Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Novelty Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
Zakiyah, Ninik
Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
REFORMULASI KEBIJAKAN FORM A5-KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK POLITIK Ninik Zakiyah; Lita Tyesta Addy Listya Wardhani
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2 (2019): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v10i2.5466

Abstract

Pemilihan umum sebagai momen paling penting dalam menjalankan demokrasi, karena demokrasi bagi bangsa Indonesia merupakan tatanan kenegaraan yang juga sesuai dengan martabat manusia yang menghormati dan menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Memberikan hak suara pada setiap pemilu dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) luar daerah asal dengan menggunakan form A5-Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang tentu dalam mengurusnya harus sesuai prosedur. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data didapat dari sumber data sekunder dari bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier baik dalam bentuk jurnal, buku-buku, undang-undang, dan sumber terkait lainnya. Secara prosedural Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2019 telah mengatur secara jelas, namun dalam pelaksanaanya menemui kendala seperti prosedur yang dirasa terlalu ribet dan beberapa pihak penyelenggara yang kurang paham prosedurnya sehingga ada calon pemilih tidak bisa mendapatkan form A5-KPU akibatnya kehilangan hak pilihnya. Dinamisnya peristiwa masyarakat mengharuskan relevansi sebuah peraturan harus terus dipantau agar mampu memenuhi kebutuhan setiap warga Negara, untuk itu perlu adanya formulasi ulang terkait kebijakan tersebut agar mampu mengakomodir secara komprehensif.
The Indonesian Business Competition Law: How the Police Plays a Role? Paramita Prananingtyas; Hari Sutra Disemadi; Ninik Zakiyah
Jurnal Hukum Novelty Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/novelty.v11i1.a15224

Abstract

Introduction to The Problem: In Indonesia, there are specialized and independent institutions in enforcing business competition law. The institution is the Business Competition Supervisory Commission or KPPU. It is because the suspected of business actors who violate Act No. 5 of 1999 are often uncooperative. In assisting KPPU, the Anti-Monopoly Law mandates the police to enforce business competition law in Indonesia. But, the extent the police’s role in helping the KPPU’s duty became the arising problem that should be discussed.Purpose/Objective Study: This research wants to discuss the role of the police in enforcing business competition law.Design/Methodology/Approach: This research is doctrinal research (normative juridical); an investigation that uses a statutory approach. The legal material referred to in this study focuses on the primary legal content, namely Act No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition, or it often called Anti-Monopoly Law, and the Indonesian Criminal Law Code (KUHP).Findings: This research shows that the police have the authority to uphold business competition law. The Anti-Monopoly Law gives power to the police in assisting KPPU. The provisions for the role of the police are contained in Article 36, Article 41 paragraph (3), and Article 44 paragraph (5) of the Anti-Monopoly Act. The role of the police to enforce business competition law begins at the time of the investigation or inspection process if the KPPU requests assistance to present reported parties, witnesses, expert witnesses, and other parties involved in business competition cases.
Co-Authors Hari Sutra Disemadi Lita Tyesta Addy Listya Wardhani Paramita Prananingtyas