Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Proceedings Series on Social Sciences & Humanities
Guslan, Odie Faiz
Unknown Affiliation
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Harmonisasi Pengaturan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Guslan, Odie Faiz
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1547

Abstract

Peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai dasar legitimasi dan legalitas bagi tindakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, para pembuat peraturan dituntut untuk merancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Apabila gagal dalam pembentukannya, hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan nasional, termasuk dalam aspek pembangunan. Restorative justice merupakan respon dari teori retributif yang berorientasi pada pembalasan. Setidaknya terdapat 4 (empat) pengaturan mengenai restorative justice di Indonesia masih tersebar ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang multistakeholder terutama dari instansi aparat penegak hukum. Mulai dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Kepolisian RI No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal ini berpotensi disharmoni dan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan sebuah harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.
MALADMINISTRATION IN CORRUPTION CASE: A STUDY OF LIMITATION ON THE CRIMINAL ACTION Guslan, Odie Faiz
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 3, No 2 (2018): November 2018 Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v3i2.13249

Abstract

This study aims to determine the boundaries between implementing a government agency (bestuurhandeling) that harms quality state finances as maladministration or is a criminal act of corruption. Normative juridical research methods. The results of the study show that not all companies are carried out by public officials who are financial sources of corruption. In determining the boundaries between acts of maladministration and acts of the body or government officials must avoid discretionary actions that contain legal ribbons such as: fraud (deception), manipulation, misdirection (misrepresentation), concealment of facts, breach of trust, subterfuge (subfunction), or circumvention of regulations (illegal violations).
Co-Authors