<![CDATA[Abstract: Currently, there are two types of Pension Fund Institutions that are known in the community, these are conventional and sharia-based pension funds. The emergence of Sharia Pension Fund Institution is motivated by the expectations of Muslims who want a Pension Fund Institution that is managed using Sharia principles. The first Pension Fund Institution in Indonesia that is managed with Sharia principles is the Muamalat-Financial Institution Pension Fund (DPLK). This Pension Fund Institution has been operating since 1997 and has many customers or consumers. However, the Sharia principles that form the basis for the establishment and management of the Muamalat DPLK cannot be fully implemented properly. In 2016, there was a demonstration from the employees of PT. ISU which is a consumer of Muamalat DPLK. They demanded the salaries and benefits that had not been paid for a long time. This incident surely harmed the reputation of Muamalat DPLK which is based on Sharia, at the same time this incident shows the unprofessionalism of the managers of Muamalat DPLK in applying Sharia principles. On the other hand, the inability of Muamalat DPLK consumers to claim their rights also shows the weak legal protection against them when dealing with financial institutions.Abstrak: Pada saat ini terdapat sejumlah Lembaga Dana Pensiun, baik yang bersifat konvensional maupun yang berbasis Syari’ah. Munculnya Lembaga Dana Pensiun Syari’ah dilatari oleh adanya harapan dari umat Islam yang menghendaki adanya Lembaga Dana Pensiun yang dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip Syari’ah. Salah satu Lembaga Dana Pensiun pertama di Indonesia yang dikelola dengan prinsip Syari’ah adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat. Lembaga Dana Pensiun ini telah beroperasi sejak tahun 1997 dan memiliki banyak nasabah atau konsumen. Akan tetapi, prinsip-prinsip Syari’ah yang menjadi dasar pendirian dan sekaligus pengelolaan DPLK Muamalat ini tidak sepenuhnya bisa dijalankan secara baik. Pada tahun 2016, muncul unjuk rasa dari para karyawan PT. ISU yang merupakan konsumen DPLK Muamalat. Mereka menuntut pemberian gaji dan tunjangan yang lama tidak dibayarkan. Peristiwa ini tentu saja mencederai reputasi DPLK Muamalat yang notabene adalah DPLK berbasis Syari’ah dan sekaligus menunjukkan adanya ketidakprofesionalan para pengelola DPLK Muamalat dalam menerapkan prinsip-prinsip Syari’ah. Di sisi lain, ketidakmampuan para konsumen DPLK Muamalat dalam menuntut hak-haknya juga menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap mereka ketika berhadapan dengan Lembaga Keuangan.]]>
