Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politika: Jurnal Ilmu Politik Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Jurnal Hukum dan Pembangunan Agrikultura Masyarakat Tani: Jurnal Pengabdian kepada masyarakat BANI Arbitration and Law Journal
Maulana, Mursal
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
The Impact of Weak Marine Debris Governance on the Increased Environmental Insecurity in Southeast Asia Sudirman, Arfin; Idris, Idris; Siswandi, Achmad Gusman; Adolf, Huala; Fadilah, Edta Muhammad; Maulana, Mursal; Hakiki, Falhan
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.14.1.2023.141-159

Abstract

The Southeast Asian region is home to five countries that are included in the list of the top 10 countries that produce marine debris in the world. Although there are a lot of efforts to handle the situation through the creation of marine debris governance in the region such as the ASEAN Regional Action Plan, not much has changed. This article aims to determine what Is the cause of weak marine debris governance and how it is impacted the increasing environmental insecurity In Southeast Asia based on the concept of policy harmonization and environmental security according to John Barnett's thinking which divides its meaning into three forms, namely changes in the environment, threats to national security, human security, and triggers for conflict. The research method used is descriptive qualitative research. Researchers found that weak marine debris governance formed as the result of a lack of policy harmonization between countries in the region regarding marine debris pollution and that environmental degradation that ensued had implications for the scarcity of marine resources, which is one of the main economic driving sectors for countries in the region and the possibility to contribute to fisheries conflicts that often occur in the South China Sea, which poses a threat to the national security of the surrounding countries. In addition, this environmental issue also creates human insecurity in the form of economic losses for coastal communities as well as health hazards for the human body.  
PENINGKATAN KAPABILITAS UMKM MELALUI PELATIHAN KEMASAN PRODUK DAN TRANSAKSI DIGITAL DI DESA CILEUNYI KULON Darodjat, Rafan; Maulana, Mursal; Suryamah, Aam
Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Vol 5, No 1 (2024): Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sawala.v5i1.50647

Abstract

Universitas Padjadjaran memiliki kewajiban untuk berkontribusi secara langsung kepada khalayak umum melalui Program Pengabdian Masyarakat (PPM) dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan pilar Sustainable Deveopment Goals (SDGs). Kegiatan PPM dilakukan untuk pilar pertumbuhan ekonomi, sampai saat ini peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di desa merupakan faktor yang penting karena keberadaannya dapat meningkatkan taraf ekonomi bagi masyarakat. Lokasi PPM dilakukan di Desa Cileunyi Kulon, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan UMKM melalui program pelatihan kemasan produk dan pelatihan transaksi digital. Peningkatan kapabilitas pada kemasan produk dan transaksi digital akan berpengaruh kepada tingkat penjualan. Metode Pengabdian Pada Masyarakat dengan metode pelatihan untuk mengoptimalkan pengetahuan dan kemampuan praktis bagi UMKM. Hasil dari kegiatan PPM-Integratif berkolaboratif dengan Disperindag untuk pelatihan pengemasan produk dan pelatihan transaksi digital berkolaboratif dengan PT. MMS sebagai penyedia layanan transaksi digital. Pelatihan kolaborasi ini dimaksudkan agar terjadinya sustainable program yang diikuti 34 (tiga puluh empat) UMKM di Aula Kantor Desa Cileunyi Kulon. Universitas Padjadjaran is mandated to contribute directly to the public through the Community Service Program (PPM) in sustainable development with the Sustainable Development Goals (SDGs) pillar. The PPM activity is carried out for the pillar of economic growth, until now the role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in villages is an important factor because their existence can improve the economic level of the community. The location of the PPM is in Cileunyi Kulon Village, with the aim of increasing MSMEs' income through product packaging training and digital transaction training programs. Increased product packaging and digital transaction capabilities will affect sales levels. The Community Service Method uses a training method to optimize knowledge and practical skills for MSMEs. The results of the PPM-Integrated activity collaboratively with Disperindag for product packaging training and digital transaction training collaboratively with PT. MMS as a digital transaction service provider. This collaborative training is intended to ensure the sustainability of the program, which was attended by 34 (thirty-four) MSMEs at the Cileunyi Kulon Village Office Hall.
MODEL PERJANJIAN MEDIASI PADA SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN BERDASARKAN KEKUATAN MENGIKAT AKTA Darodjat, Rafan; Maulana, Mursal
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2025): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v9i1.11685

Abstract

Persoalan sengketa jasa keuangan apabila diselesaikan secara litigasi membutuhkan waktu yang lama, tidak efisien, dan tentunya menambah beban bagi institusi peradilan karena banyak sengketa lain yang menjadi tanggung jawabnya. Maka penyelesaian mediasi menjadi opsi yang dapat diandalkan, akan tetapi permasalahan muncul karena Perjanjian Mediasi sebagai bagian dari penyelesaian sengketa keperdataan, dalam praktiknya memiliki kekuatan mengikat yang berbeda-beda sesuai dengan proses akta yang digunakan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mempelajari dan menelaah data-data primer berupa Peraturan Perundang-Undangan terkait mediasi sengketa Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan konsumen, prinsip-prinsip hukum, doktrin dan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari data primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian ini berdampak terhadap efisiensi lembaga mediasi, mediator, dan pihak-pihak yang melakukan mediasi dengan hasil tepat terhindar dari pemborosan energi apabila ada pihak yang melakukan gugatan kembali, Model Perjanjian Mediasi berdasarkan kekuatan mengikat akta, yaitu: Acte Van Dading, mediasi di LAPS-SJK tembusan ke OJK / LAPS-SK tembusan ke BI, Akta Notaris, dan sukarela.
Sosialisasi Pemberdayaan Kewirausahaan di Kabupaten Indramayu melalui Sosialisasi Hukum Merek dan Indikasi Geografis Rafianti, Laina; Maulana, Mursal; Amirulloh, M.; Suryamah, Aam; Muchtar, Helitha Novianty; Faujura, Rahmanisa Purnamasari; Reynaldi, Farah Azzahra; Anudiwanti, Puja
Agrikultura Masyarakat Tani Vol 2, No 2 (2025): Maret
Publisher : Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/agrimasta.v2i2.62656

Abstract

Kabupaten Indramayu memiliki hasil alam berupa Mangga Gedong Gincu yang memiliki karakteristik khas yang berbeda dari Mangga Gedong Gincu yang berasal dari daerah lain. Telah dilindungi sebagai Indikasi Asal Indramayu, Mangga Gedong Gincu Indramayu (MGGI) dapat meningkatkan kehidupan ekonomi di daerahnya. Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi khususnya terkait pemahaman hak kekayaan kekayaan intelektual. Penjajakan awal yang dilakukan oleh tim Pengabdian Pada Masyarakat dari Universitas Padjadjaran (PPM Unpad) diketahui bahwa belum banyak masyarakat yang mengetahui aturan dan tata cara penelusuran dan pendaftaran Merek yang menyebabkan perlunya dilakukan PPM di Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Metode PPM dilakukan melalui pre dan post kuis, sosialisasi, diskusi serta workshop untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan petani, produsen, dan penjual tentang pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis. Hasil dari kegiatan PPM ini adalah Sosialisasi pemberdayaan kewirausahaan produk serta turunan MGGI dan produk pertanian dan kerajinan lainnya di wilayah setempat. Setelah PPM, diperoleh hasil bahwa pengetahuan peserta workshop meningkat sebesar 10%. Sosialisasi ini memberikan pemahaman mengenai penelusuran dan tata cara pendaftaran Merek. Sebagai langkah berikutnya, diperlukan koordinasi yang baik antar lembaga di tingkat pemerintah daerah, para petani dan produsen setempat untuk memberikan fasilitas pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis.
UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution as Soft Law Instrument for Online Dispute Resolution: An Indonesia Perspective Budhijanto, Danrivanto; Roosdiono, Anangga W.; Maulana, Mursal
BANI Arbitration and Law Journal Vol. 2 No. 1 (2025): BANI Arbitration and Law Journal, Volume 2, Issue 1, October 2025
Publisher : Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63400/balj.v2i1.25

Abstract

Artikel ini membahas Soft Law instrumen yang dirancang oleh UNCITRAL, UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution yang merupakan aturan hukum yang tidak mengikat, deskriptif dan prosedural yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara online (ODR). Dengan semakin semakin meningkatnya kegiatan e-commerce, ODR dapat dianggap sebagai mekanisme yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari transaksi lintas batas di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Untuk memastikan pelaksanaan ODR berjalan secara optimal, keberadaan kerangka hukum yang mengatur proses penyelesaian sengketa secara online sangat diperlukan. Sejauh ini, sebagian besar negara di dunia tidak memiliki aturan hukum substantif terkait ODR. Munculnya UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution dianggap sebagai opsi meskipun sifat instrumen ini hanyalah Soft Law semata. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, para pihak yang bersengketa dapat secara konsensual memberikan persetujuan untuk menggunakan aturan ini sebagai rules of procedure.Artikel ini disusun menjadi empat bagian. Bagian pertama merupakan pengantar yang membahas secara ringkas eksistensi ODR dalam beberapa dekade terakhir sebagai konsekuensi dari meningkatnya aktivitas e-commerce. Bagian kedua membahas sejarah perkembangan ODR dan perkembangan terkini di beberapa jurisdiksi. Bagian ketiga membahas ruang lingkup UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution dan bagian terakhir sebagai kesimpulan mengusulkan agar instrumen Soft Law seperti UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution dapat berfungsi sebagai instrumen yang dapat digunakan sebagai alternatif sumber hukum ODR.
Calderbank Offer sebagai Instrumen untuk Meningkatkan Efisiensi di BANI Arbitration Center Adhim, Lalu; Dewi, Sinta; Maulana, Mursal
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article explores the shifting landscape of international arbitration, traditionally valued for its efficiency. Today, increased costs and prolonged dispute resolution processes change this perception. The article introduces the Calderbank offer, a strategic instrument from common law that promotes early settlement. By integrating civil law’s adversarial approach and practice to settle with settlement offer in common law, this concept aligns with peace theory and could enhance efficiency in BANI Arbitration Center. This instrument allows arbitral tribunals to impose cost penalties on parties who reject settlement offers and subsequently fail to achieve a more favorable award. In this research, the authors employ a normative juridical research method, utilizing literature review as the primary approach. This research indicates that adopting the Calderbank offer may encourage parties to objectively consider the settlement offer, potentially leading to a win-win solution. BANI Arbitration Center may adopt this instrument, as BANI Rules has included provisions on tribunal discretion in cost allocation.
Co-Authors Aam Suryamah Achmad Gusman Siswandi, Achmad Gusman Adhim, Lalu Amirulloh, M. Anudiwanti, Puja Arfin Sudirman Danrivanto Budhijanto Darodjat, Rafan Fadilah, Edta Muhammad Faujura, Rahmanisa Purnamasari Hakiki, Falhan Huala Adolf Idris Idris Laina Rafianti Muchtar, Helitha Novianty Reynaldi, Farah Azzahra Roosdiono, Anangga W. Sinta Dewi