Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politika: Jurnal Ilmu Politik Indonesian Perspective JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Andalas Journal of International Studies BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender dan Anak Indonesian Perspective Bhuvana: Journal of Global Studies Jurnal Hubungan Internasional MONDIAL
Hakiki, Falhan
Unknown Affiliation
Arts Humanities Environmental Science Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
The Impact of Weak Marine Debris Governance on the Increased Environmental Insecurity in Southeast Asia Sudirman, Arfin; Idris, Idris; Siswandi, Achmad Gusman; Adolf, Huala; Fadilah, Edta Muhammad; Maulana, Mursal; Hakiki, Falhan
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.14.1.2023.141-159

Abstract

The Southeast Asian region is home to five countries that are included in the list of the top 10 countries that produce marine debris in the world. Although there are a lot of efforts to handle the situation through the creation of marine debris governance in the region such as the ASEAN Regional Action Plan, not much has changed. This article aims to determine what Is the cause of weak marine debris governance and how it is impacted the increasing environmental insecurity In Southeast Asia based on the concept of policy harmonization and environmental security according to John Barnett's thinking which divides its meaning into three forms, namely changes in the environment, threats to national security, human security, and triggers for conflict. The research method used is descriptive qualitative research. Researchers found that weak marine debris governance formed as the result of a lack of policy harmonization between countries in the region regarding marine debris pollution and that environmental degradation that ensued had implications for the scarcity of marine resources, which is one of the main economic driving sectors for countries in the region and the possibility to contribute to fisheries conflicts that often occur in the South China Sea, which poses a threat to the national security of the surrounding countries. In addition, this environmental issue also creates human insecurity in the form of economic losses for coastal communities as well as health hazards for the human body.  
Menguji Keamanan Siber One Channel System sebagai Upaya untuk Melindungi Data Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Afiya, Nadien; Sudirman, Arfin; Hakiki, Falhan
Indonesian Perspective Vol 9, No 1 (2024): (Januari-Juni 2024)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ip.v9i1.60882

Abstract

Tingginya angka permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia yang terus berlanjut sedari dahulu hingga sekarang membutuhkan upaya kedua pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Tahun 2022 Indonesia-Malaysia menetapkan MoU yang berisikan One Channel System sebagai satu-satunya kanal penempatan dan pengawasan PMI. One Channel System merupakan sistem terintegrasi antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia dalam seluruh proses penempatan, pemantauan, dan kepulangan PMI disana, nantinya semua data yang mencakup lokasi bekerja, identitas majikan dan latar belakang majikan akan diawasi sepenuhnya oleh kedua pemerintah. One Channel System diinisiasi sebagai sebuah solusi untuk jaminan perlindungan bagi PMI dengan transparansi data terkait PMI di Malaysia dalam sebuah sistem siber yang akan berpotensi akan mengurangi berbagai ancaman yang sebelumnya menjadi isu bagi para PMI di Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, studi literatur, dan penelitian berbasis internet. Fokus utama penelitian ini adalah membahas mengenai One Channel System sebagai sistem keamanan siber untuk memberikan pelindungan bagi PMI melalui dua konsep kunci dalam keamanan siber, yaitu Critical Infrastructure Protection (CIP) dan Information Security. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa One Channel System tidak memiliki kementerian yang berwenang terkait keamanan siber sehingga belum memenuhi standar keamanan siber. Selain itu, pemerintah Indonesia belum menjadikan PMI prioritas dalam konteks memberikan perlindungan dalam keamanan siber karena PMI belum mendapatkan perhatian dari lembaga kementrian terkait keamanan siber itu sendiri.
Menguji Keamanan Siber One Channel System sebagai Upaya untuk Melindungi Data Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Afiya, Nadien; Sudirman, Arfin; Hakiki, Falhan
Indonesian Perspective Vol 9, No 1 (2024): (Januari-Juni 2024)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ip.v9i1.60882

Abstract

Tingginya angka permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia yang terus berlanjut sedari dahulu hingga sekarang membutuhkan upaya kedua pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Tahun 2022 Indonesia-Malaysia menetapkan MoU yang berisikan One Channel System sebagai satu-satunya kanal penempatan dan pengawasan PMI. One Channel System merupakan sistem terintegrasi antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia dalam seluruh proses penempatan, pemantauan, dan kepulangan PMI disana, nantinya semua data yang mencakup lokasi bekerja, identitas majikan dan latar belakang majikan akan diawasi sepenuhnya oleh kedua pemerintah. One Channel System diinisiasi sebagai sebuah solusi untuk jaminan perlindungan bagi PMI dengan transparansi data terkait PMI di Malaysia dalam sebuah sistem siber yang akan berpotensi akan mengurangi berbagai ancaman yang sebelumnya menjadi isu bagi para PMI di Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, studi literatur, dan penelitian berbasis internet. Fokus utama penelitian ini adalah membahas mengenai One Channel System sebagai sistem keamanan siber untuk memberikan pelindungan bagi PMI melalui dua konsep kunci dalam keamanan siber, yaitu Critical Infrastructure Protection (CIP) dan Information Security. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa One Channel System tidak memiliki kementerian yang berwenang terkait keamanan siber sehingga belum memenuhi standar keamanan siber. Selain itu, pemerintah Indonesia belum menjadikan PMI prioritas dalam konteks memberikan perlindungan dalam keamanan siber karena PMI belum mendapatkan perhatian dari lembaga kementrian terkait keamanan siber itu sendiri.
China’s Great Firewall: Cybersecurity as Strategy for Building World Cyberpower Wowor, Harvardry Gerald Abraham; Sudirman, Arfin; Hakiki, Falhan
JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 13 No. 2 (2023): Vol. 13 No. 2, 2023
Publisher : Faculty of SociaI and Political Sciences (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v13i2.27713

Abstract

The information, communication, and technology (ICT) sector has grown significantly in China. One of the advancements they have seen is in the area of cybersecurity. China's growing cybersecurity competence enabled it to create the Great Firewall of China (GFW), a set of control and censorship regulations for internet communications in China. This article investigates the significance of cybersecurity in the development of China's authoritarian authority, with a focus on the GFW as a strategic component. The concepts of cybersecurity and cyberpower served as the article's theoretical foundation. Through interviews and literature reviews, this article employs qualitative methodologies.  This article demonstrates how China employs GFW to protect its citizens from cyber-attacks by focusing on political risks. China's cyber power is likewise increasing.
Kepentingan Nasional Singapura dalam Tur The Eras Taylor Swift Hakiki, Falhan
Mondial: Jurnal Hubungan Internasional Vol 1, No 2 (2024): September 2024
Publisher : Universitas Al-azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/mondial.v1i2.3008

Abstract

Taylor Swift merupakan musisi yang saat ini memberikan dampak yang besar terhadap sebuah negara dalam penyelenggaraan tur konsernya. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Singapura dengan memberikan kesepakatan eksklusif dalam penyelenggaraan tur The Eras yang hanya dilakukan di Singapura saja pada kawasan Asia Tenggara. Ini mengakibatkan timbulnya reaksi dari negara-negara Asia Tenggara lainnya terhadap tindakan Singapura tersebut. Artikel ini mendeskripsikan kepentingan nasional yang diraih Singapura dalam konser tur The Eras Taylor Swift di Singapura. Menggunakan konsep kepentingan nasional nonvital yang menekankan penggunaan soft power Singapura dan metode kualitatif, artikel ini menemukan tiga kepentingan nasional nonvital yang diraih Singapura. Pertama, kepentingan ekonomi yaitu penyelenggaraan konser Taylor Swift di Singapura telah memberikan pendapatan yang besar terhadap banyak sektor. Kedua, kepentingan prestise yaitu Singapura dianggap sebagai pusat industri musik di kawasan yang memiliki ciri khas tersendiri. Ketiga, kepentingan peningkatan eksistensi yaitu Singapura dapat menjalin kerja sama dengan negara-negara lain dalam bidang industri musik serta dapat meningkatkan upaya negara lain untuk melakukan hal yang sama dengan Singapura. Dengan demikian, Singapura memanfaatkan perkembangan zaman dengan melihat industri musik yang saat ini berkembang pesat untuk meraih kepentingan nasional nonvitalnya.
Female Migrant Workers under Patriarchal Society: Case Study in Taiwan Gouw, Safina Al Shifa Chandra; Sudirman, Arfin; Hakiki, Falhan
Buana Gender: Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 10 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/bg.v10i1.9897

Abstract

Through the lens of normative feminism, this article examines the many difficulties experienced by female migrant workers within Taiwan's patriarchal framework. Taiwan's economy has mostly benefited from the labor of migrant workers, most of whom are women. Because of the country's pervasive patriarchal system, these workers frequently face complex gender-based problems. This study explores the overlapping layers of marginalization, exploitation, and discrimination faced by female migrant workers via the lens of normative feminist theory, drawing attention to the many difficulties that these women face as a result of Taiwan's patriarchal norms interacting with the job market, social structures, and cultural prejudices. Utilizing non-participatory observation and internet-based literature research, this article finds that there is a lack of research on gender-based factors that cause these challenges. Though there has been international support from labor protection-focused organizations, there are still limitations and loopholes in the existing legal protections available in Taiwan and sending countries of these workers, causing cases of risks faced by female migrant workers go undocumented at a large number. This study pushes forth the urgency for more robust instruments and government bodies that bind and regulate the treatments and protections towards these female migrant workers.
SISTEM PERTAHANAN ISRAEL DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN KEAMANAN NASIONAL Imanuel, Josafath; Sudirman, Arfin; Hakiki, Falhan
BHUVANA: Journal of Global Studies Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Department of International Relations Universitas Satya Negara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59408/bjgs.v2i1.131

Abstract

Israel was founded on May 14, 1948, with a declaration made by David Ben-Gurion. Since its founding, Israel has often faced external threats from other countries, such as Egypt and Jordan. As time goes by, Israel manages to reach peace agreements with its neighboring countries. It turns out that the external threats does not stop. Now, Israel needs to face threats from non-state actors such as Hamas and Hezbollah. Apart from that, developments in international relations have impacted the strategies for achieving national security. This research employs two theories: National Security with three key concepts and Civil-Military Relations with three key concepts. The research utilizes a qualitative method, including literature studies and internet-based research for data collection. This research aims to identify Israel's civil-military relations in facing non-traditional threats to ensure its national security. The results indicate that civil-military relations in Israel, integrated into the democratic system model, have successfully adapted to developments in national security. However, based on the findings of this research, there is no Israeli document in the form of a Defense White Paper serving as a basic constitution for dialogue between the government and the Israel Defense Force (IDF).
Confrontation Analysis as an Alternative Model in International Relations: From Chinese Civil War to Korean War Manuhutu, Khrisna Ariyanto; Sudirman, Arfin; Setiabudi, Widya; Hakiki, Falhan
Andalas Journal of International Studies (AJIS) Vol 11, No 2 (2022): Published in November 2022
Publisher : Andalas Institute of International Studies UNAND

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/ajis.11.2.166-181.2022

Abstract

In analyzing confrontation, academic studies in the field of International Relation are highly associated with conventional narrative approaches. Unfortunately, exclusive and excessive use of an approach in the field may hinder the academic development in the field. Earlier studies show that cross-fertilization internal and external approaches can promote scientific progress in the field. This study aims to promote the use of confrontation analysis, an analysis tool that is considered as external to the field of international relations. There are some studies in the field of international relations that utilize confrontation analysis in conflict modelling. Nonetheless, these studies are limited only to the cases of western hemisphere. This study focuses on the implementation of confrontation analysis in the conflict in East Asia region, i.e. Chinese civil war and Korean war. These cases are selected due to the abundant available information on these conflicts and the knowledge on these conflicts has matured. This study shows that confrontation analysis is able to explain the increase of escalation and its downturn during the conflict.
Co-Authors Achmad Gusman Siswandi, Achmad Gusman Afiya, Nadien Arfin Sudirman Fadilah, Edta Muhammad Gouw, Safina Al Shifa Chandra Huala Adolf Idris Idris Imanuel, Josafath Manuhutu, Khrisna Ariyanto Maulana, Mursal R. Widya Setiabudi Sumadinata Wowor, Harvardry Gerald Abraham