Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam
Rachel, Leviana
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI INDONESIA Rachel, Leviana; Sitepu, Ied Veda; Napitupulu, Diana R.W.
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19914

Abstract

Pendaftaran tanah wakaf di Indonesia merupakan elemen kunci dalam memberikan kepastian hukum atas tanah yang diwakafkan sekaligus memastikan pengelolaan yang optimal sesuai dengan syariat Islam dan hukum negara. Proses pendaftaran mencakup beberapa tahapan, mulai dari ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), pengajuan dokumen ke Kantor Pertanahan, verifikasi dokumen, hingga penerbitan sertifikat tanah wakaf. Penelitian ini menganalisis prosedur pendaftaran tersebut, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas proses pendaftaran meskipun regulasi telah diatur dengan baik, terdapat beberapa hambatan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, kompleksitas administrasi, dan adanya kasus tanah yang belum bersertifikat. Disarankan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan edukasi, penyederhanaan prosedur administratif, digitalisasi sistem, dan penguatan peran nazhir untuk mendukung sistem pendaftaran tanah wakaf yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Pendaftaran, tanah wakaf, Hukum Wakaf, Undang-Undang Wakaf, prosedur administratif.
IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI INDONESIA Rachel, Leviana; Sitepu, Ied Veda; Napitupulu, Diana R.W.
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19914

Abstract

Pendaftaran tanah wakaf di Indonesia merupakan elemen kunci dalam memberikan kepastian hukum atas tanah yang diwakafkan sekaligus memastikan pengelolaan yang optimal sesuai dengan syariat Islam dan hukum negara. Proses pendaftaran mencakup beberapa tahapan, mulai dari ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), pengajuan dokumen ke Kantor Pertanahan, verifikasi dokumen, hingga penerbitan sertifikat tanah wakaf. Penelitian ini menganalisis prosedur pendaftaran tersebut, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas proses pendaftaran meskipun regulasi telah diatur dengan baik, terdapat beberapa hambatan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, kompleksitas administrasi, dan adanya kasus tanah yang belum bersertifikat. Disarankan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan edukasi, penyederhanaan prosedur administratif, digitalisasi sistem, dan penguatan peran nazhir untuk mendukung sistem pendaftaran tanah wakaf yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Pendaftaran, tanah wakaf, Hukum Wakaf, Undang-Undang Wakaf, prosedur administratif.
Perlindungan Hukum Bagi Penerima Manfaat Dana Pensiun Yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Rachel, Leviana; Maengkom, Yuliana Risna; Napitupulu , Diana R.W.
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 9 No 1 (2025): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v9i1.7091

Abstract

Pension beneficiaries are parties who have the right to receive timely payments as stipulated in the applicable regulations. Delays in the implementation of pension payments can have adverse consequences for beneficiaries, not only in terms of material losses, but also non-material losses, such as disruption in the fulfillment of daily financial needs that are mandatory. This research focuses on analyzing the forms of legal protection that have been available to pension fund beneficiaries who face the problem of late payments, as well as assessing the extent of the effectiveness of existing regulations in ensuring the fulfillment of their rights. The methods applied in this study include a normative legal approach combined with real case studies as concrete illustrations. A comprehensive analysis was carried out on various sets of laws and regulations related to pension funds, ranging from laws, government regulations, to policies issued by pension fund management institutions. Based on the results of the study, it was found that although the legal framework for the payment of pension funds has been designed, the application of sanctions against late payments still has significant weaknesses. Furthermore, the existing dispute resolution mechanisms show a tendency to take a long time, which ultimately worsens the conditions of the beneficiaries. From these findings, the study recommends revisions to existing regulations, including the drafting of additional rules that are stricter on the provision of sanctions, as well as efforts to improve efficiency in dispute resolution mechanisms. With stronger legal protections, it is hoped that the rights of pension fund beneficiaries can be better guaranteed, while the risk of late payments can be minimized in the future.  Keywords: Legal protection, Pension fund recipients, Laws and Regulations, Government Policy, Right to timely payment.
Co-Authors Maengkom, Yuliana Risna Napitupulu , Diana R.W. Napitupulu, Diana R.W. Sitepu, Ied Veda