Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Pasif dan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang) Ermadiani Ermadiani; Rina Tjandrakirana; Abdul Rohman
Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini Vol 11, No 1
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.051 KB) | DOI: 10.36982/jiegmk.v11i1.1053

Abstract

ABSTRACTThis study aims to determine the effectiveness of passive tax collection and active tax as an effort to disburse tax arrears and determine the level of active billing contributions to total tax revenue. This study used descriptive qualitative method. In this study, the ratio data collected were in the form of billing section performance reports, tax revenue reports, and other data related to research. Source of data used in this study is secondary data. Researchers used descriptive ratio analysis techniques, including effectiveness ratios and contribution ratios. The results showed that the effectiveness of active tax collection with letters of reprimand, forced letters, warrant carrying out confiscations of tax receipts at the Palembang Intermediate Tax Service Office were classified as ineffective indicators. The contribution of active tax collection with letters of reprimand, forced letters, warrant for carrying out seizure of tax receipts at the Palembang Intermediate Tax Service Office is classified as very lacking.Keywords: Efficacy, Contribution, Tax CollectionABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak pasif dan pajak aktif sebagai upaya pencairan tunggakan pajak dan mengetahui tingkat kontribusi penagihan aktif terhadap penerimaan pajak total. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, data rasio yang dikumpulkan berupa laporan kinerja seksi penagihan, laporan penerimaan pajak, serta data-data lain yang terkait dengan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif rasio, antara lain rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang tergolong dalam indikator tidak efektif. Kontribusi penagihan pajak aktif dengan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang tergolong sangat kurang.Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa.
Pelatihan Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Pengelolaan Keuangan BUMDes Berbasis Informasi dan Teknologi Rochmawati Daud; Patmawati Patmawati; Abdul Rohman; Ubaidillah Ubaidillah; Iwan Efriandy
Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services Vol 1, No 1 (2020): Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services
Publisher : Faculty of Economics, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29259/jscs.v1i1.9

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat yang telah kami laksanakan di Desa Kotaraya Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan berjudul Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Pengelolaan Keuangan BUMDes Berbasis IT. Pesertanya meliputi pengelola BUMDes di Desa Kotaraya, Desa Ulak Lebar, Desa Muara Temiang dan Desa Padang Lengkuas. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengurus BUMDes terkait dengan aspek pengelolaan keuangan berbasis IT, sehingga mampu melakukan pengelolaan keuangan BUMDes yang lebih efektif dan efisien. Metode pelaksanaan pengabdian menggunakan metode presentasi (ceramah) dan workshop aplikasi pengelolaan keuangan BUMDes. Hasilnya dapat diketahui bahwa dari ke-empat desa yang menjadi peserta, desa Ulak Lebar dan desa Kotaraya telah melaksanakan pengelolaan keuangan BUMDes secara manual dan masih sederhana, sedangkan desa Padang Lengkuas dan desa Muara Temiang masih dalam tahap pembentukan usaha BUMDes. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, kegiatan pengabdian ini berdampak pada peningkatan pemahaman pengurus BUMDes terkait sistem dan prosedur pengelolaan keuangan BUMDes yang berbasis IT.
PENGARUH LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN, KETIDAKPATUHAN PADA PERATURAN, KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN, DAN TINDAK LANJUT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SUMATERA SELATAN Rina Tjandrakirana; Ermadiani Ermadiani; Abdul Rohman; Ahmad Widad
Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan Vol 12, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.617 KB) | DOI: 10.22441/profita.2019.v12.02.002

Abstract

This study aims to see reports on the results of examinations, non-compliance with SPI, non-compliance with laws and follow-up checks that affect or not on the financial performance of local governments. We need to do this because there are many recent events related to the capture of local government organizers in relation to the financial management of local governments. This study uses a population of all Local Governments in the South Sumatra Province. Regional Governments consist of Provinces, Regencies, and Cities. The number of Regional Governments is 18 Regional Governments. By using secondary data in the form of financial statements consisting of budget realization reports, balance sheets, cash flow reports researchers examine the independent variables and dependent variables using multiple regression techniques. The data is a panel of data for 3 years from 2014, 2015 and 2016. The results of the research found are that the research model is feasible to use, the general influence of independent variables on the dependent variable is not strong (weak). The direction of the relationship is in the opposite direction. Thus the alternative hypothesis is rejected and the null hypothesis is accepted.
Analysis Effect of Accrual Discretion Against SILPA (SIKPA) Budget Calculations on Local Government Abdul Rohman; Rochmawati Daud; Ermadiani Ermadiani
SRIWIJAYA INTERNATIONAL JOURNAL OF DYNAMIC ECONOMICS AND BUSINESS SIJDEB, Vol. 2 No. 4, December 2018
Publisher : Faculty of Economics, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1172.712 KB) | DOI: 10.29259/sijdeb.v2i4.293-316

Abstract

The research we carry out is aimed at researching the implementation of measures taken by the local government (discretionary accruals) to the substantial amount of the budget obtained local governments in the current year. This study uses some model approach. The data obtained from reports generated include the Local Government Budget Realization Report (LRA), Statements of Operations (LO) and the Balance Sheet and Statement of Cash Flows (LAK) of each local government who are in the neighborhood of South Sumatera. All Model can show accrual discreation value. But first group (Healy, De angelo, and Hribar) show some variation result numbers with negatif and positive slope. Meanwhile on the second group (Jones and modified) the result shows consisten value and slope. The study results show that in the local government finances there are accruals values of accruals discreation. In addition, existing accrual discretion affects SILPA (SIKPA) of current year budget calculations. 
Analisis Pengaruh Laporan Hasil Pemeriksaan, Diskresi Akrual Dan Tingkatan Akrual Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Abdul Rohman; Rochmawaty Daud; Ubaidillah Ubaidillah
Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan Vol 11, No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (544.804 KB) | DOI: 10.22441/profita.2018.v11.03.009

Abstract

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai reformasi baik dari sisi tata kelola keuangan, sumberdaya manusia dan organisasi. Reformasi tata kelola keuangan dimulai diterbitkannya berbagai macam undang-undang tentang pengelolaan keuangan pemerintah. Undang-udangan tentang sistem perencanaan, pengelolan keuangan, perbendaharaan, sistem pemeriksanaan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah telah diterbitkan dan dilaksanakan. Pemerintah telah berupaya sedemikian rupa untuk terus menerus melakukan perubahan secara gradual.Salah satu reformasi yang sangat penting adalah tatakelola keuangan. Unsur tatakelola keuangan yang saat ini menjadi sangat penting dan menjadi perhatian banyak pihak adalah bidang pelaporan atau akuntansi. Pemerintah telah menyusun regulasi dan kebijakan terkait dengan akuntansi. Kebijakan yang diambil pemerintah baik untuk pemerintah pusat maupun daerah adalah basis akuntansi dalam perlakuan akuntansi. Basis akuntansi yang telah diterapkan di Indonesai telah mengalami berbagai macam perubahan. Perubahan mulai dari kas, kas menuju akrual hingga akrual. Pada penelitian sebelum kami telah meneliti tingkatan akrual dan diskresi akrual.Tingkatan akrual yang terjadi pada pemerintah daerah ternyata berbeda-beda. Hal ini terjadi karena diskresi yang diterapkan beragam. Diskresi akrual memiliki pengaruh pada pencapaian sisa labih atau sisa kurang perhitungan anggaran. Hal ini merupakan hasil penelitian yang kami laksanakan sebelumnya. Untuk itu kami merasa perlu melanjutkan penelitian tersebut dengan menggabungkan antara variabel tingkatan akrual, diskresi akrual serta variabel baru yang laporan hasil audit. Dengan ketiga variabel kami akan menguji hubungan ketiganya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.Dengan menggunakan panel data kami menguji data laporan keuangan peerintah daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintahan terdiri dari Provinsi, Kabupaten dan Kota. Hasil penelitian menujukkan pola hubungan yang berbeda antara satu variabel dependen dan variabel independen. Terdapat variabel yang memiliki hubungan yang positif dan ada juga yang memiliki hubungan yang negatif.Dengan adanya hasil ini diharapkan dapat digunakan oleh manajemen Pemerintah Daerah dalam menerapkan sistem akuntansi yang berbasis akrual.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Abdul Rohman; Rochmawati Daud; Ubaidillah Ubaidillah
Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan Vol 12, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.244 KB) | DOI: 10.22441/profita.2019.v12.01.003

Abstract

Our study wants to test whether opinions, accrual levels, and accruals are influential or not on the financial performance of local governments. the use of accrual accretion using the five Healy model, Angelo, Hribar, Jones, and modification is expected to capture more thoroughly each local government management policy related to financial management accrual discretion and the preparation of local government financial reports. The results of processing data show that the first model (Healy, Angelo, Jones, and Modification) shows results that reject the alternative hypothesis. The third research model, Hribar, showed positive results, namely accepting alternative hypotheses. We use the SPSS statistical tool to carry out multiple regression testing. The first hypothesis shows a negative result so that it is rejected ie opinion does not affect financial performance. The second hypothesis, the level of accruals influences financial performance is rejected. While accruals (H3) are accepted. And together these three variables have a weak influence on the financial performance of local governments. The hribar model accruals discretion shows the existence of factors that influence financial performance derived from several factors. Hribar accrual formulation is influenced by two factors, namely cash flow and budget realization (deficit). Thus the authors conclude that the accrual policy in the financial statements of local governments is influenced by surplus (deficit budget realization) and local government cash flows. Opinion and accrual levels do not affect the government's financial performance.
ANALISIS KEBIJAKAN DISKRESI AKRUAL TERHADAP SISA LEBIH (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN Abdul Rohman
AKUNTABILITAS Vol 10, No 1 (2016): AKUNTABILITAS
Publisher : Department of Accounting, Faculty of Economics, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29259/ja.v10i1.8803

Abstract

The aim of this research would like to see the implementation of accrual accounting basis on Local Government and wanted to investigate whether there is influence of discretionary accruals due to the local government revenue. In theory,  accrual basis of accounting is based on the process of recording the transaction on the aspect of the occurrence of an event, although there is no  an element of receipts or cash disbursements. The government has issued regulations governing the Minister of Home Affair  on the implementation of the implementation of the accrual accounting system of local government. Also from the government has issued Government Regulation No. 71 of 2010 concerning the Government Accounting Standard (PSAP) based on accruals. This study uses a model approach Jones. Reports we examined, among others, the budget realization reports, operations statement (LO), balance sheets and statements of cash flows. Our results indicate that local governments have attempted to apply the accrual in accordance with existing regulations. The impact of the implementation of accrual showed abnormal discreation are worth negative. This indicates that there Decrease income.
TRAINING AND MENTORING IN PREPARING FINANCIAL STATEMENTS AT BUMDES MERTA SARI Nur Khamisah; Yusnaini Yusnaini; Asfeni Nurullah; Nilam Kesuma; Muhammad Hidayat; Abdul Rohman
COMMENT: Journal of Community Empowerment Vol 2, No 1 (2022): JUNE
Publisher : COMMENT: Journal of Community Empowerment

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4289.833 KB) | DOI: 10.33365/comment.v2i1.72

Abstract

BUMDes is a form of village institution which has activities to carry out economic activities or business to obtain useful benefits for the welfare of the community. The existence of BUMDes is expected to improve the living standards of the surrounding village communities. For that, it is necessary to carry out a good management in its financial management. Meanwhile, the majority of BUMDes BUMDes Merta Sari managements are still not very familiar with Accounting and Financial Statements. Therefore, this activity to the community is carried out with the aim of providing training and mentoring to the BUMDes Merta Sari managements in Banyu Urip Village. After the activity is completed, the managements of the BUMDes Merta Sari’s business unit in Banyu Urip Village have the ability to preparing financial Statements as a form of accountability to members who had invested in the business unit of the BUMDes Merta Sari, and to the managements of Banyu Urip Village.Keywords: BUMDES, Accounting, Financial statement
BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT PAJAK PADA PENGELOLAAN BENDAHARA BLUD PUSKESMAS PADA MASAPANDEMI COVID-19 DI KOTA PALEMBANG Eka Meirawati; Abdul Rohman; Asfeni Nurullah; Efva Ghozali; Muhammad Ichsan Siregar; Nilam Kesuma
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1: Januari 2022
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v2i1.1191

Abstract

Puskesmas BLUD melakukan kegiatan belanja barang/jasa dalam bentuk membayarkan gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya sehingga BLU mempunyai kewajiban terkait perpajakan. Selama pandemi covid-19, pemerintah memberikan kebijakan melalui PMK No. 34/PMK.04/2020 tentang pemberian insentif perpajakan pada layanan kesehatan yang menangani covid-19 termasuk puskesmas, rumah sakit, dan tenaga kesehatan. Namun, banyak puskesmas yang belum mengetahui dan memahami tentang bagaimana dan tata cara pemanfaatan insentif yang telah diberikan oleh pemerintah. Untuk itu diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis bagi puskesmas BLUD terkait perpajakan dan bagaimana memanfaatkan fasilitas perpajakan selama pandemi covid-19. Pelatihan ini dilakukan oleh 18 orang bendahara puskesmas BLUD yang ada di Kota Palembang dan bertempat di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang. Metode yang digunakan selama kegiatan adalah metode ceramah, metode tutorial, dan metode diskusi. hasil dari kegiatan ini adalah sebagian peserta dapat memahami manfaat pajak, tata cara perhitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan, serta bagaimana memanfaatkan insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah
Pelatihan dan Pendampingan Kemampuan UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan yang Lengkap dan Akurat di Desa Kota Daro II, Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir Anna Yulianita Anna; Abdul Rohman; Isni Andriana; Nazeli Adnan; Haqqie Muflicha Bissalamy; Putri Siski; Sri Wahyuni
Sriwijaya Accounting Community Services Vol. 2 No. 1 (2023): Sriwijaya Accounting Community Services
Publisher : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomu Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29259/sacs.v2i1.11

Abstract

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu kegiatan usaha yang populer dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Dengan kemajuan teknologi khususnya komputer sangat membantu dalam pembuatan laporan keuangan secara otomatis, lengkap dan akurat yang dapat mendukung kemajuan UMKM. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat di Desa Kota Daro II dalam pendampingan penyusunan laporan keuangan menggunakan Program MYOB Accounting. Sebagian besar pelaku UMKM di Desa Kota Daro II terutama yang masih berskala mikro dan kecil, masih banyak ditemukan yang belum memiliki laporan keuangan yang baik dan benar. Para pelaku usaha tersebut memiliki minat dan keinginan yang kuat untuk memiliki laporan keuangan, namun mereka terhambat oleh kesulitan dalam memahami materi keuangan dan perlu diberikan pelatihan yang dilengkapi pendampingan tidak hanya sebatas satu arah saja