Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEKERJA FREELANCE (HARIAN LEPAS) DI INDONESIA Indriana, Ana
Investama : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 5 No 2 (2021): Investama : Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Publisher : Investama : Jurnal Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.911 KB)

Abstract

In the implementation of national development, manpower is one of the spearheads as a supporting element of the government which has a very important role for the success of development so that policies in the manpower sector in the national development program always strive to create as many job opportunities as possible in various business fields, balanced with an increase quality and increased protection of labor. The government and regulators in Indonesia always try to guarantee the rights of workers both from their citizens and foreign nationals who work in their countries. This is of course in line with the purpose of the formation of the State, namely to protect the entire Indonesian nation and all Indonesian bloodshed and to advance public welfare. However, the casual daily workforce working for companies today is experiencing a very dramatic situation. This is because there are no written contracts and regulations to guarantee legal protection and the safety and health of casual daily workers, and they tend to be run by the company. In its development, one form of legal protection for labor is regulated by the government, in Article 86 paragraph (1) letter a of Law Number 13 of 2003 concerning manpower it is explained that "Every worker / laborer has the right to obtain protection for occupational safety and health" . In Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution it is clearly stated that, "every citizen has the right to decent work for humanity". Likewise, Article 28 D paragraph (2) of the 1945 Constitution states that, "everyone has the right to work and to receive fair and proper compensation and treatment in a work relationship". This constitutional provision shows that workers as citizens have the right to receive protection in carrying out work in order to achieve their welfare.
POLITIK HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA Indriana, Ana; Halim, Abdillah
El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama Vol. 8 No. 1 (2020)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3466.65 KB) | DOI: 10.35888/el-wasathiya.v8i1.3932

Abstract

Abstrak: Ekonomi syariah diharapkan mempercepat terwujudnya keadilan ekonomi yang merata bagi mayoritas masyarakat. Lembaga dan hukum ekonomi syariah berkembang pesat di Indonesia kontemporer. Perkembangan ini perlu dikritisi, di antaranya dengan meninjau ulang orientasi danpolitik hukum yang menopang perkembangan itu, sebab jika ternyata perkembangan tersebut tanpa orientasi dan politik hukum yang jelas, maka ia hanya menjadi semacan trend yang sulit diharapkan kontribusinya. Tulisan ini merupakan telaah politik hukum terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia kontemporer. Telaah ini berusaha untuk menjelaskan dua hal pokok. Pertama,arah dan orientasi hukum ekonomi syariah Indonesia dari perspektif tujuan hukum Islam dan derajat saling-memengaruhi antara hukum dan politik rezim. Kedua,kemungkinan perubahan dan pengembangan lebih lanjut arah dan orientasi hukum ekonomi syariah di Indonesia.Hasil telaah ini menyimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah di Indonesia tampakbelum didasari oleh tujuan dan politik hukum yang jelas. Ini merupakan resultan dari corak akomodasi pemerintah terhadap ekonomi syariah yang baru bersifat instrumental dan ad hoc. Jika hukum ekonomi syariah diharapkan semakin kuat kontribusinya terhadap ekonomi masyarakat di masa depan, ia harus digeser orientasi dan politik hukumnya, dari formalisme dan kepada pemihakan ekonomi yang jelas.