Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Celt: A Journal of Culture, English Language Teaching & Literature Seri Kajian Ilmiah Jurnal Konstitusi SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan
Yustina Trihoni Nalesti Dewi, Yustina Trihoni
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENATAAN PAPAN REKLAME BERBASIS PADA SISTEM KENYAMANAN VISUAL DAN TATA RUANG KOTA Yulita Titik, Sunarimahingsih; Robert Rianto, Widjaya; Yustina Trihoni, Nalesti Dewi
Seri Kajian Ilmiah Vol 15, No 2 (2014)
Publisher : Seri Kajian Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Papan reklame merupakan salah satu unsur pembentuk visual kota. Keberadaannya dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan sekaligus dapat menunjang unsur keindahan kota. Namun demikian jika dalam penataan dan disainnya tidak memenuhi kaidah informasi, sistem komunikasi visual dan keindahan kota, maka keberadaannya justru akan menjadikan kota secara visual tidak nyaman lagi. Kota menjadi semrawut dan terpolusi oleh papan reklame.Keberadaan papan-papan reklame tanpa penataan yang konseptual merupakan bumerang bagi kualitas visual kota.Pedoman atau standar penataan papan reklame sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas visual kota. Beberapa permasalahan tentang periklanan banyak muncul dibeberapa kota diantaranya di kota solo, dimana keberadaan papan reklame kurang memperhatikan kesesuaian dengan lingkungan. Kajian bertujuan untuk mengkaji sistem penataan billboard di kota Yogyakarta apakah penataan billboard atau papan reklame di kota Yogyakarta sudah mengikuti kaidah yag semestinya sertauntuk menemukan model penataan billboardyang mungkindapat juga diaplikasikan dan dioperasionalisasikan di kota-kota di Indonesia. Pendekatan dilakukan dengan mengkaji sistem grafis dan sistem visual dan melihat sinkroniasi antara tempat, media, dan pesan. Hasil yang didapatkarena perkembangan untuk fasilitas komersial, muncul banyak reklame yang jika tidak dikendalikan akan merusak citra kawasan dan banyak reklame yang cenderung menutup fasade bagian atas bangunan dan tidak diintegrasikan dengan bentuk fasade bangunan. Reklame perlu ditata untuk menjaga lokalitas kawasan, menjaga streetscape kawasan sebagai upaya untuk menyiptakan amenitas visual, dan upaya mengintegrasikan dengan elemen kota lainnya. Dalam penataan perlu dibedakan antara penataan bentuk rekame untuk daerah umum dan daerah spesifik
Hak Konstitusional Korban atas Pengadilan HAM yang Kompeten, Independen, dan Imparsial Nalesti Dewi, Yustina Trihoni
Jurnal Konstitusi Vol 11, No 2 (2014)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.314 KB) | DOI: 10.31078/jk%x

Abstract

Court of Human Rights, guarantee a fair trial for the sake of protecting human and human dignity must be realized in line with the principles of the Indonesian nation berketuhanan and equitable. The establishment of a Human Rights Court will be the initial parameters that indicate to what extent the seriousness of the Government of the Republic of Indonesia to protect and promote human rights as mandated by the Pancasila as Cita Law (Rechtsidee). Court of Human Rights also  be a stepping stone towards the reform of the legal system in Indonesia. Guarantees the right to a fair trial under Article 28 D (1) of the Constitution of 1945, which  then further elaborated by Article 24 of the 1945 Constitution of the judicial power. However, what was before the law and According to the law is not necessarily so in fact before the court and According to the court. Empirical experience shows the benefit of victims in court human rights are often violated because of various political interests. In order to maintain accountability of the judicial process at the Human Rights Court, need community involvement as a control in order to increase awareness of the implementation of a fair trial. It is very important is the guarantee of public trials that are part of a fair trial with the aim of protecting the interests of the accused or the victim of the confidentiality of a hearing in the absence of public  scrutiny.
Program Vaksinasi Sars-Cov 2 dan Relevansinya dengan Pemaknaan Kebebasan Menentukan Pelayanan Kesehatan dari Perspektif Hak Asasi Manusia Depari, Lisa; Dewi, Y. Trihoni Nalesti; Limijadi, Edward Kurnia
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 10, No 1: Juni 2024
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v10i1.10480

Abstract

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai hak. Sebagai hak, dasar utamanya pada kebebasan memilih. Karena itu, hak yang sifatnya opsional hanya dapat dianjurkan negara kepada warga negara dengan tetap menghargai kebebasan memilih warga negara. Singkatnya, negara wajib menyediakan hak warga negara melalui tata hukum positif tapi penggunaannya tak dapat dituntut atau dipaksakan. Paksaan dengan alasan kebaikan umum sekalipun pada dasarnya merupakan pembatasan terhadap kebebasan yang tak lain adalah hakikat dari hak. Namun dalam masa Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, negara mengeluarkan beberapa kebijakan yang membatasi kebebasan warga negara dan memaksa semua warga negara untuk menerima vaksin SARS-Cov 2. Apakah kebijakan pemerintah yang mewajibkan vaksinasi SARS-Cov 2 bertentangan dengan Hak Asasi Manusia?Dalam penelitiaan ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian kualitatif eksplanatif. Sedangkan teori yang digunakan adalah Hans Kelsen dan teori hukum kodratnya Thomas Aquinas. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengaturan hukum positif, warga Negara memiliki hak untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan bagi tubuhnya. Karena hak, sifatnya opsional, sehingga warga Negara dapat menggunakan atau mengabaikannya. Akan tetapi, pada masa Pandemi Covid-19, hak dimaksud tidak dapat digunakan secara mutlak untuk menolak vaksinasi yang ditawarkan Negara sebagai salah satu jalan keluar penanggulangan Covid-19. Karena hukum dibuat untuk manusia, untuk memuliakan keluhuran martabat manusia, maka kemanusiaan harus menjadi simbol dalam aktivitas hukum berhukum. Dengan demikian, demi kemanusiaan yang adil di satu sisi dan beradab di sisi yang lain, hak perorangan untuk memilih yang terbaik bagi tubuhnya hanya berlaku dalam situasi normal, sedangkan pada masa kedaruratan kesehatan yang luar biasa, hak bersama yang lain harus menjadi prima facie dalam hukum berhukum. Dalam konsteks ini, keselamatan bersama manusia di teritori Negara merupakan hukum tertinggi
Cultural Values Revitalization: A Post-Conflict Peace Building Effort in Ambon City Sunarimahingsih, Yulita Titik; Susanti, B. Tyas; Dewi, Y. Trihoni Nalesti
Celt: A Journal of Culture, English Language Teaching & Literature Vol 22, No 1: June 2022, Nationally Accredited
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/celt.v22i1.2384

Abstract

Ambon has experienced a social disaster in the form of a conflict that occurred in 1999-2004. Many attempts were made to overcome it. Basically, the Ambonese people have unique traditions and cultural symbols that can be a means of uniting them, but small emotional flareups still appear which cause further friction and conflict, therefore revitalizing the local cultural values is important. The revitalization of Ambonese cultural values and traditional symbols is important. Currently, the gap in communication and understanding of noble values, local wisdom,  and the meaning of cultural symbols is the main obstacle in efforts to use it for reconciliation. This research reports the aim of finding a strategy for revitalizing cultural values and cultural symbols in Ambon, as one way to promote sustainable peace and rebuild Ambon's identity as a city that is full of local philosophy and cultural wisdom. The method used is a qualitative method with post-disaster management analysis. The research finds that a revitalization process strategy for reconciliation can be done by means of (1) Building integration of local wisdom and culture in public space, and (2) internalizing the local values and the marking of cultural symbols.
Co-Authors Depari, Lisa Limijadi, Edward Kurnia Sunarimahingsih Yulita Titik, Sunarimahingsih Sunarimahingsih, Yulita Titik Susanti, B. Tyas Widjaya Robert Rianto, Widjaya