Kharismunandar, Jhuanda Fratama
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

CHILD PROTECTION IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM TOWARDS RESTORATIVE JUSTICE IN THE MIDDLE OF THE COVID-19 PANDEMIC Kharismunandar, Jhuanda Fratama; Appludnopsanji, Appludnopsanji; Kurniawan, Syukri
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28098

Abstract

Children are an almighty gift and are a treasure and the next generation of the nation for the better progress of the country in the future. The existence of a child's status has become the main conversation and is protected by law. Many cases of child abuse and dealing with the law as victims and perpetrators traumatize children and damage their future. So that it needs to be done efforts to protect children to protect the rights and interests and needs of children. The rise of COVID-19that spreads in the environment has many negative impacts, not only is it dangerous for humans but the presence of COVID-19influences performance so that the law enforcement audience is hampered. In this case, it would be appropriate if the settlement of the child case during the COVID-19pandemic was to use diversion efforts that did not relinquish the goal of achieving restorative justice. The research method of this article uses doctrinal and is assisted with a conceptual, analytical, legislative, and case approach and supplemented with primary, secondary, and tertiary legal materials to complete the data needs of this study. Settling child cases amid a COVID pandemic 19 makes it very impossible to use the juvenile justice system using litigation, considering that not only parents who are prone to age but children are also prone to health infected with COVID 19. So the implementation of the juvenile criminal justice system using litigation can endanger the psychic children and their parents. 
Kebijakan Formulasi Sanksi Teguran (Reprimand) Oleh Hakim Terhadap Korporasi Kharismunandar, Jhuanda Fratama; Soponyono, Eko
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i1.10526

Abstract

Tujuan : Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menggali sanksi administratif korporasi yang diterapkan saat ini dan merumuskan kebijakan formulasi sanksi teguran (reprimand) oleh hakim terhadap korporasi di masa yang akan datang.Metodologi : Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian doktrinal (yuridis normatif) dengan berbagai pendekatan perundang-undangan (statute approach), konsep (conceptual approach), analitis (analytical approach), perbandingan (comparative approach) dalam membantu pemecahan rumusan masalah  yang beracuan dari literasi dan peraturan perundang-undangan di dalam negeri dan luar negeri.Temuan : Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pengaturan sanksi administratif terhadap korporasi selama ini dinilai masih kurang efektif. Sanksi administratif sebagai bentuk pemaksaan oleh pemerintah kepada korporasi yang melakukan pelanggaran. Penerapan sanksi teguran tertulis terdapat banyak kelemahan dalam pelaksaannya sehingga hakim harus memutus dengan sanksi pidana.Kegunaan : Selama ini penerapan sanksi administratif belum optimal khususnya sanksi teguran yang hanya berpusat teguran dari pemerintah sehingga diperlukan teguran dari penegak hukum terutama hakim supaya memberikan efek jera terhadap korporasi diantaranya kerugian materil dan non materil seperti penurunan saham, ketidakpercayaan kerjasama antar pihak korporasi serta masyarakat dan turunnya reputasi korporasi.Kebaruan/Orisinalitas : Penelitian ini memiliki fokus yang mendalam terhadap pembaharuan formulasi sanksi teguran (reprimand) oleh hakim. Sanksi teguran (reprimand) oleh hakim sangat efektif dalam penerapannya, akan banyak korporasi yang dapat dilaporkan dan dikenakan penerapan formulasi sanksi ini berdasarkan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi.
Implementasi Penerapan Yurisdiksi Negara dalam Pembajakan Kapal di Perairan Laut Indonesia (Sea Piracy) Aryadi, Duwi; Kharismunandar, Jhuanda Fratama; Setiyono, Joko
Halu Oleo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Halu Oleo Law Review: Volume 4 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v4i2.11768

Abstract

Pembajakan kapal terhadap kapal asing yang dilakukan diperairan laut lepas merupakan kejahatan internasional. Kejahatan ini telah dipandang oleh dunia dan diatur dalam peraturan internasional yang tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982. Penelitian ini bertujuan untuk menggali penerapan yurisdiksi hukum negara Indonesia terhadap pembajakan kapal yang dilakukan di perairan laut Indonesia. Bentuk penelitian menggunakan metode doktrinal dengan spesifikasi penelitian berupa kerangka perspektif dari peneliti sebelumnya, serta dengan pendekatan konsep, analitis, perundang-undangan, sejarah, perbandingan, dan bahan hukum primer yang kemudian dibantu dengan menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan, konvensi, literatur, data, dan beberapa dokumen yang terkait serta bahan hukum tersier untuk menjelaskan dan membantu dalam menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder. Pembajakan kapal harus dilakukan dilaut lepas yang jauh dari yurisdiksi negara mana pun, penerapan yurisdiksi negara dapat berlaku apabila yurisdiksi dilakukan oleh kapal yang berlayar dilaut lepas maka negara tersebut yang berhak menerapkan yurisdiksinya. Adapun pengaturan internasional juga memberikan hak kepada masing-masing kedaulatan negara untuk menerapkan yurisdiksinya sepanjang kejahatan dilakukan masih berada pada otoritas wilayah garis pantai. Selain itu kedua negara asal dapat melakukan ekstradisi pelaku kejahatan pembajakan kapal sepanjang kedua negara tersebut telah melakukan perjanjian ekstradisi bersama.
CHILD PROTECTION IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM TOWARDS RESTORATIVE JUSTICE IN THE MIDDLE OF THE COVID-19 PANDEMIC Kharismunandar, Jhuanda Fratama; Appludnopsanji, Appludnopsanji; Kurniawan, Syukri
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28098

Abstract

Children are an almighty gift and are a treasure and the next generation of the nation for the better progress of the country in the future. The existence of a child's status has become the main conversation and is protected by law. Many cases of child abuse and dealing with the law as victims and perpetrators traumatize children and damage their future. So that it needs to be done efforts to protect children to protect the rights and interests and needs of children. The rise of COVID-19that spreads in the environment has many negative impacts, not only is it dangerous for humans but the presence of COVID-19influences performance so that the law enforcement audience is hampered. In this case, it would be appropriate if the settlement of the child case during the COVID-19pandemic was to use diversion efforts that did not relinquish the goal of achieving restorative justice. The research method of this article uses doctrinal and is assisted with a conceptual, analytical, legislative, and case approach and supplemented with primary, secondary, and tertiary legal materials to complete the data needs of this study. Settling child cases amid a COVID pandemic 19 makes it very impossible to use the juvenile justice system using litigation, considering that not only parents who are prone to age but children are also prone to health infected with COVID 19. So the implementation of the juvenile criminal justice system using litigation can endanger the psychic children and their parents.