Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.518
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan YUSTISI Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Hukum Sasana Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Indonesia Sosial Sains Blantika : Multidisciplinary Journal Jurnal Global Ilmiah
Napitupulu, Diana R.W.
Unknown Affiliation
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
The Strength of the Peace Deed in the Settlement of Land Disputes Through Mediation at the Karawang Regency Land Office Fobia, Bella Febriani; Tehupeiory, Aartje; Napitupulu, Diana R.W.
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i1.1571

Abstract

Land dispute resolution through mediation is one of the alternative methods regulated in Article 44 Paragraph (5) of the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases. This study aims to examine the legal strength of peace deeds produced through the mediation process at the Karawang Regency Land Office, as well as the effectiveness of its implementation in resolving land disputes. The method used is a normative juridical approach with reference to legal documents, legal doctrines, and interviews with relevant sources. The results of the study show that the peace deed has binding legal force equivalent to a court decision with permanent legal force, but its effectiveness in the field is still low due to factors such as lack of public understanding, the ego of the parties to the dispute, and the low level of attendance in the mediation process. To increase the success of mediation, it is recommended that BPN be more active in socialization, increase the capacity of mediators, and strengthen legal arrangements related to peace deeds so that they can be more reliable in the process of resolving land disputes.
Transaksi Jual Beli atas Tanah yang Tidak Dilakukan Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Napitupulu, Diana R.W.; Arifin , Dian; Wicaksono, Wiradhika
Jurnal Global Ilmiah Vol. 2 No. 4 (2025): Jurnal Global Ilmiah
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transaksi jual beli tanah merupakan salah satu bentuk pengalihan hak atas tanah yang memiliki implikasi hukum signifikan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, transaksi ini harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat didaftarkan secara resmi. Namun, dalam praktiknya, masih banyak transaksi tanah yang dilakukan tanpa keterlibatan PPAT, terutama di daerah terpencil atau dalam lingkungan masyarakat yang masih mengandalkan hukum adat. Fenomena ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti ketidakpastian status kepemilikan, potensi sengketa, serta kesulitan dalam proses pendaftaran hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan transaksi jual beli tanah tanpa PPAT serta dampak hukumnya bagi para pihak yang terlibat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, transaksi jual beli tanah tanpa akta PPAT tidak dapat didaftarkan, sehingga tanah tetap tercatat atas nama pemilik sebelumnya dan pembeli tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran PPAT dalam menjamin kepastian hukum dalam jual beli tanah. Diperlukan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat mengenai urgensi pembuatan akta jual beli yang sah serta peningkatan aksesibilitas layanan PPAT, terutama di daerah terpencil. Dengan demikian, risiko hukum akibat transaksi informal dapat diminimalkan, sehingga perlindungan hak atas tanah dapat lebih terjamin. Meskipun demikian, terdapat pengecualian dalam keadaan tertentu, di mana Camat dapat bertindak sebagai PPAT sementara untuk mempermudah proses jual beli tanah di daerah yang belum memiliki PPAT. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pengaturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dengan demikian, meskipun transaksi jual beli tanah tanpa PPAT pada umumnya tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, terdapat kondisi tertentu yang memungkinkan transaksi tersebut diakui secara hukum.
IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI INDONESIA Rachel, Leviana; Sitepu, Ied Veda; Napitupulu, Diana R.W.
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19914

Abstract

Pendaftaran tanah wakaf di Indonesia merupakan elemen kunci dalam memberikan kepastian hukum atas tanah yang diwakafkan sekaligus memastikan pengelolaan yang optimal sesuai dengan syariat Islam dan hukum negara. Proses pendaftaran mencakup beberapa tahapan, mulai dari ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), pengajuan dokumen ke Kantor Pertanahan, verifikasi dokumen, hingga penerbitan sertifikat tanah wakaf. Penelitian ini menganalisis prosedur pendaftaran tersebut, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas proses pendaftaran meskipun regulasi telah diatur dengan baik, terdapat beberapa hambatan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, kompleksitas administrasi, dan adanya kasus tanah yang belum bersertifikat. Disarankan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan edukasi, penyederhanaan prosedur administratif, digitalisasi sistem, dan penguatan peran nazhir untuk mendukung sistem pendaftaran tanah wakaf yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Pendaftaran, tanah wakaf, Hukum Wakaf, Undang-Undang Wakaf, prosedur administratif.
Tanggung Jawab Hukum Platform Fintech Dalam Menanggulangi Risiko Fraud dan Kejahatan Siber Napitupulu, Diana R.W.; Pakpahan, Daniel Saputra; Arifin, Dian
Blantika: Multidisciplinary Journal Vol. 3 No. 4 (2025): Reguler Issue
Publisher : PT. Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/blantika.v3i4.355

Abstract

Fintech terbagi atas sistem pembayaran, transfer dana, remitansi, pinjaman, crowd funding, intermediasi keuangan, investasi ritel, perencanaan keuangan, riset keuangan, dan berbagai layanan keuangan lainnya. Masyarakat pada umumnya menyambut baik fintech, karena berpotensi untuk berubah menjadi alat yang tangguh untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang sejalan dengan kebiasaan dan kehidupan individu. Munculnya fintech menghadirkan tantangan yang signifikan terhadap kelangsungan hidup lembaga keuangan yang berkembang dari tradisional hingga modern berbasis digital seperti pada lingkup perbankan dan asuransi yang memiliki berbagai macam ancaman kejahatan siber. Jenis penelitian yang diangkat adalah kajian Yuridis Normatif (library legal research), sebagaimana ditunjukkan oleh judul artikel ini. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Konsep hukum, gagasan hukum, doktrin hukum, dan aturan yang relevan dapat dikutip, disalin, dan dianalisis untuk mendapatkan data sekunder dari penelitian kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan karena merupakan cara yang sederhana untuk membahas suatu masalah dan berfungsi sebagai panduan untuk subjek yang sedang dibahas. Hasil penelitian didapatkan bahwa tanggung jawab hukum platform fintech dalam menanggulangi risiko fraud dan kejahatan siber di Indonesia yaitu harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa bagi konsumen yang merasa haknya dirugikan, hal ini sesuai dengan Pasal 40 POJK No. 13/2018. Hal ini berupa layanan pengaduan konsumen yang wajib disediakan oleh platform fintech tersebut untuk membantu konsumen yang dirugikan. Apabila platform fintech terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan keamanan data dan perlindungan konsumen, maka OJK berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif berdasarkan Pasal 39 POJK No. 13/2018 berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembatalan persetujuan operasional dan pembatalan pendaftaran atau izin usaha.
Peran dan Efektivitas Perjanjian Perdagangan Internasional Dalam Mendukung Stabilitas Ekonomi Nasional Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Pandin, Ignatius Sinar; Sutphin , Anita Sabara; Napitupulu, Diana R.W.
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Sasana: June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i1.3969

Abstract

Perjanjian Perdagangan Internasional memiliki peran vital dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional karena menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi,  meningkatkan daya saing  dan mendorong investasi asing. Efektivitas perjanjian perdagangan tergantung pada bagaimana pemerintah mengimplementasikannya dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang telah disepakati, terutama dalam menjamin kepastian hukum, mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta mencegah terjadinya sengketa. Penelitian ini akan menganalisis peran dan efektifitas Perjanjian Perdagangan Internasional dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengkaji berbagai regulasi dan prinsip hukum internasional yang relevan, dengan data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum tersier berupa buku-buku referensi, pendapat ahli maupun hasil penelitian terdahulu dan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus bahasa dan kamus ilmiah hukum.  Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perjanjian perdagangan internasional  tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga berperan dalam mengelola risiko bisnis, menyelesaikan sengketa secara efisien dan menciptakan stabilitas hubungan perdagangan, termasuk juga berperan penting dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional. Dalam penerapannya direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas perjanjian perdagangan internasional, pemerintah harus mendorong stabilitas ekonomi nasional dan global agar lebih memahami dan menerapkan perjanjian hukum secara efektif dengan asas kepatuhan guna menghindari risiko sengketa, memperlancar transaksi dan membangun hubungan bisnis yang lebih solid untuk tujuan menguntungkan perekoniman nasional.
IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI INDONESIA Rachel, Leviana; Sitepu, Ied Veda; Napitupulu, Diana R.W.
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19914

Abstract

Pendaftaran tanah wakaf di Indonesia merupakan elemen kunci dalam memberikan kepastian hukum atas tanah yang diwakafkan sekaligus memastikan pengelolaan yang optimal sesuai dengan syariat Islam dan hukum negara. Proses pendaftaran mencakup beberapa tahapan, mulai dari ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), pengajuan dokumen ke Kantor Pertanahan, verifikasi dokumen, hingga penerbitan sertifikat tanah wakaf. Penelitian ini menganalisis prosedur pendaftaran tersebut, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas proses pendaftaran meskipun regulasi telah diatur dengan baik, terdapat beberapa hambatan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, kompleksitas administrasi, dan adanya kasus tanah yang belum bersertifikat. Disarankan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan edukasi, penyederhanaan prosedur administratif, digitalisasi sistem, dan penguatan peran nazhir untuk mendukung sistem pendaftaran tanah wakaf yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Pendaftaran, tanah wakaf, Hukum Wakaf, Undang-Undang Wakaf, prosedur administratif.
Analisa Pertanggungjawaban Pidana Direksi dan Komisaris Perusahaan Efek dalam Kasus Insider Trading Pasca Perkembangan Regulasi 2019-2024 Lizardo, Jimmy; Sambuaga, Eddy; Napitupulu, Diana R.W.
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 8, No 2 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v8i2.2808

Abstract

Law enforcement against capital market crimes, particularly insider trading, has become increasingly relevant in line with regulatory developments in Indonesia during the 2019–2024 period. This study aims to analyze the forms of criminal liability that can be imposed on directors and commissioners of securities companies in insider trading cases, as well as how current regulations strengthen or change previous legal approaches. This research uses a normative juridical method with a regulatory approach, case studies, and analysis of current legal literature. The results show that post-2019 regulations, including updates to the Capital Market Law and OJK regulations, expand the scope of criminal liability not only to direct perpetrators but also to parties with supervisory and control functions, such as commissioners and directors. It was also found that the principles of strict liability and command responsibility are beginning to be accommodated in capital market law enforcement practices. In conclusion, increased standards of corporate compliance and transparency require an active role from directors and commissioners, while also opening up the possibility of criminal liability in the event of negligence or involvement in insider trading practices.
AKIBAT HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH ATAS TERJADINYA PELANGGARAN KERAHASIAAN DATA NASABAH YANG DISEBABKAN KELALAIAN PEGAWAI BANK Wenur, Grace Mathilda Theresa; Napitupulu, Diana R.W.; Yurikosari, Andari
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah Untuk menganalisis pengaturan hukum tentang kerahasiaan data nasabah menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia dan untuk menganalisis akibat hukum dan tanggung jawab bank terhadap nasabah atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan bank yang disebabkan kelalaian oleh pegawai bank. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum tentang kerahasiaan data nasabah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah memberikan kepastian hukum bagi nasabah. Dengan adanya pengaturan hukum ini, nasabah dapat merasa aman dalam memberikan data pribadinya kepada bank, serta yakin bahwa haknya akan dilindungi jika terjadi pelanggaran kerahasiaan data nasabah. Secara umum, pengaturan hukum tentang kerahasiaan data nasabah menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia telah memberikan kepastian hukum bagi nasabah. Dengan adanya pengaturan hukum ini, nasabah dapat merasa aman dalam memberikan data pribadinya kepada bank, serta yakin bahwa haknya akan dilindungi jika terjadi pelanggaran kerahasiaan data nasabah. Tanggung jawab bank terhadap nasabah atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan bank yang disebabkan kelalaian oleh pegawai bank didasarkan pada teori tanggung jawab pengganti atau vicarious liability. Menurut teori ini, seseorang yang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain adalah orang yang memiliki hubungan hukum dengan orang tersebut, sehingga orang tersebut dapat dianggap sebagai wakil dari orang yang melakukan perbuatan tersebut.
The Strength of the Peace Deed in the Settlement of Land Disputes Through Mediation at the Karawang Regency Land Office Fobia, Bella Febriani; Tehupeiory, Aartje; Napitupulu, Diana R.W.
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i1.1571

Abstract

Land dispute resolution through mediation is one of the alternative methods regulated in Article 44 Paragraph (5) of the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases. This study aims to examine the legal strength of peace deeds produced through the mediation process at the Karawang Regency Land Office, as well as the effectiveness of its implementation in resolving land disputes. The method used is a normative juridical approach with reference to legal documents, legal doctrines, and interviews with relevant sources. The results of the study show that the peace deed has binding legal force equivalent to a court decision with permanent legal force, but its effectiveness in the field is still low due to factors such as lack of public understanding, the ego of the parties to the dispute, and the low level of attendance in the mediation process. To increase the success of mediation, it is recommended that BPN be more active in socialization, increase the capacity of mediators, and strengthen legal arrangements related to peace deeds so that they can be more reliable in the process of resolving land disputes.
Kepastian Hukum Pemagangan di Kabupaten Bekasi Dalam Melindungi Hak Peserta Magang Sirait, Idul Fitri Kuengsi; Napitupulu, Diana R.W.; Nadapdap, Binoto
PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol. 31 No. 2 (2026): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v31i2.949

Abstract

Program pemagangan dalam negeri didesain Pemerintah untuk mempersiapkan atau meningkatkan keahlian bagi calon tenaga kerja berbasis pelatihan kerja. Perusahaan yang menerima program pemagangan tetap harus melindungi hak-hak tenaga pemagangan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Peserta Magang mempunyai hak mulai dari mendapatkan bimbingan instruktur, fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja, uang saku, program jaminan sosial serta mendapatkan sertifikat. Terdapat banyak perusahan di Kabupaten Bekasi yang menggunakan tenaga kerja dengan status magang. Menggunakan tenaga magang menjadi alternatif untuk mendapatkan buruh dengan cost upah yang rendah (upah murah), menghindari perselisihan hubungan industrial serta adanya kemudahan untuk menghentikan peserta magang jika tidak dibutuhkan sewaktu-waktu tanpa memberikan kompensasi apapun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak-hak peserta magang dengan kesesuaian penerapan aktual di lapangan khususnya di daerah Kabupaten Bekasi Metode penelitian yang dipergunakan ialah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah perlu membuat regulasi yang memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak peserta magang. Pengawas ketenagakerjaan perlu diberikan wewenang penuh untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar hak-hak peserta magang, bukan hanya sekedar memeriksa dan memberikan rekomendasi. The domestic apprenticeship program is designed by the government to prepare or improve the skills of prospective workers based on job training. Companies that accept apprenticeship programs must still protect the rights of apprentices as stipulated in Article 13 of the Minister of Manpower Regulation No. 6 of 2020 concerning the Implementation of Domestic Apprenticeships. Interns have rights ranging from receiving instructor guidance, occupational safety and health facilities, pocket money, social security programs, and obtaining certificates. Many companies in Bekasi Regency use apprentices. Using apprentices is an alternative to obtaining workers with low wages (cheap wages), avoiding industrial relations disputes, and providing the ease of terminating apprentices if they are not needed at any time without providing any compensation. This study aims to examine the rights of apprentices and their suitability for actual implementation in the field, especially in Bekasi Regency. The research method used is normative juridical research. The results of the study indicate that the government needs to create regulations that provide legal certainty for the rights of apprentices. Labor inspectors need to be given full authority to impose sanctions on companies that violate the rights of apprentices, not just to inspect and provide recommendations.
Co-Authors Aartje Tehupeiory, Aartje Andari Yurikosari, Andari Arifin , Dian Arifin, Dian Binoto Nadapdap Fobia, Bella Febriani Lizardo, Jimmy Pakpahan, Daniel Saputra Pandin, Ignatius Sinar Rachel, Leviana Sambuaga, Eddy Sirait, Idul Fitri Kuengsi Sitepu, Ied Veda Sutphin , Anita Sabara Wenur, Grace Mathilda Theresa Wicaksono, Wiradhika