Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Jurnal Cahaya Mandalika Journal Evidence Of Law
Rumkel, Lutfi
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Hubungan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Rumkel, Lutfi; Sam, Belinda; Umanailo, M Chairul Basrun
Administratio Vol 11 No 1 (2020): Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (619.269 KB)

Abstract

Village development socially changes social values by discovering the value of technological development in the village of community development that leads to the development of new villages. This of course requires a partnership with the community component. This research aims to explain the relationship between the Village Head, Village Consultative Body and customary institutions in the development of the Village. This research is a field research, namely research on incentives about the background of the present situation and the interaction between social, individuals, groups, institutions and communities in the development of the Village. The study was conducted in Kayeli Subdistrict, Buru Regency. Data in this study were obtained from primary data sources and secondary data, with data collection techniques used through observation, interviews, questionnaires and literature/purposive sampling. The results of the study show the partnership relationship between village heads, village consultative institutions and traditional institutions in Kayeli village demonstrating effectiveness in communication.
Perkawinan Sasi Menurut Hukum Adat Di Desa Wasbakat Kecamatan Airbuaya Rumkel, Lutfi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.102 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v5i8.1558

Abstract

Proses pernikahan sasi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Buru yang ada di Desa Wasbakat kental dengan adat-istiadat termasuk adat dalam penyelenggaraan pernikahan. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis implementasi nilai-nilai perkawinan sasi menurut hukum adat di Desa Wasbakat Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Implementasi nilai-nilai dalam perkawinan sasi ini diteliti melalui pendekatan perundang-undangan, konsep, dan pendekatan kasus dengan mengutamakan penggunaan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan kemudian dianalisis dengan teori-teori pendukung untuk dapat mendeskripsikan berbagai temuan tentang perkawinan sasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuaitatif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan sumber data berasal dari tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Wasbakat. Metode dalam penelitian ini adalah observasi dengan teknik observasi non partisipatif, wawancara mendalam (interview), studi dokumentasi, dan studi literatur. Tahap analisis data, meliputi pereduksian data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Luaran penelitian ini adalah (1) publikasi ilmiah dalam jurnal ber-ISSN bahkan jika memungkinkan publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi. (2) menyosialisasikan hasil penelitian kepada Pemerintah Daerah terkait di Kabupaten Buru dan aparatur Desa di Desa Wasbakat tentang pernikahan sasi ditinjau dari hukum adat.
Modernisasi dan Perubahan Sosial Masyarakat Desa Lala Kabupaten Buru Rusdi, M.; Sangaji, Radi Udin Alfian; Rumkel, Lutfi; Emba, Munawwarah; Ismail, Ismail
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol 7, No 4 (2021): Jurnal Ilmiah Mandala Education
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jime.v7i4.2386

Abstract

This study aims to describe the effect of modernization on social change as well as the inhibiting and supporting factors. The next goal is to reveal and explain the positive values contained in modernization and social change. This research is a descriptive qualitative research. Informants are determined by purposive sampling. Data collection is done by; observation, interview, and documentation. As well as data analysis is carried out in stages; data reduction, data presentation and data verification. The results of the study explain that the effect of modernization on social change is; scientific thinking and lifestyle changes. At first the people in meeting their daily needs, they took advantage of the natural surroundings. However, with the entry of modernization they began to follow the lifestyle that characterizes modern society. Several factors supporting the occurrence of modernization and social change, namely; heterogeneous society, dissatisfaction in various fields of life, and the perspective of humans who must improve their standard of living. While the inhibiting factors are; attitudes that are still traditional, the emergence of fear of shakiness of integration, and bad prejudice against elements of foreign culture.
TINJAUAN AKAD SALAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH CENGKEH SECARA KONTRAK (STUDI KASUS DI DESA WAEMANGIT, KECAMATAN AIRBUAYA, KABUPATEN BURU, PROVINSI MALUKU Rumkel, Lutfi; Sam, Belinda
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i2.2174

Abstract

Akad salam merupakan akad jual beli barang yang ditangguhkan, dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Akan tetapi, jenis, kualitas, kuantitas dan jumlah sudah ditentukan, sedangkan pembayaran dilakukan diawal ketika kedua belah pihak telah menyepakati. Akad salam dapat terlaksana dengan sah jika rukun dan syarat yang ada di dalam akad tersebut terpenuhi. Salah satu jual beli serupa dengan bai’ salam yang sering dilakukan dan sudah menjadi kebutuhan dalam masyarakat Desa Waemangit yaitu jual beli secara kontrak. Jual beli secara kontrak adalah jual beli tanaman atau barang dengan cara borongan ketika tanaman belum dipetik atau masih dipohon dan pembayarannya secara penuh di awal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akad salam di dalam Fiqh Muamalah, bagaimana pelaksanaan praktik jual beli buah cengkeh secara kontrak di Desa Waemangit Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru Provinsi Maluku dan bagaimana tinjauan akad salam terhadap praktik jual beli buah cengkeh secara kontrak di Desa Waemangit Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dan pengumpulan data menggunakan metode field research (lapangan). Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis. Kesimpulan penelitian ini adalah Pelaksanaan praktik jual beli buah cengkeh secara kontrak di Desa Waemangit Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru Provinsi Maluku, menggunakan sistem kontrak yaitu dengan cara membeli atau menjual buah yang belum dipetik atau masih dipohon, tetapi dengan melihat hasil panen tahun kemarin serta pembayaran sepenuhnya di awal. Mengenai pelaksanaan praktik jual beli buah cengkeh secara kontak jika ditinjau dari akad salam, jual beli buah cengkeh secara kontrak ini tidak sah atau batal hukumnya karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat dari akad salam yaitu dari segi Al-Muslam fiih (barang yang di jual dengan akad salam tersebut) mengandung unsur gharar (spekulatif), yang akan mengakibatkan cederanya prinsip ‘an taradhin (saling ridho/suka sama suka) antara penjual dan pembeli.
Analisis Kedudukan Hukum Wali Hakim dalam Proses Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Rumkel, Lutfi; Kurnia, Amelia
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1693

Abstract

Di Indonesia, ketentuan mengenai wali hakim diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 yang menyatakan: “Apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin hadir atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau menolak menjadi wali, padahal tidak terdapat alasan yang sah, maka yang menjadi wali adalah wali hakim.” (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991,) ini menandakan bahwa negara melalui pejabat yang diberi wewenang (biasanya Kepala KUA atau Hakim Pengadilan Agama) memiliki kewenangan untuk menjalankan peran sebagai wali demi kepastian hukum dalam pernikahan.namun, pelaksanaan fungsi wali hakim di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, dalam beberapa temuan lapangan, terjadi perbedaan pemahaman antara satu wilayah dengan wilayah lain dalam menerbitkan surat wali hakim. Ada Kantor Urusan Agama (KUA) yangmensyaratkan surat keterangan dari pengadilan, sementara ada pula yang langsung menetapkan wali hakim tanpa menelusuri keberadaan wali nasab secara memadai. (Rika Dwi Astuti), Kondisi ini mengakibatkan praktik penggunaan wali hakim menjadi tidak seragam dan berpotensi menyimpang dari kaidah hukum Islam. Terlebih lagi, dalam beberapa kasus, wali hakim dijadikan jalan pintas untuk melangsungkan pernikahan yang sebenarnya masih memiliki wali nasab yang sah, tetapi enggan atau berbeda pendapat dengan calon mempelai perempuan. Hal ini menimbulkan persoalan serius dalam aspek validitas akad nikah, perlindungan hukum terhadap perempuan, serta otoritas keluarga dalam hukum Islam. Dalam hukum islam, keberadaan wali merupakan salah satu rukun sah pernikahan khususnya bagi mempelai perempuan, tanpa wali yang sah pernikahan dinyatakan tidak sah menurut syariat, hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhamad SAW “tidak sah pernikahan tanpa wali
Co-Authors Emba, Munawwarah Ismail Ismail Kurnia, Amelia M Rusdi Muhamad Chairul Basrun Umanailo Sam, Belinda Sangaji, Radi Udin Alfian