively observed. Essentially, this maintains a balance between structure, rights, behaviour and relationships with community members, as well as spiritual harmony with nature.Keywords: Indigenous CommunitiesThe Māori people; New Zealand; Constitutional traditions. ABSTRAKMasyarakat Māori merupakan suatu entitas sosial yang memiliki asal usul sejarah dari rumpun polinesia di Selandia Baru. Studi ini akan menggambarkan secara tentatif apa yang tumbuh dan diyakini menjadi tradisi konstitusional Māori. Penjelasan akan mencakup beberapa aspek utama hukum dan filsafat yang turut mempengaruhi perkembangan pemikiran dan praktik konstitusional di sana. Metode yang digunakan berbasis kerangka non-doktrinal dengan pendekatan historis yang melatarbelakangi tradisi konstitusional Māori. Penulusuran literatur menunjukkan adanya keterkaitan kolektif dari beberapa prinsip utama, sebut saja seperti whanaungatanga, manaakitanga, mana, tapu dan utu yang mendasari perkembangan sistem hukum dan konstitusionalisme Māori. Pelaksanaan kekuasaan publik dalam keyakinan Māori akan dibatasi oleh sistem nilai yang wajib ditaati bersama. Hakikatnya akan menjaga keseimbangan struktur, hak, perilaku dan hubungannya dengan anggota komunitas maupun dalam arti keserasian spiritual dengan alam.Kata Kunci: Komunitas Adat; Masyarakat Māori; Selandia Baru; Tradisi Konstitusional.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search