Garuda - Garba Rujukan Digital

Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Terhadap Kasus Perdagangan Manusia di Nusa Tenggara Timur Virginia, Virginia
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1612

Perdagangan manusia adalah tindakan penjualan orang kepada orang lain. Namun, definisi tersebut tidak hanya sebatas “penjualan” semata. Perdagangan manusia secara umum adalah bentuk modern dari perbudakan manusia, perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran dan martabat manusia. Menurut UU 21 tahun 2007 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Penulisan ini juga menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yang mana berarti penulis berusaha untuk dapat mengeksplorasi mengenai penanganan tindak pidana perdagangan orang. Penyebab terjadinya perdagangan manusia karena adanya Faktor Ekonomi, Ketidakadaan Kesetaraan Gender, Faktor Penegak Hukum. Dengan itu adanya penanganan yang dilakukan pemerintah NTT yang telah mengeluarkan peraturan-peraturan daerah terkait pencegahan atas tindakan perdagangan manusia, dan pemerintah provinsi NTT juga mengeluarkan keputusan tentang Gugus Tugas/Anti Perdagangan Orang dan Pencegahan serta Penanganan Calon Tenaga Kerja Indonesia dan tidak sampai situ saja pemerintahan juga bekerja sama dengan pihak kantor wilayah kementerian hukum dan HAM NTT, pihak kepolisian, Dinas Tenaga Kerja dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat yang ada didaerah NTT mengenai perdagangan manusia.

Mechanism for Settlement of International Trade Disputes in the Case of the European Union's Lawsuit Against Indonesia Regarding Nickel Mining Nusamara, Arlyn Annabel; Virginia, Virginia; Matondang, Matthew Mikha Sebastian
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 3, No 2 (2024): July 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v3i2.2730

Nickel, a naturally formed metal element, has a shiny shape and a sparkling white color. On some islands in Indonesia, nickel is still abundantly found, such as in Sulawesi, which is a hub of mining industry, especially in Morowali and North Morowali. Besides, it is also found on several other islands, like Maluku North (Halmahera), Papua, and Kalimantan. In addition, total nickel exports by 2022 rose to $5.97 billion. Following the entry into force of a policy banning the export of crude nickel seeds on January 1, 2020, Indonesian nickle exports have increased. However, the EU opposed the policy and sued Indonesia to the World Trade Organization (WTO) in early 2021. Indonesia was found to have violated article X.1 of the GATT on violation of regulatory transparency obligations, article 3.1 (b) of the Subsidy Agreement and the Contract Act on Prohibited Subsidies, and article XI.1 of GATT concerning export and import bans. The aim of the filed lawsuit is to maintain the balance of international trade and encourage more environmentally friendly mining practices. However, the impact is a decrease in foreign investment in the nickel sector.

Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023: Implikasi pada Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Rasji, Rasji; Virginia, Virginia; Rewiyaga, Rewiyaga; Ekaprasetya, Ekaprasetya
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4695

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berfokus pada aspek legal standing pemohon dan implikasi terhadap pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam perkara ini, MK menerima pemohon meskipun kerugian konstitusional yang diklaim bersifat umum dan tidak spesifik. MK menilai bahwa pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden relevan untuk memastikan kompetensi dan pengalaman politik, sejalan dengan prinsip meritokrasi dan sistem politik hierarkis. Putusan ini memunculkan kontroversi terkait judicial activism dan fleksibilitas interpretasi hukum, yang berpotensi mengurangi kepastian hukum. Secara politik, keputusan ini mengakomodasi generasi muda namun menimbulkan kritik terkait keberpihakan terhadap calon tertentu, seperti Gibran Rakabuming Raka. Implikasi hukum putusan ini mempengaruhi prinsip negara hukum demokrasi dengan menyoroti pentingnya keseimbangan antara pengalaman dan partisipasi generasi muda, serta pengaruh terhadap stabilitas politik dan proses pemilu. Dissenting opinion dalam putusan ini menunjukkan perbedaan pandangan terkait kewenangan MK dalam membuat kebijakan hukum. Secara keseluruhan, putusan ini memperlihatkan dinamika hukum dalam sistem hukum Indonesia, namun memerlukan perhatian lebih lanjut terhadap dampaknya terhadap konstitusionalitas dan keadilan.

Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023: Implikasi pada Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Rasji, Rasji; Virginia, Virginia; Rewiyaga, Rewiyaga; Ekaprasetya, Ekaprasetya
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4695

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berfokus pada aspek legal standing pemohon dan implikasi terhadap pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam perkara ini, MK menerima pemohon meskipun kerugian konstitusional yang diklaim bersifat umum dan tidak spesifik. MK menilai bahwa pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden relevan untuk memastikan kompetensi dan pengalaman politik, sejalan dengan prinsip meritokrasi dan sistem politik hierarkis. Putusan ini memunculkan kontroversi terkait judicial activism dan fleksibilitas interpretasi hukum, yang berpotensi mengurangi kepastian hukum. Secara politik, keputusan ini mengakomodasi generasi muda namun menimbulkan kritik terkait keberpihakan terhadap calon tertentu, seperti Gibran Rakabuming Raka. Implikasi hukum putusan ini mempengaruhi prinsip negara hukum demokrasi dengan menyoroti pentingnya keseimbangan antara pengalaman dan partisipasi generasi muda, serta pengaruh terhadap stabilitas politik dan proses pemilu. Dissenting opinion dalam putusan ini menunjukkan perbedaan pandangan terkait kewenangan MK dalam membuat kebijakan hukum. Secara keseluruhan, putusan ini memperlihatkan dinamika hukum dalam sistem hukum Indonesia, namun memerlukan perhatian lebih lanjut terhadap dampaknya terhadap konstitusionalitas dan keadilan.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search