Mustafa, Zulhas’ari
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kualifikasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Konteks Penetapan Hukum Islam Mustafa, Zulhas’ari
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 3 No 2 (2014): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v3i2.1433

Abstract

Maqashid al-syari’ah merupakan ranah kajian dalam usul fikih, fikih, dan filsafat hukum Islam. Kajiannya telah melampaui beberapa zaman sejak masa Islam klasik. Sejak diintrodusir oleh al-syathibiy, kajian maqashid al-syari’ah berkembang pesat dalam tradisi keilmuan Islam terutama dalam keilmuan hukum Islam. Akan tetapi, keberadaan teori tentang maqashid belum sepenuhnya seattled di kalangan ahli hukum Islam. Untuk itu, diperlukan  kajian  yang  mengeksplorasi  kualifikasi  teori maqashid al-syari’ah tersebut, baik dari aspek posisinya, differensisinya dengan istilah lain, kehujjahan, dan pola penalarannya.
HATE SPEECH DI MEDIA SOSIAL DALAM TINJAUAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NOMOR 24 TAHUN 2017 Resky, Muhammad; Mustafa, Zulhas’ari
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 1, Januari 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i1.12423

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis persoalan hate speech dalam media sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah sudut pandang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa hate speech dalam media sosial, baik berupa bentuk dan sifatnya, hukumnya haram. Fatwa ini kemudian mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan bentuk-bentuk komunikasi di media sosial, terutama yang berkaitan dengan hate speech, serta menjadikan fatwa ini menjadi landasan dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka menanggulangi dan menangani ujaran hate speech di media sosial, walaupun fatwa MUI dalam system perundang-undangan sifatnya tidak mengikat.Kata kunci: Hate Speech;media sosial;muamalah.