Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.961
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Novelty Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JUSTITIA JURNAL HUKUM Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Jurnal Ilmu Hukum
Hari Sutra Disemadi
Universitas Diponegoro
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Sistem e-voting dalam pemilihan kepala daerah 2020 saat pandemi covid-19: Perbandingan Indonesia, Australia dan Brazil Vicko Taniady; Brillian Aditya Prawira Arafat; Hari Sutra Disemadi
EKSPOSE Vol 19, No 2 (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v19i2.1139

Abstract

Reformasi Kebijakan Bisnis Lembaga Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia Hari Sutra Disemadi
Justitia Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2020): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.16 KB)

Abstract

Di Indonesia telah terjadi perkembangan lembaga keuangan syariah yang begitu pesat, terutama adalah lembaga perbankan. Untuk itu perlu ada pengaturan yang mengatur lembaga keuangan perbankan syariah sebagai landasan hukum dan sebagai legalitas bank syariah dalam menyelenggarakan bisnisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reformasi pengaturan lembaga perbankan syariah di Indonesia dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menunjukan adanya reformasi pengaturan lembaga keuangan perbankan syariah hingga saat ini. Reformasi kebijakn tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Hingga saat ini perbankan syariah diatur khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008.Kata Kunci : Reformasi Regulasi, Perbankan Syariah, Indonesi
The Indonesian Business Competition Law: How the Police Plays a Role? Paramita Prananingtyas; Hari Sutra Disemadi; Ninik Zakiyah
Jurnal Hukum Novelty Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/novelty.v11i1.a15224

Abstract

Introduction to The Problem: In Indonesia, there are specialized and independent institutions in enforcing business competition law. The institution is the Business Competition Supervisory Commission or KPPU. It is because the suspected of business actors who violate Act No. 5 of 1999 are often uncooperative. In assisting KPPU, the Anti-Monopoly Law mandates the police to enforce business competition law in Indonesia. But, the extent the police’s role in helping the KPPU’s duty became the arising problem that should be discussed.Purpose/Objective Study: This research wants to discuss the role of the police in enforcing business competition law.Design/Methodology/Approach: This research is doctrinal research (normative juridical); an investigation that uses a statutory approach. The legal material referred to in this study focuses on the primary legal content, namely Act No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition, or it often called Anti-Monopoly Law, and the Indonesian Criminal Law Code (KUHP).Findings: This research shows that the police have the authority to uphold business competition law. The Anti-Monopoly Law gives power to the police in assisting KPPU. The provisions for the role of the police are contained in Article 36, Article 41 paragraph (3), and Article 44 paragraph (5) of the Anti-Monopoly Act. The role of the police to enforce business competition law begins at the time of the investigation or inspection process if the KPPU requests assistance to present reported parties, witnesses, expert witnesses, and other parties involved in business competition cases.
Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara Asiyah Jamilah; Hari Sutra Disemadi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i1.726

Abstract

Permasalahan overcrowding penjara kian meningkat tiap tahunnya dan hampir terjadi di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Salahsatu upaya untuk menanggulangi overcrowding tersebut adalah menggunakan alternatif pidana penjara yaitu pidana kerja sosial. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif yang tepat untuk menanggulangi overcrowding penjara. Penelitian ini adalah penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Hasil dari penelitian ini adalah pidana kerja sosial diharapkan dapat menghindarkan atau setidaknya memperkecil dampak negatif dari upaya masif pemenjaraan dan dapat menjadi salahsatu alternatif yang tepat untuk menanggulangi overcrowding yang terjadi di Indonesia.
UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERADILAN PIDANA DI ERA PEMBERLAKUAN “NEW NORMAL” SELAMA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA Ikhsan Ikhsan; Hari Sutra Disemadi; Syukri Kurniawan; Pujiyono Pujiyono
Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2020): JIH FH UNRI, Vol 9 No 2: 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.473 KB) | DOI: 10.30652/jih.v9i2.7933

Abstract

Upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam situasi pemberlakuan new normal di indonesia, maka dapat di lihat pada UU No. 35 Tahun 2014 yang sebelumnya adalah UU No. 23 tahun 2002. Perlindungan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yuridis perpektif perlindungan dan pemenuhan hak anak di peradilan pidana dari perspektif nasional dan internasinal serta upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam situasi pemberlakuan new normal. Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  dilengkapi  dengan pendekatan analisis, koseptual dan komparatif  dengan mengutamakan  data  sekuder  dengan  analisis  kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan upaya pemerintah dalam dilindungi anak secara optimal di era new normal ini, yaitu: a) menyederhanakan kurikulum; b) memberikan subsidi kuota internet, infrastruktur, dan fasilitas untuk belajar berbasis daring; c) mengoptimalisasi layanan pendidikan bagi anak di desa; d) adanya kerjasama dalam melindungi hak anak dalam pemberitaan media massa atau sosialisasi oleh Polri, komisi perlindungan anak indonesia, serta masyarakat; and e) pemerintah harus profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel.
Co-Authors Asiyah Jamilah Brillian Aditya Prawira Arafat Ikhsan Ikhsan Marthsian Yeksi Anakotta Paramita Prananingtyas Pujiyono Pujiyono Syukri Kurniawan Vicko Taniady Zakiyah, Ninik