Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Suryana, I Nyoman
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PENETAPAN PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA Dyanthi, Luh Merry; Suryana, I Nyoman
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 7, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v7i2.1170

Abstract

The phenomenon of marriage of siri or marriage under the hands is still a lot happening among our society, whether done by ordinary people and figures known public. Issues surrounding siri marriage are still the subject of much discussion, especially if the practice is done by people who are well known by the community. In essence siri marriage from a religious perspective is valid, if the pillars and conditions are met. But in order to maintain order, the state has the right to regulate marriage matters, so marriage should be registered on the Registrar (for Muslims). For those who do not register their marriage, legally the marriage state is considered to have no legal force.
PEMBATASAN PEMBERIAN HAK POLITIK TERHADAP MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI CALON ANGGOTA LEGISLATIF Suryana, I Nyoman; Novi Yuliasih, Ni Made
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v7i1.1060

Abstract

Kementerian Hukum dan HAM telah resmi mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham pada tanggal 3 Juli 2018 ini menjadi polemik di masyarakat dan berbagai lembaga negara, termasuk DPR dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena PKPU tersebut memuat ketentuan yang menimbulkan kontroversi. Ketentuan tersebut berkenaan dengan larangan mantan terpidana korupsi untuk mendaftar menjadi calon legislatif pada Pemilu 2019. Rumusan masalah meliputi bagaimanakah peraturan tentang pencalonan anggota legislatif mantan narapidana, dan bagaimanakah implikasi pencabutan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep.Pengaturan terhadap pembatasan hak politik seseorang warga negara diatur pada Ketentuan pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang frasa“mantan terpidana korupsi” harus dinyatakan bertentangan dengan undang - undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang membolehkan mantan narapidana mencalonkan diri asalkan dengan catatan memproklamirkan diri di hadapan public bahwa yang bersangkutan adalah seorang mantan narapidana Peratutan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 juga bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hirarki pembentukan perundangan undangan.
Co-Authors Dyanthi, Luh Merry Novi Yuliasih, Ni Made