Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Indonesia's protection of Rohingya refugees and regional geopolitical principles Muttaqin, Entol Zaenal
Lampung Journal of International Law Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/lajil.v6i1.3348

Abstract

As one of the main countries in the ASEAN regional organisation, Indonesia plays an important role in establishing peace and mutually beneficial relations. Even in the case of the mass exodus of Rohingya refugees, which is attracting attention because it is linked to humanitarian issues, many countries are reluctant to accept the arrival of these refugees who are considered stateless. Moreover, many countries are reluctant to accept the arrival of these refugees who are considered stateless, as Myanmar has revoked their citizenship and does not consider them to be citizens. One of the countries visited is Indonesia, and not just as a country seeking political asylum, but in this case Indonesia is obliged to pay attention, even though legally it has not signed the UN Convention on Refugees, particularly Indonesia's position as a large country within ASEAN. Therefore, this paper aims to answer several questions, namely: the format of Indonesia's policy towards Rohingya asylum seekers under humanitarian and human rights law, then the formula of Indonesia's role in resolving the Rohingya refugee conflict in Myanmar in the context of ASEAN's international relations, and the relevance of Indonesia's international policies and the 1951 Geneva Refugee Convention in protecting refugees across Indonesian borders. The method used is a legal empirical method using primary legal source data and analysed qualitatively. The paper concludes that Indonesia needs to pay attention to the international legal framework regarding refugees, that Indonesia's potential in resolving the Rohingya conflict is very strategic because it is politically active, and finally that the relevance of the 1951 Geneva Convention and Indonesia's foreign policy is very compatible because the convention aims to protect refugees.
LEGISLATIVE REVIEW PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PASAL 22 AYAT 2 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PERSPEKTIF PRINSIP NEGARA KONSTITUSIONAL DAN MASLAHAH MURSALAH Muttaqin, Entol Zaenal; Dzikri Hidayatullah
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 15 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v15i1.12242

Abstract

Salah satu peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan mekanisme yang unik yaitu Perppu. Perppu dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Namun dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dijelaskan bahwa setelah Perppu dikeluarkan oleh Presiden, maka harus dilakukan persetujuan oleh DPR, atau lebih dikenal dengan legislative review. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana mekanisme pengaturan legislative review oleh DPR berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945? Kemudian, bagaimanakah praktek legislative review di Indonesia dalam perspektif prinsip negara konstitusional dan dalam perspektif maslahah mursalah? Bagaimanakah indikator yuridis sehingga suatu Perppu diterima atau ditolak menjadi undang-undang? Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, serta menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini berkesimpulan: (1) Pengaturan legislative review oleh DPR berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 bahwa proses legislative review suatu Perppu dilakukan oleh DPR melalui proses yang sama dengan pembahasan RUU. (2) dari perspektif negara konstitusional, legislative review tidak bertentangan dengan prinsip negara konstitusional, dalam perspektif maslahah mursalah legisative review tidak bertentangan dengan prinsip menghilangkan bahaya dan menjaga kemanfaatan. (3) Tidak ditemukan adanya indikator yuridis yang pasti sehingga DPR menetapkan atau menolak atau mencabut Perppu, tetapi dalam melakukan legislative review DPR selalu mengembalikan persoalan pada peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.