<![CDATA[ This study aims to look at the role of PT Angkasa Pura I and the Kulon Progo Regency Government in resolving horizontal conflicts that occurred around the Kulon Progo Airport development area. The role of PT Angkasa Pura I and the Kulon Progo Regency Government is important, especially in the process of the resolution stages for the success of the airport development progress. This research uses qualitative methods that are strengthened by conflict and conflict resolution approaches as a theoretical basis for looking more deeply into the process of conflict formation and efforts to reduce conflict. Data collection was carried out using in-depth interviews with crucial actors, both from the airport, the Kulon Progo Regency Government, and from the community. The results of the research show that horizontal conflict is formed by five things, namely perceptual distortion, grudges, distrust, competition/scarcity of resources, destructive criticism. Furthermore, PT Angkasa Pura I and the Kulon Progo Regency Government’s role in carrying out horizontal conflict resolution is carried out in three ways, namely by conducting negotiations, local wisdom and through community empowerment. It was also found that there was the involvement of indirect actors which increased the intensity and scale of the conflict which could become a basis for further research.Kajian ini bertujuan untuk melihat peran PT Angkasa Pura I dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam meresolusi konflik horizontal yang terjadi di sekitar area pembangunan Bandara Kulon Progo. Peran PT Angkasa Pura I dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menjadi penting, khususnya pada proses tahapan-tahapan resolutif untuk mensukseskan progres pembangunan bandara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dikuatkan dengan pendekatan konflik dan resolusi konflik sebagai basis teoretis untuk melihat lebih dalam proses terbentuknya konflik hingga upaya peredaman konflik. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam pada aktor-aktor yang krusial, baik dari pihak bandara, Pemerintah Daerah, maupun dari kalangan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik horizontal dibentuk oleh lima hal, yakni penyimpangan persepsi, dendam, ketidakpercayaan, kompetisi/kelangkaan sumber daya, kritik yang bersifat merusak. Lebih lanjut, peran PT Angkasa Pura I dan Pemerintah Daerah Kulon Progo dalam melakukan resolusi konflik horizontal dilakukan melalui tiga cara, yakni dengan melakukan negosiasi, kearifan lokal (local wisdom), dan melalui pemberdayaan masyarakat (empowerment). Ditemukan pula adanya keterlibatan aktor tidak langsung yang meningkatkan intensitas dan skala konflik yang dapat menjadi pijakan bagi penelitian selanjutnya.]]>
