Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah Halu Oleo Law Review WAJAH HUKUM
Aryadi, Duwi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implementasi Penerapan Yurisdiksi Negara dalam Pembajakan Kapal di Perairan Laut Indonesia (Sea Piracy) Aryadi, Duwi; Kharismunandar, Jhuanda Fratama; Setiyono, Joko
Halu Oleo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Halu Oleo Law Review: Volume 4 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v4i2.11768

Abstract

Pembajakan kapal terhadap kapal asing yang dilakukan diperairan laut lepas merupakan kejahatan internasional. Kejahatan ini telah dipandang oleh dunia dan diatur dalam peraturan internasional yang tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982. Penelitian ini bertujuan untuk menggali penerapan yurisdiksi hukum negara Indonesia terhadap pembajakan kapal yang dilakukan di perairan laut Indonesia. Bentuk penelitian menggunakan metode doktrinal dengan spesifikasi penelitian berupa kerangka perspektif dari peneliti sebelumnya, serta dengan pendekatan konsep, analitis, perundang-undangan, sejarah, perbandingan, dan bahan hukum primer yang kemudian dibantu dengan menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan, konvensi, literatur, data, dan beberapa dokumen yang terkait serta bahan hukum tersier untuk menjelaskan dan membantu dalam menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder. Pembajakan kapal harus dilakukan dilaut lepas yang jauh dari yurisdiksi negara mana pun, penerapan yurisdiksi negara dapat berlaku apabila yurisdiksi dilakukan oleh kapal yang berlayar dilaut lepas maka negara tersebut yang berhak menerapkan yurisdiksinya. Adapun pengaturan internasional juga memberikan hak kepada masing-masing kedaulatan negara untuk menerapkan yurisdiksinya sepanjang kejahatan dilakukan masih berada pada otoritas wilayah garis pantai. Selain itu kedua negara asal dapat melakukan ekstradisi pelaku kejahatan pembajakan kapal sepanjang kedua negara tersebut telah melakukan perjanjian ekstradisi bersama.
IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA SEBAGAI PERWUJUDAN NILAI-NILAI YANG BERWAWASAN PANCASILA Aryadi, Duwi
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 9 No 2 (2020): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v9i2.15046

Abstract

Penelitian ini menggunakan  jenis penelitian hukum doktrinal yang dipadukan dengan pendekatan konsep (concept approach), analitis (analitycal approach), kasus (case approach) dan perundang-undangan (statute approach) dalam pemecahan permasalahan. Data penelitian yang terlibat dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer berupa hasil penelitian sebelumnya, literatur, dokumen terkait dan pendapat hukum (doktrin), yang kemudian dilanjutkan bahan hukum sekunder sebagai data analisis penting dari beberapa peraturan positif serta bahan hukum tersier sebagai penunjang dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan melakukan penyelesaian melalui praktik Restoratif Justice memberikan tawaran melalui  pendekatan secara integral  antara  pelaku  dengan  korban  untuk mencari berbagai solusi atau jalan keluar yang terbaik diantara kedua belah pihak. Perbaikan yang dimaksud dalam hal ini akan menekankan dengan melakukan penggantian kerugian yang diperbuat oleh pihak pelaku serta melakukan pemulihan dan perbaikan pada korban. Dalam hal ini proses penyelesaianya sesuai dengan prinsip-prinsip yang berwawasan pancasila dengan melakukan upaya penyelesaian secara musyawarah dan mufakat. keadilan restoratif harus dapat dijadikan kekuatan guna mendukung supremasi hukum dalam rangka pembangunan nasional. Dalam hal ini melalui pendekatan restoratif justice sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila.
Potensi Chilling Effect dalam Delik Penghinaan Presiden di Era Digital: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis Feriandref, Arga Chon; Ermala, Eka; Ballan, Othman; Mubaraq, Mubaraq; Aryadi, Duwi
Wajah Hukum Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v10i1.2095

Abstract

The re-enactment of the presidential insult offense in Indonesia's new Criminal Code (Law No. 1 of 2023) has ignited a fierce debate regarding its impact on freedom of expression, particularly in the digital era. This study aims to identify, evaluate, and synthesize existing academic literature to analyze the potential chilling effect of Articles 218 and 219 of the new Criminal Code on public participation in the digital sphere. This research employs the Systematic Literature Review (SLR) method, adhering to the PRISMA protocol. A literature search was conducted across prominent academic databases using strict inclusion and exclusion criteria to ensure the relevance and quality of the reviewed studies. Thematic analysis of the selected literature reveals several key themes: (1) the normative ambiguity between 'insult' and 'criticism' as a primary source of legal uncertainty; (2) the role of digital media in amplifying the perceived legal risks for citizens; and (3) the ongoing debate on the effectiveness of its reclassification as a complaint-based offense in mitigating the chilling effect, given the asymmetrical power relations. In conclusion, despite its modification into a complaint-based offense, the consensus in the academic literature suggests that the presidential insult article retains a strong potential to create a chilling effect, which could ultimately stifle healthy democratic discourse in Indonesia.
Co-Authors Ballan, Othman Ermala, Eka Feriandref, Arga Chon Joko Setiyono Kharismunandar, Jhuanda Fratama Mubaraq, Mubaraq