Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

MENGKAJI LEGALITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP Mohamad Rifki
Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Law - Tarumanagara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/erahukum.v16i1.2377

Abstract

Besides court function, the Supreme Court also has rule function, counseling function, supervisor function, and administrative function. Judges as an organ on Supreme Court must be differentiated with Supreme Court as a State Institution. Judges can be a law maker on their verdict (Judge made-law), because Judges are not only a mouthpiece of the law (la bouche de la loi), instead they also considered to know the law (Ius Curia Novit). However, the Regulation of Supreme Court as an implementation of its rule function can’t be stated as a law making (rechtsvinding), because the Regulation of Supreme Court is not a part of Law Making, but rather Rule Making. Regulation of Supreme Court Number 2 Year 2012 about Adjustment on the Limitation of Minor Crime and Fine on KUHP is one of the regulation that has been made by the Supreme Court as a State Institution. This article will analyze the legality of the Regulation of Supreme Court based on the authority given by the act or constitution, and also analyze it from the regulation concerning the drafting of act.  
Reformulasi Sanksi Administrasi Bersifat Primum Remedium Dalam Pengelolaan Perikanan (Sebuah Upaya Memberi Efek Jera Bagi Korporasi Pelanggar Ketentuan Di Bidang Perikanan) Mohamad Rifki
Jurnal Esensi Hukum Vol 1 No 1 (2019): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.301 KB) | DOI: 10.35586/esensihukum.v1i1.7

Abstract

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (UU Perikanan), mengatur ancaman sanksi kepada orang maupun korporasi. Namun, pelanggaran yang dilakukan korporasi masih terjadi, karena rumusan sanksi pidananya tidak dapat menyentuh korporasi. Penelitian ini menganalisis formulasi sanksi administrasi dalam UU Perikanan untuk dapat bersifat primum remedium sehingga diharapkan memberi efek jera bagi korporasi, sekaligus mencoba memberikan reformulasi sanksi administrasi tersebut terhadap potensi pelanggaran di bidang perikanan. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan secara yuridis normatif, disimpulkan bahwa untuk dapat menjerat korporasi sehingga memberikan efek jera, perlu memilah kembali ancaman sanksi yang bernuansa administrasi agar dirumuskan bersifat primum remedium. Hanya saja, hasil reformulasi yang dilakukan bukan berarti menghapuskan ancaman pidana sama sekali.
MANAJEMEN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SMAN 1 CIKARANG PUSAT KABUPATEN BEKASI Nasri Kurnialoh; Solihin Sari; Mohamad Rifki
Promis Vol 5 No 1 (2024): Edisi Maret 2024
Publisher : Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pemalang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58410/promis.v5i1.901

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen perencanaan, implementasi danevaluasi kurikulum. Penelitian ini mengunakan pendekatan penelitian kualitatif denganinforman berjumlah 6 orang yang terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil kepala sekolahbidang kurikulum dan guru-guru SMAN 1 Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi.Teknik pengumpulan data melalui tiga cara, yaitu observasi, studi dokumen, danwawancara. Teknik analisis datanya melalui tiga tahap yaitu reduksi data reduction,analisis data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, terdapat evaluasi menyeluruhterhadap kebutuhan siswa, perkembangan pendidikan, dan tuntutan dunia kerja,kolaborasi antara wakil kepala sekolah, tim guru dan pakar pendidikan. Kedua,manajemen implementasi kurikulum merdeka belajar dalam meningkatkan mutupendidikan dengan cara: melibatkan pelatihan, dukungan kepada guru dalampembelajaran inovatif dan guru didorong untuk menggunakan metode pembelajaran yangaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Ketiga, evaluasi berkelanjutan dan holistik termasukguru, siswa, orang tua, staf sekolah, dan komunitas lokal. Kolaborasi dan komunikasi yangbaik antara semua pihak akan membantu memastikan kesuksesan implementasi kurikulummerdeka belajar dan peningkatan mutu pendidikan di SMAN 1 Cikarang Pusat KabupatenBekasi.