p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sociopolitico
Suheri, Ana
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN ANAK MELALUI PENDIDIKAN DALAM KELUARGA Suheri, Ana
JURNAL SOCIOPOLITICO Vol 6 No 2 (2024): JURNAL SOCIOPOLITICO
Publisher : FISIPOL Universitas PGRI Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54683/sociopolitico.v6i2.142

Abstract

Perlindungan anak merupakan isu yang sangat penting dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia. Pendidikan dalam keluarga berperan besar dalam memberikan perlindungan dan pembentukan karakter anak. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas perlindungan anak melalui pendidikan dalam keluarga dengan pendekatan sosiologi hukum. Melalui analisis data dan studi kasus, jurnal ini mengidentifikasi tantangan dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan anak di lingkungan keluarga. Dengan mengacu pada berbagai sumber, termasuk data statistik dan contoh kasus yang relevan, diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak di Indonesia
KEPEMIMPINAN HUKUM DAN ETIKA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK Suheri, Ana
JURNAL SOCIOPOLITICO Vol 7 No 2 (2025): JURNAL SOCIOPOLITICO
Publisher : FISIPOL Universitas PGRI Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54683/sociopolitico.v7i2.198

Abstract

Dalam konteks pemerintahan kontemporer, kepemimpinan hukum dan etika memiliki peran krusial dalam proses pengambilan keputusan publik. Keputusan yang diambil oleh pemimpin masyarakat harus mematuhi hukum yang berlaku dan mencerminkan prinsip etika yang tinggi. jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara kepemimpinan hukum dan ​etika dalam konteks pengambilan keputusan publik, dengan menekankan pentingnya transparansi , akuntabilitas , dan partisipasi publik, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena kepemimpinan hukum dan etika dalam pengambilan keputusan publik di Kota Palangka Raya. Hasil penelitian Hukum dan etika kepemimpinan dalam pengambilan keputusan publik di Kota Palangka Raya merupakan aspek krusial untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Walaupun terdapat tantangan seperti korupsi dan minimnya partisipasi masyarakat, terdapat juga peluang yang signifikan untuk memperbaiki keadaan ini. Oleh karena itu, para pemimpin di Palangka Raya harus berkomitmen untuk mengutamakan prinsip-prinsip hukum dan etika dalam setiap keputusan yang diambil.
HUKUM DAN LINGKUNGAN: TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Suheri, Ana
JURNAL SOCIOPOLITICO Vol 8 No 1 (2026): JURNAL SOCIOPOLITICO
Publisher : FISIPOL Universitas PGRI Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54683/sociopolitico.v8i1.230

Abstract

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi instrumen penting dalam tata kelola korporasi modern, terutama pada kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan. Di Indonesia, kewajiban CSR diberlakukan dalam kerangka hukum yang menggabungkan ketentuan di bidang Perseroan Terbatas dan peraturan lingkungan hidup. Artikel ini menganalisis kerangka hukum tanggung jawab sosial perusahaan dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan, mengevaluasi implementasinya melalui studi kasus, serta mengusulkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat penegakan hukum dan mekanisme akuntabilitas perusahaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi dokumen hukum dan studi kasus perusahaan yang berdampak lingkungan. Hasil menunjukkan adanya gap antara kewajiban hukum dan praktik pelaksanaan CSR, termasuk lemahnya pemantauan, alokasi anggaran yang tidak jelas, serta kurangnya sanksi efektif. Rekomendasi diarahkan pada penguatan mekanisme pelaporan, transparansi anggaran CSR, dan harmonisasi peraturan.