Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Yuridis Tentang Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat (Disparitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 900 K/Pdt.Sus-PHI/2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/Pdt.Sus-PHI/2018) Farid, M. Lutfi Rizal
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37458

Abstract Constitutional Court Decision Number 012 / PUU-I / 2003 Concerning Reviewing Law Number 13 Year 2003 Concerning Manpower Against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on the Constitutional Court decision, there are two differences in the Supreme Court's decision, namely the Supreme Court decision. 900 K / Pdt.Sus-PHI / 2016 and the Supreme Court's decision Number 1050 K / Pdt.Sus-PHI / 2018 which both handled cases of termination of employment due to serious mistakes. This study aims, to determine judicial practices related to workers who commit serious mistakes who have been terminated before a criminal court decision is made and to identify and analyze ideally the judge's decision in terminating employment due to serious mistakes. The research method used is normative legal research by collecting legal materials as well as non-legal materials to analyze the problems under study. The results of the research that have been carried out, then there are two conclusions; first, that termination of employment due to serious mistakes can be made after a criminal decision is legally binding in accordance with the decision of the Constitutional Court Number 012 / PUU-I / 2003 concerning Judicial Review of Law Number 13 of 2003 concerning Labor Against the Constitution of the State The Republic of Indonesia in 1945, whose ruling stated that it was invalid and had no binding legal force, so that the Constitutional Court's decision was equivalent to a Law because it was announced in the State Gazette in accordance with Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations as already amended in Law Number 15 of 2019. Second, with the existence of a criminal decision that has legal force it can still be used as a basis by a judge to terminate work relations because it fulfills the principle of the presumption of innocence and guarantees human rights for workers to prove it in the case process. Keywords : termination of employment, serious mistakes, criminal verdicts, disparities, decisions of the Supreme Court

Jaminan Keselamatan dan Kesehatan bagi Pekerja Perempuan di Pasar Pabean Kota Surabaya Farid, M. Lutfi Rizal; Prabowo, Moch.
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berbunyi: “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”. Penerapan adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bentuk pemberian hak kepada pekerja ketika melakukan pekerjaan. Kasus yang diteliti adalah pekerja perempuan pada Pasar Pabean yang tidak diberikan adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu melakukan penelitian dengan menganalisis suatu sistem norma atau peraturan perundang-undangan. Kontribusi pada penelitian ini adalah untuk dapat memberikan edukasi pada pekerja dan pengusaha di Pasar Pabean tentang pentingnya jaminan keselamatan dan kesehatan pada lingkungan kerja serta saat melakukan pekerjaan agar mengurangi resiko adanya kecelakaan kerja.

Noncompetition Clause: Pembatasan Pindah Pekerjaan terhadap Pekerja/Buruh Perspektif Hak Asasi Ekonomi Farid, M. Lutfi Rizal
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i2.279

Konsep noncompetition clause memberikan batasan, misalnya, ketentuan kesamaan jenis usaha terhadap pekerja/buruh untuk pindah pekerjaan, sehingga dapat menimbulkan masalah hukum. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasilnya, pertama, persyaratan noncompetition clause yang ditetapkan oleh pengusaha dapat memberikan dampak negatif kepada pekerja/buruh, karena masih terikat dalam perjanjian yang menentukan batasan-batasan kepada pekerja/buruh untuk pindah pekerjaan setelah berakhirnya hubungan kerja. Kedua, persyaratan noncompetition clause melanggar hak asasi ekonomi yang dimiliki oleh pekerja/buruh, karena adanya pembatasan untuk pindah pekerjaan, sehingga pekerja/buruh tidak mempunyai kebebasan untuk pindah pekerjaan yang sesuai dengan keahlian atau kualifikasi tertentu yang dimiliki oleh pekerja/buruh.

Jaminan Keselamatan dan Kesehatan bagi Pekerja Perempuan di Pasar Pabean Kota Surabaya Farid, M. Lutfi Rizal; Prabowo, Moch.
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i1.153

Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berbunyi: “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”. Penerapan adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bentuk pemberian hak kepada pekerja ketika melakukan pekerjaan. Kasus yang diteliti adalah pekerja perempuan pada Pasar Pabean yang tidak diberikan adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu melakukan penelitian dengan menganalisis suatu sistem norma atau peraturan perundang-undangan. Kontribusi pada penelitian ini adalah untuk dapat memberikan edukasi pada pekerja dan pengusaha di Pasar Pabean tentang pentingnya jaminan keselamatan dan kesehatan pada lingkungan kerja serta saat melakukan pekerjaan agar mengurangi resiko adanya kecelakaan kerja.

Noncompetition Clause: Pembatasan Pindah Pekerjaan terhadap Pekerja/Buruh Perspektif Hak Asasi Ekonomi Farid, M. Lutfi Rizal
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i2.279

Konsep noncompetition clause memberikan batasan, misalnya, ketentuan kesamaan jenis usaha terhadap pekerja/buruh untuk pindah pekerjaan, sehingga dapat menimbulkan masalah hukum. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasilnya, pertama, persyaratan noncompetition clause yang ditetapkan oleh pengusaha dapat memberikan dampak negatif kepada pekerja/buruh, karena masih terikat dalam perjanjian yang menentukan batasan-batasan kepada pekerja/buruh untuk pindah pekerjaan setelah berakhirnya hubungan kerja. Kedua, persyaratan noncompetition clause melanggar hak asasi ekonomi yang dimiliki oleh pekerja/buruh, karena adanya pembatasan untuk pindah pekerjaan, sehingga pekerja/buruh tidak mempunyai kebebasan untuk pindah pekerjaan yang sesuai dengan keahlian atau kualifikasi tertentu yang dimiliki oleh pekerja/buruh.

Analisis Yuridis Tentang Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat (Disparitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 900 K/Pdt.Sus-PHI/2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/Pdt.Sus-PHI/2018) Farid, M. Lutfi Rizal
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37458

Abstract Constitutional Court Decision Number 012 / PUU-I / 2003 Concerning Reviewing Law Number 13 Year 2003 Concerning Manpower Against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on the Constitutional Court decision, there are two differences in the Supreme Court's decision, namely the Supreme Court decision. 900 K / Pdt.Sus-PHI / 2016 and the Supreme Court's decision Number 1050 K / Pdt.Sus-PHI / 2018 which both handled cases of termination of employment due to serious mistakes. This study aims, to determine judicial practices related to workers who commit serious mistakes who have been terminated before a criminal court decision is made and to identify and analyze ideally the judge's decision in terminating employment due to serious mistakes. The research method used is normative legal research by collecting legal materials as well as non-legal materials to analyze the problems under study. The results of the research that have been carried out, then there are two conclusions; first, that termination of employment due to serious mistakes can be made after a criminal decision is legally binding in accordance with the decision of the Constitutional Court Number 012 / PUU-I / 2003 concerning Judicial Review of Law Number 13 of 2003 concerning Labor Against the Constitution of the State The Republic of Indonesia in 1945, whose ruling stated that it was invalid and had no binding legal force, so that the Constitutional Court's decision was equivalent to a Law because it was announced in the State Gazette in accordance with Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations as already amended in Law Number 15 of 2019. Second, with the existence of a criminal decision that has legal force it can still be used as a basis by a judge to terminate work relations because it fulfills the principle of the presumption of innocence and guarantees human rights for workers to prove it in the case process. Keywords : termination of employment, serious mistakes, criminal verdicts, disparities, decisions of the Supreme Court

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search